Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengoptimalkan peran mediator perlindungan perempuan dan anak (PPA) untuk mendampingi dan menjaga status sosial korban kekerasan.
"Mediator ini sangat penting dalam menangani berbagai kasus yang terjadi pada perempuan dan anak, maka kemampuan dan kompetensi para mediator harus ditingkatkan," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belitung Timur Sayono dalam acara penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus di Manggar, Kamis.
Pemkab Belitung Timur menggelar kegiatan dengan mengundang sebanyak 50 mediator dari kecamatan dan perwakilan setiap desa.
"Saat ini bagaimana usaha kita untuk mengajak masyarakat, tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga yang menangani masalah ini tetapi juga harus ada peran aktif dari masyarakat dan sinergitas lembaga terkait," katanya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis PPA Kabupaten Belitung Timur Lisa Melinda mengatakan, pelatihan ini diberikan kepada 50 mediator yang terdiri atas camat dan kepala desa se-Kabupaten Belitung Timur serta dinas terkait.
“Ini sebagai tim mediasi di desa, karena kita selama ini belum tahu cara mediasi yang baik itu seperti apa. Maka perlu pelatihan agar tindakan yang kita lakukan sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, UU KDRT. Mana saja yang bisa didiversi mana saja yang bisa di RJ (Restorative Justice),” kata Lisa.
Menurut dia, kasus yang terjadi pada perempuan dan anak tidak bisa diperkirakan, namun upaya pendampingan terus dilakukan khususnya untuk kasus yang terjadi pada anak usia sekolah.
“Kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar anak tersebut tidak mengalami putus sekolah. Terkait psikologis anak, kami menyediakan layanan konsultasi psikolog klinik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Mediator ini sangat penting dalam menangani berbagai kasus yang terjadi pada perempuan dan anak, maka kemampuan dan kompetensi para mediator harus ditingkatkan," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belitung Timur Sayono dalam acara penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus di Manggar, Kamis.
Pemkab Belitung Timur menggelar kegiatan dengan mengundang sebanyak 50 mediator dari kecamatan dan perwakilan setiap desa.
"Saat ini bagaimana usaha kita untuk mengajak masyarakat, tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga yang menangani masalah ini tetapi juga harus ada peran aktif dari masyarakat dan sinergitas lembaga terkait," katanya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis PPA Kabupaten Belitung Timur Lisa Melinda mengatakan, pelatihan ini diberikan kepada 50 mediator yang terdiri atas camat dan kepala desa se-Kabupaten Belitung Timur serta dinas terkait.
“Ini sebagai tim mediasi di desa, karena kita selama ini belum tahu cara mediasi yang baik itu seperti apa. Maka perlu pelatihan agar tindakan yang kita lakukan sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, UU KDRT. Mana saja yang bisa didiversi mana saja yang bisa di RJ (Restorative Justice),” kata Lisa.
Menurut dia, kasus yang terjadi pada perempuan dan anak tidak bisa diperkirakan, namun upaya pendampingan terus dilakukan khususnya untuk kasus yang terjadi pada anak usia sekolah.
“Kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar anak tersebut tidak mengalami putus sekolah. Terkait psikologis anak, kami menyediakan layanan konsultasi psikolog klinik," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022