Pangkalpinang (Antara Babel) - Sekretaris DPD I KNPI Bangka Belitung, Wahyu Gusna mengatakan, bencana banjir yang terjadi di Pangkalpinang dan beberapa daerah lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
"Pemerintah daerah adalah yang paling bertanggung jawab terhadap banjir yang terjadi saat ini. Tidak bisa kita menyalahkan faktor alam, karena pemprov, pemkab/pemkot adalah pembuat kebijakan terutama mengenai SDA yang dulu kewenangan ada di pemprov, pemkab/pemkot," katanya di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, banjir ini juga diakibatkan semrawutnya tata ruang maupun tata kota. Hal ini juga termasuk Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang tidak dijalankan oleh pemerintah daerah.
"Hal ini bisa kita lihat di mana banyak kolong maupun resapan air yang ditembok dan dibangun rumah, ruko, hotel, apartemen dan lainnya yang diberikan izinnya oleh pemerintah daerah," katanya.
Ia menilai, pemerintah daerah seperti tertidur dan hanya melaksanakan program yang bersifat rutin, maupun program pencitraan diri yang bombastis dan tidak berfokus kepada kebutuhan masyarakat.
"Pemerintah seperti kehilangan arah dari tujuan awal menjadi pelayan rakyat sehingga contoh hal seperti banjir ini tidak dijadikan prioritas utama yang harus diselesaikan dengan segera secara taktis, strategis, komprehensif dan integral," ujarnya.
Dia mengatakan, dalam banjir pada februari lalu, justeru masyarakat dan swastalah yang bergotong-royong bersama menjadi garda utama mengatasi banjir maupun pascabanjir.
Menurutnya, di saat kondisi ekonomi yang lesu maka pemprov, pemkab/ pemkot harus menjadikan banjir ini sebagai prioritas utama, karena banjir ini menyebabkan ekonomi lumpuh kkhususnya Pangkalpinang.
"Selain itu persoalan sosial baru serta apatisme masyarakat terhadap pemerintah, apalagi menjelang Pilgub pada 2017 mendatang dikhawatirkan bisa berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dlm pilgub nantinya," katanya.
Dalam hal ini, pihaknya berharap banjir di Kota Pangkalpinang tidak terjadi lagi untuk ketiga kalinya yang bisa menambah penderitaan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Pemerintah daerah adalah yang paling bertanggung jawab terhadap banjir yang terjadi saat ini. Tidak bisa kita menyalahkan faktor alam, karena pemprov, pemkab/pemkot adalah pembuat kebijakan terutama mengenai SDA yang dulu kewenangan ada di pemprov, pemkab/pemkot," katanya di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, banjir ini juga diakibatkan semrawutnya tata ruang maupun tata kota. Hal ini juga termasuk Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang tidak dijalankan oleh pemerintah daerah.
"Hal ini bisa kita lihat di mana banyak kolong maupun resapan air yang ditembok dan dibangun rumah, ruko, hotel, apartemen dan lainnya yang diberikan izinnya oleh pemerintah daerah," katanya.
Ia menilai, pemerintah daerah seperti tertidur dan hanya melaksanakan program yang bersifat rutin, maupun program pencitraan diri yang bombastis dan tidak berfokus kepada kebutuhan masyarakat.
"Pemerintah seperti kehilangan arah dari tujuan awal menjadi pelayan rakyat sehingga contoh hal seperti banjir ini tidak dijadikan prioritas utama yang harus diselesaikan dengan segera secara taktis, strategis, komprehensif dan integral," ujarnya.
Dia mengatakan, dalam banjir pada februari lalu, justeru masyarakat dan swastalah yang bergotong-royong bersama menjadi garda utama mengatasi banjir maupun pascabanjir.
Menurutnya, di saat kondisi ekonomi yang lesu maka pemprov, pemkab/ pemkot harus menjadikan banjir ini sebagai prioritas utama, karena banjir ini menyebabkan ekonomi lumpuh kkhususnya Pangkalpinang.
"Selain itu persoalan sosial baru serta apatisme masyarakat terhadap pemerintah, apalagi menjelang Pilgub pada 2017 mendatang dikhawatirkan bisa berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dlm pilgub nantinya," katanya.
Dalam hal ini, pihaknya berharap banjir di Kota Pangkalpinang tidak terjadi lagi untuk ketiga kalinya yang bisa menambah penderitaan masyarakat.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016