Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto, menyampaikan pesan Presiden RI, Joko Widodo dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sekda Naziarto mengatakan, walaupun ekonomi global sedang bergejolak, namun ekonomi nasional masih tetap tumbuh. Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ini juga tetap tumbuh positif, karena ditopang dari komoditas timah meskipun peningkatan harga timah dunia tidak setinggi tahun 2021 lalu.
"Sumber-sumber ekonomi baru yang sudah kita usahakan seperti sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan harus terus kita dorong agar kita selalu siap ketika timah tidak bisa lagi menopang ekonomi kita nanti," kata Naziarto, di Pangkalpinang, Selasa.
Naziarto menjelaskan, pemerintah pusat telah mewacanakan hilirisasi komoditas tambang, termasuk timah. Kebijakan tersebut perlu dukungan dan harus ditelaah dengan hati-hati agar tidak menyebabkan guncangan yang besar terhadap ekonomi Babel, dan dapat menambah nilai tambah bagi perekonomian. Sebab, suatu kebijakan menjadi tanggung jawab bersama. Selain hilirisasi, ekonomi Babel kedepannya juga mengarah kepada ekonomi hijau dan berkelanjutan.
"Dan kebijakan Presiden di APBN 2023 masih akan terus mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural dengan fokus pada beberapa kebijakan strategis diantaranya penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan," ujarnya.
Selain itu, penuntasan registrasi sosial ekonomi dan pemanfaatannya dalam rangka memperbaiki kualitas pencapaian sasaran target penerima dari berbagai program, tidak terbatas pada program perlindungan sosial dan program subsidi.
Kebijakan lainnya dari Presiden yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.
"Selanjutnya, pembangunan infrastruktur akan didorong untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara," ujarnya.
Dalam pendanaan dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar ditujukan untuk menarik investor luar negeri dan dalam negeri turut berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Selain itu, pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Tidak hanya itu, juga adanya pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi.
"Dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan kita harus terus meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, terutama produk UMKM, dan koperasi dalam proses pelaksanaan anggaran. Kita diwajibkan mengalokasikan minimal 40 persen alokasi anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produksi dalam negeri dari UMKM dan koperasi," katanya.
Naziarto menambahkan, pesan Presiden kepada bupati dan wali kota juga, Presiden meminta agar menggunakan alokasi TKD tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, dan kelola anggaran TKD tersebut dengan terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
"Selanjutnya, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah atau local taxing power, namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, mengoptimalkan dana desa untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Babel, Edih Mulyadi menyebutkan, total belanja negara APBN 2023 nasional pada kisaran Rp 3, 061,2 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2,246,5 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
Sedangkan regional Kepulauan Babel sebesar Rp 9,729,05 miliar dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2,728,27 miliar dan transfer ke daerah Rp 7,000,78 miliar.
"Semoga harapan kita menjaga kesejahteraan masyarakat dan kebangkitan ekonomi Indonesia akan dapat terwujud," ujar Edih Mulyadi.
Pada akhir acara Penyerahan DIPA ini juga dilakukan penyerahan penghargaan atau apresiasi kepada instansi pemerintah sebagai koordinator wilayah kementerian/lembaga atas capaian aspek kualitas perencanaan anggaran terbaik. Berikut daftar kategori dan kementerian/lembaga yang menerima:
1. Kategori koordinator wilayah besar diberikan kepada Badan Pusat statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kategori koordinator wilayah kecil diberikan kepada Sekretariat seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Apresiasi kepada Koordinator Wilayah Kementerian lembaga sebagai pelopor kontrak pra DIPA Tahun Anggaran 2022:
1. Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pengajuan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tercepat lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022:
1. Pemerintah Kabupaten Bangka, OPD pengelola DAK Fisik sub Bidang Perumahan dan Pemukiman, Bidang Perumahan dan Pemukiman;
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur OPD pengelola DAK Fisik sub Bidang Sekolah Dasar, bidang pendidikan.
