Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, segera mengambil alih penguasaan penambangan bijih timah milik PT Koba Tin yang terdapat di kawasan Marbuk dan Kenari.
"Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, bahkan sudah melakukan peninjauan untuk tindak lanjutnya," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Senin.
Bupati mengatakan hal itu menyikapi hasil peninjauan lapangan bersama Gubernur Babel Ridwan Jamaluddin terkait rencana pengambilalihan penguasaan lahan bekas tambang milik PT Koba Tin di kawasan Marbuk dan Kinari di Kecamatan Koba yang sudah berakhir kontrak karyanya sejak 2013.
"Rencananya memang kita ambil alih, namun kita evaluasi terlebih dahulu, melihat keberadaan kawasan kolong (lubang bekas penambangan bijih timah), dampak ekonomisnya sejauh mana, dan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa," katanya.
Namun yang pasti, kata dia, saat ini pemerintah daerah sudah menyusun draf peraturan bupati (perbub) sebagai payung hukum dan menyelesaikan terkait dengan tata ruang wilayah di dua kawasan tersebut.
Pemkab Bangka Tengah sejak lama sudah berupaya untuk menguasai kawasan Marbuk dan Kinari yang merupakan wilayah penambangan bijih timah skala besar milik PT Koba Tin.
"Memang ada upaya kita bersama pemerintah provinsi untuk mengambil alih dan kembali dieksplorasi yang bekerja sama dengan pihak ketiga, PT Timah Tbk," katanya.
Sejak kontrak karya PT Koba Tin tidak diperpanjang pada 2013, kawasan Marbuk dan Kinari selalu menjadi persoalan karena ditambang masyarakat secara ilegal.
Kondisi itu sudah berlangsung sejak 2014 hingga sekarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial jika tidak ditata secara baik dan legal, papar dia.
"Kita ingin kawasan itu dieksplorasi secara legal dan tata kelola penambangan yang lebih terjamin dan ramah lingkungan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, bahkan sudah melakukan peninjauan untuk tindak lanjutnya," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Senin.
Bupati mengatakan hal itu menyikapi hasil peninjauan lapangan bersama Gubernur Babel Ridwan Jamaluddin terkait rencana pengambilalihan penguasaan lahan bekas tambang milik PT Koba Tin di kawasan Marbuk dan Kinari di Kecamatan Koba yang sudah berakhir kontrak karyanya sejak 2013.
"Rencananya memang kita ambil alih, namun kita evaluasi terlebih dahulu, melihat keberadaan kawasan kolong (lubang bekas penambangan bijih timah), dampak ekonomisnya sejauh mana, dan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa," katanya.
Namun yang pasti, kata dia, saat ini pemerintah daerah sudah menyusun draf peraturan bupati (perbub) sebagai payung hukum dan menyelesaikan terkait dengan tata ruang wilayah di dua kawasan tersebut.
Pemkab Bangka Tengah sejak lama sudah berupaya untuk menguasai kawasan Marbuk dan Kinari yang merupakan wilayah penambangan bijih timah skala besar milik PT Koba Tin.
"Memang ada upaya kita bersama pemerintah provinsi untuk mengambil alih dan kembali dieksplorasi yang bekerja sama dengan pihak ketiga, PT Timah Tbk," katanya.
Sejak kontrak karya PT Koba Tin tidak diperpanjang pada 2013, kawasan Marbuk dan Kinari selalu menjadi persoalan karena ditambang masyarakat secara ilegal.
Kondisi itu sudah berlangsung sejak 2014 hingga sekarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial jika tidak ditata secara baik dan legal, papar dia.
"Kita ingin kawasan itu dieksplorasi secara legal dan tata kelola penambangan yang lebih terjamin dan ramah lingkungan," kata dia.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023