Kementerian Luar Negeri menyatakan belum menerima konfirmasi mengenai rencana kunjungan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Memajukan Hak LGBTQI+ Jessica Stern ke Indonesia.
Kita perlu mengonfirmasi dulu apakah betul kunjungan itu akan dilakukan, sehingga sekarang saya tidak bisa berkomentar lebih jauh, kata Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah ketika ditemui di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS dalam situs resminya mengumumkan rencana perjalanan Stern ke Vietnam, Filipina, dan terakhir Indonesia pada 7-9 Desember 2022.
Selama kunjungan tersebut, Stern disebut akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil untuk mendiskusikan hak asasi manusia, termasuk memajukan hak orang-orang LGBTQI+.
Rencana kunjungan tersebut menimbulkan kontroversi di Indonesia. Penolakan tegas datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai kedatangan Stern bisa merusak nilai luhur agama dan budaya, karena dari enam agama yang diakui di Indonesia tidak ada satu pun yang menoleransi praktik LGBTQI+.
Sementara Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengatakan tidak mempersoalkan kehadiran Stern, asalkan dia tidak melakukan kampanye LGBTQI+ di Indonesia.
Gus Fahrur meminta Stern untuk memahami bahwa LGBTQI+ merupakan perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma, moral, etika, agama, dan nilai bagi warga Indonesia.
Ia bahkan menyinggung perilaku LGBT juga diartikan penyimpangan kodrat dan fitrah manusia. Manusia, kata dia, sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan.
Pada Juni 2021, Jessica Stern ditunjuk langsung oleh Presiden Joe Biden sebagai Utusan Khusus AS untuk memajukan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, dan Interseks (LGBTQI+).
Stern bertugas mengawasi implementasi Memorandum Presiden 4 Februari 2021 tentang Memajukan Hak Asasi Manusia LGBTQI+ di Seluruh Dunia.
Sebelum bergabung dengan Departemen Luar Negeri AS, Stern memimpin OutRight Action International, organisasi hak asasi manusia LGBTQI+ global terkemuka, sebagai direktur eksekutif selama 10 tahun.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
Kita perlu mengonfirmasi dulu apakah betul kunjungan itu akan dilakukan, sehingga sekarang saya tidak bisa berkomentar lebih jauh, kata Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah ketika ditemui di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS dalam situs resminya mengumumkan rencana perjalanan Stern ke Vietnam, Filipina, dan terakhir Indonesia pada 7-9 Desember 2022.
Selama kunjungan tersebut, Stern disebut akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil untuk mendiskusikan hak asasi manusia, termasuk memajukan hak orang-orang LGBTQI+.
Rencana kunjungan tersebut menimbulkan kontroversi di Indonesia. Penolakan tegas datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai kedatangan Stern bisa merusak nilai luhur agama dan budaya, karena dari enam agama yang diakui di Indonesia tidak ada satu pun yang menoleransi praktik LGBTQI+.
Sementara Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi mengatakan tidak mempersoalkan kehadiran Stern, asalkan dia tidak melakukan kampanye LGBTQI+ di Indonesia.
Gus Fahrur meminta Stern untuk memahami bahwa LGBTQI+ merupakan perilaku penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma, moral, etika, agama, dan nilai bagi warga Indonesia.
Ia bahkan menyinggung perilaku LGBT juga diartikan penyimpangan kodrat dan fitrah manusia. Manusia, kata dia, sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan.
Pada Juni 2021, Jessica Stern ditunjuk langsung oleh Presiden Joe Biden sebagai Utusan Khusus AS untuk memajukan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, dan Interseks (LGBTQI+).
Stern bertugas mengawasi implementasi Memorandum Presiden 4 Februari 2021 tentang Memajukan Hak Asasi Manusia LGBTQI+ di Seluruh Dunia.
Sebelum bergabung dengan Departemen Luar Negeri AS, Stern memimpin OutRight Action International, organisasi hak asasi manusia LGBTQI+ global terkemuka, sebagai direktur eksekutif selama 10 tahun.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022