Sejumlah pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemui Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, dalam rangka menyampaikan sejumlah persoalan.
"Ada 34 provinsi di Indonesia termasuk Kepulauan Babel, mendapatkan tanah seluas 400 m2 di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari pemerintah pusat," kata Ketua PGRI Babel Kunlistiani di Pangkalpinang, Rabu sore.
Ia mengatakan tanah dari pemerintah pusat tersebut, akan dibangun menjadi 1 (satu) komplek besar khusus PGRI yang terdiri dari 1 (satu) kantor pusat, dan kantor perwakilan PGRI dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Seluruhnya ada 34 provinsi yang diberi, tapi yang diprioritaskan ada 8 provinsi. Awalnya seluas 1 hektare, tetapi jadi setengah hektare, karena akan dibagi untuk area pendidikan. Dari setengah hektare itu, akan kita bangun kantor pusat hingga Kantor Perwakilan PGRI seluruh provinsi di Indonesia, seluas 400 m2,” katanya.
Ia menyampaikan PGRI Babel sebelumnya telah mengajukan permohonan hibah tanah untuk pembangunan kantor PGRI ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Babel. Hanya saja, lanjutnya, hal tersebut tinggal menunggu pengesahan saja.
Ia menjelaskan jika disahkan menjadi tanah hibah PGRI, dan kantor tersebut sudah selesai dibangun, pihaknya akan membuat sebuah regulasi yang mengharuskan anggota PGRI membayar iuran setiap bulannya, yang bertujuan untuk membesarkan, dan memajukan organisasi.
“Secara administrasi semuanya sudah selesai, tinggal menunggu ketok palunya saja. Nantinya, jika disahkan menjadi tanah hibah PGRI, dan gedungnya sudah selesai, kita akan membuat aturan untuk membayar sejumlah iuran,” katanya.
“Seperti dulu, waktu kita masih bergabung dengan PGRI Sumatera Selatan, waktu itu kan bangun gedung guru. Untuk membangun gedung guru itu, kita bayar iuran Rp10 ribu perbulannya, sampai sekitar satu hingga dua tahunan. Organisasi ini menjadi besar dan maju karena iuran,” katanya.
“Jadi nantinya, setiap bulan anggota PGRI Kepulauan Babel menyetor iuran, ada yang Rp14 ribu, ada yang Rp10 ribu, dan ada juga yang Rp6 ribu. Dari sana, nantinya iuran yang terkumpul akan dibagi-bagikan. Misalnya ke pusat berapa ribu, daerah berapa ribu, hingga ke ranting juga dapat bagian,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pada 25 November 2023 mendatang, PGRI akan melaksanakan acara perayaan HUT PGRI di Babel.
Menanggapi perayaan HUT PGRI yang rencananya diselenggarakan di Babel, Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu menyatakan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, acara HUT PGRI lebih baik digabungkan dengan acara Peringatan HUT Provinsi Kepulauan Babel. Hal ini bertujuan supaya acara HUT Babel semakin meriah.
“Ini menarik. Bagaimana kalau acara HUT PGRI ini digabung dengan HUT Babel, jadi acaranya semakin menarik. Kalaupun PGRI berkenan, silakan dipersiapkan proposalnya, dihitung apa yang dibutuhkan oleh PGRI, kami siap support,” kata Pj Gubernur Suganda.
Menurut dia pendidikan merupakan salah satu konsentrasi Pemprov Babel dalam menekan laju inflasi.
“Sekarang tingkat pendidikan kita 8,11, rata-rata tamat di kelas 2. Tentunya untuk meningkatkan angka itu, saya akan gencar termasuk menempatkan kepala sekolah terbaik di Bumi Serumpun Sebalai ini. Ini PR bagi kita bersama, karena pendidikan merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Ada 34 provinsi di Indonesia termasuk Kepulauan Babel, mendapatkan tanah seluas 400 m2 di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari pemerintah pusat," kata Ketua PGRI Babel Kunlistiani di Pangkalpinang, Rabu sore.
Ia mengatakan tanah dari pemerintah pusat tersebut, akan dibangun menjadi 1 (satu) komplek besar khusus PGRI yang terdiri dari 1 (satu) kantor pusat, dan kantor perwakilan PGRI dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Seluruhnya ada 34 provinsi yang diberi, tapi yang diprioritaskan ada 8 provinsi. Awalnya seluas 1 hektare, tetapi jadi setengah hektare, karena akan dibagi untuk area pendidikan. Dari setengah hektare itu, akan kita bangun kantor pusat hingga Kantor Perwakilan PGRI seluruh provinsi di Indonesia, seluas 400 m2,” katanya.
Ia menyampaikan PGRI Babel sebelumnya telah mengajukan permohonan hibah tanah untuk pembangunan kantor PGRI ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Babel. Hanya saja, lanjutnya, hal tersebut tinggal menunggu pengesahan saja.
Ia menjelaskan jika disahkan menjadi tanah hibah PGRI, dan kantor tersebut sudah selesai dibangun, pihaknya akan membuat sebuah regulasi yang mengharuskan anggota PGRI membayar iuran setiap bulannya, yang bertujuan untuk membesarkan, dan memajukan organisasi.
“Secara administrasi semuanya sudah selesai, tinggal menunggu ketok palunya saja. Nantinya, jika disahkan menjadi tanah hibah PGRI, dan gedungnya sudah selesai, kita akan membuat aturan untuk membayar sejumlah iuran,” katanya.
“Seperti dulu, waktu kita masih bergabung dengan PGRI Sumatera Selatan, waktu itu kan bangun gedung guru. Untuk membangun gedung guru itu, kita bayar iuran Rp10 ribu perbulannya, sampai sekitar satu hingga dua tahunan. Organisasi ini menjadi besar dan maju karena iuran,” katanya.
“Jadi nantinya, setiap bulan anggota PGRI Kepulauan Babel menyetor iuran, ada yang Rp14 ribu, ada yang Rp10 ribu, dan ada juga yang Rp6 ribu. Dari sana, nantinya iuran yang terkumpul akan dibagi-bagikan. Misalnya ke pusat berapa ribu, daerah berapa ribu, hingga ke ranting juga dapat bagian,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pada 25 November 2023 mendatang, PGRI akan melaksanakan acara perayaan HUT PGRI di Babel.
Menanggapi perayaan HUT PGRI yang rencananya diselenggarakan di Babel, Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu menyatakan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, acara HUT PGRI lebih baik digabungkan dengan acara Peringatan HUT Provinsi Kepulauan Babel. Hal ini bertujuan supaya acara HUT Babel semakin meriah.
“Ini menarik. Bagaimana kalau acara HUT PGRI ini digabung dengan HUT Babel, jadi acaranya semakin menarik. Kalaupun PGRI berkenan, silakan dipersiapkan proposalnya, dihitung apa yang dibutuhkan oleh PGRI, kami siap support,” kata Pj Gubernur Suganda.
Menurut dia pendidikan merupakan salah satu konsentrasi Pemprov Babel dalam menekan laju inflasi.
“Sekarang tingkat pendidikan kita 8,11, rata-rata tamat di kelas 2. Tentunya untuk meningkatkan angka itu, saya akan gencar termasuk menempatkan kepala sekolah terbaik di Bumi Serumpun Sebalai ini. Ini PR bagi kita bersama, karena pendidikan merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi,” katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023