Pengelolaan dana desa dengan kategori desa yang mengajukan penyaluran dana desa tercepat lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
Sekda Naziarto mengatakan, walaupun ekonomi global sedang bergejolak, namun ekonomi nasional masih tetap tumbuh. Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 ini juga tetap tumbuh positif, karena ditopang dari komoditas timah meskipun peningkatan harga timah dunia tidak setinggi tahun 2021 lalu.
"Sumber-sumber ekonomi baru yang sudah kita usahakan seperti sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan harus terus kita dorong agar kita selalu siap ketika timah tidak bisa lagi menopang ekonomi kita nanti," kata Naziarto, di Pangkalpinang, Selasa.
Naziarto menjelaskan, pemerintah pusat telah mewacanakan hilirisasi komoditas tambang, termasuk timah. Kebijakan tersebut perlu dukungan dan harus ditelaah dengan hati-hati agar tidak menyebabkan guncangan yang besar terhadap ekonomi Babel, dan dapat menambah nilai tambah bagi perekonomian. Sebab, suatu kebijakan menjadi tanggung jawab bersama. Selain hilirisasi, ekonomi Babel kedepannya juga mengarah kepada ekonomi hijau dan berkelanjutan.
"Dan kebijakan Presiden di APBN 2023 masih akan terus mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural dengan fokus pada beberapa kebijakan strategis diantaranya penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan," ujarnya.
Selain itu, penuntasan registrasi sosial ekonomi dan pemanfaatannya dalam rangka memperbaiki kualitas pencapaian sasaran target penerima dari berbagai program, tidak terbatas pada program perlindungan sosial dan program subsidi.
Kebijakan lainnya dari Presiden yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.
"Selanjutnya, pembangunan infrastruktur akan didorong untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara," ujarnya.
Dalam pendanaan dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar ditujukan untuk menarik investor luar negeri dan dalam negeri turut berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Selain itu, pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Tidak hanya itu, juga adanya pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi, dan penyederhanaan regulasi.
"Dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan kita harus terus meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, terutama produk UMKM, dan koperasi dalam proses pelaksanaan anggaran. Kita diwajibkan mengalokasikan minimal 40 persen alokasi anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produksi dalam negeri dari UMKM dan koperasi," katanya.
Naziarto menambahkan, pesan Presiden kepada bupati dan wali kota juga, Presiden meminta agar menggunakan alokasi TKD tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, dan kelola anggaran TKD tersebut dengan terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.
"Selanjutnya, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah atau local taxing power, namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, mengoptimalkan dana desa untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Babel, Edih Mulyadi menyebutkan, total belanja negara APBN 2023 nasional pada kisaran Rp 3, 061,2 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2,246,5 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
Sedangkan regional Kepulauan Babel sebesar Rp 9,729,05 miliar dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2,728,27 miliar dan transfer ke daerah Rp 7,000,78 miliar.
"Semoga harapan kita menjaga kesejahteraan masyarakat dan kebangkitan ekonomi Indonesia akan dapat terwujud," ujar Edih Mulyadi.
Pada akhir acara Penyerahan DIPA ini juga dilakukan penyerahan penghargaan atau apresiasi kepada instansi pemerintah sebagai koordinator wilayah kementerian/lembaga atas capaian aspek kualitas perencanaan anggaran terbaik. Berikut daftar kategori dan kementerian/lembaga yang menerima:
1. Kategori koordinator wilayah besar diberikan kepada Badan Pusat statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kategori koordinator wilayah kecil diberikan kepada Sekretariat seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Apresiasi kepada Koordinator Wilayah Kementerian lembaga sebagai pelopor kontrak pra DIPA Tahun Anggaran 2022:
1. Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pengajuan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tercepat lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022:
1. Pemerintah Kabupaten Bangka, OPD pengelola DAK Fisik sub Bidang Perumahan dan Pemukiman, Bidang Perumahan dan Pemukiman;
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur OPD pengelola DAK Fisik sub Bidang Sekolah Dasar, bidang pendidikan.
Pengelolaan dana desa dengan kategori desa yang mengajukan penyaluran dana desa tercepat lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022