Muntok (Antara Babel) - Manajemen RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meminta pemerintah daerah setempat melibatkan lembaga keuangan untuk ikut mengelola program Jaminan Kesehatan Rakyat (Jamkesra).
"Kalau anggaran Jamkesra masih dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat permasalahan ketersediaan obat dan alat kesehatan lainnya setiap awal tahun masih akan terus terulang setiap tahun, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu," kata Kepala Seksi Pelayanan RSUD Sejiran Setason, dr Rudi Faizul Badri di Muntok, Senin.
Menurut dia, habisnya stok obat dan alat kesehatan di RSUD yang terjadi sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2016 karena minimnya anggaran yang dimiliki rumah sakit pemerintah tersebut.
"Pasien RSUD sebagian besar merupakan pasien penerima Jamkesra sehingga biaya obat dan pelayanan medisnya ditanggung pemkab yang pembayarannya dilakukan Dinkes Kabupaten setempat dalam tempo tertentu, biasanya dalam tempo tiga bulan sekali," kata dia.
Habisnya obat dan sejumlah alat kesehatan beberapa waktu lalu, menurut dia, karena Dinkes terlambat dalam membayarkan klaim Jamkesra sehingga RSUD tidak mampu membeli obat ke perusahaan penyedia.
"Menurut informasi yang kami dapatkan, Dinkes belum mampu membayar klaim dari RSUD karena menunggu pencairan APBD," kata dia.
Ia mengatakan, selama anggaran Jamkesra masih ditangani Dinkes, maka permasalahan keterbatasan stok obat dan peralatan kesehatan yang terjadi setiap awal tahun akan terus terulang.
Untuk itu, dia berharap ke depan jika ingin Jamkesra berjalan sesuai yang diharapkan sekaligus menghindari keterbatasan obat dan alat kesehatan di RSUD. Anggaran Jamkesra sebaiknya dikelola lembaga keuangan dengan melibatkan pihak ketiga.
"Pemkab bisa menunjuk DPPKA kabupaten setempat atau bekerja sama dengan BPJS sehingga klaim Jamkesra bisa dibayarkan setiap bulan sesuai tagihan," kata dia.
Ia mengatakan, RSUD tidak memiliki anggaran cukup besar untuk menyediakan dan menambah stok obat dan alat kesehatan habis pakai karena sebagian besar terserap pasien Jamkesra.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Kalau anggaran Jamkesra masih dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat permasalahan ketersediaan obat dan alat kesehatan lainnya setiap awal tahun masih akan terus terulang setiap tahun, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu," kata Kepala Seksi Pelayanan RSUD Sejiran Setason, dr Rudi Faizul Badri di Muntok, Senin.
Menurut dia, habisnya stok obat dan alat kesehatan di RSUD yang terjadi sejak awal tahun hingga pertengahan Maret 2016 karena minimnya anggaran yang dimiliki rumah sakit pemerintah tersebut.
"Pasien RSUD sebagian besar merupakan pasien penerima Jamkesra sehingga biaya obat dan pelayanan medisnya ditanggung pemkab yang pembayarannya dilakukan Dinkes Kabupaten setempat dalam tempo tertentu, biasanya dalam tempo tiga bulan sekali," kata dia.
Habisnya obat dan sejumlah alat kesehatan beberapa waktu lalu, menurut dia, karena Dinkes terlambat dalam membayarkan klaim Jamkesra sehingga RSUD tidak mampu membeli obat ke perusahaan penyedia.
"Menurut informasi yang kami dapatkan, Dinkes belum mampu membayar klaim dari RSUD karena menunggu pencairan APBD," kata dia.
Ia mengatakan, selama anggaran Jamkesra masih ditangani Dinkes, maka permasalahan keterbatasan stok obat dan peralatan kesehatan yang terjadi setiap awal tahun akan terus terulang.
Untuk itu, dia berharap ke depan jika ingin Jamkesra berjalan sesuai yang diharapkan sekaligus menghindari keterbatasan obat dan alat kesehatan di RSUD. Anggaran Jamkesra sebaiknya dikelola lembaga keuangan dengan melibatkan pihak ketiga.
"Pemkab bisa menunjuk DPPKA kabupaten setempat atau bekerja sama dengan BPJS sehingga klaim Jamkesra bisa dibayarkan setiap bulan sesuai tagihan," kata dia.
Ia mengatakan, RSUD tidak memiliki anggaran cukup besar untuk menyediakan dan menambah stok obat dan alat kesehatan habis pakai karena sebagian besar terserap pasien Jamkesra.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016