Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis dengan mendukung atau menjadi tim sukses salah satu partai politik dan calon kepala daerah pada Pemilu 2024.
"Tahun ini dan tahun depan akan sibuk dengan kegiatan politik, saya pesan ASN tidak boleh berpolitik praktis," kata Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan sebagaimana diatur dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka ASN yang profesional senantiasa mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"ASN harus bisa bersikap profesional, melayani masyarakat dengan baik, meningkatkan pelayanan publik sambil membenahi kegiatan administrasi, dan jangan berpolitik praktis," ujarnya.
Ia mengajak ASN jangan ragu untuk menolak pemberian yang tidak sah untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dan melaporkan ASN yang terlibat atau melakukan politik praktis ke instansi terkait.
"Jangan pernah ragu untuk itu dan pasti kita tindak ASN yang tidak netral ini," katanya.
Menurut dia, sebagai ASN harus tetap berposisi netral dan tidak boleh berpolitik praktis karena politik ASN adalah politik negara.
"Apa garis negara itulah yang dikerjakan, kita tidak boleh berpihak kepada salah satu kelompok, partai, apalagi secara aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sudah tidak sepantasnya ASN terlibat," ujarnya.
Ia menambahkan stigma negatif tentang ASN yang dikatakan malas, tidak 'move on', tidak 'out of the box', dan makan gaji buta harus dipatahkan dengan menunjukkan kinerja yang baik.
"Kalau kita berbuat baik pasti akan ada orang yang memperhatikan bahwa orang ini baik, itulah nanti bentuk penghargaan yang akan diterima kawan-kawan PNS," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Tahun ini dan tahun depan akan sibuk dengan kegiatan politik, saya pesan ASN tidak boleh berpolitik praktis," kata Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan sebagaimana diatur dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka ASN yang profesional senantiasa mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"ASN harus bisa bersikap profesional, melayani masyarakat dengan baik, meningkatkan pelayanan publik sambil membenahi kegiatan administrasi, dan jangan berpolitik praktis," ujarnya.
Ia mengajak ASN jangan ragu untuk menolak pemberian yang tidak sah untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dan melaporkan ASN yang terlibat atau melakukan politik praktis ke instansi terkait.
"Jangan pernah ragu untuk itu dan pasti kita tindak ASN yang tidak netral ini," katanya.
Menurut dia, sebagai ASN harus tetap berposisi netral dan tidak boleh berpolitik praktis karena politik ASN adalah politik negara.
"Apa garis negara itulah yang dikerjakan, kita tidak boleh berpihak kepada salah satu kelompok, partai, apalagi secara aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sudah tidak sepantasnya ASN terlibat," ujarnya.
Ia menambahkan stigma negatif tentang ASN yang dikatakan malas, tidak 'move on', tidak 'out of the box', dan makan gaji buta harus dipatahkan dengan menunjukkan kinerja yang baik.
"Kalau kita berbuat baik pasti akan ada orang yang memperhatikan bahwa orang ini baik, itulah nanti bentuk penghargaan yang akan diterima kawan-kawan PNS," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023