Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza berharap siapa pun yang menjadi penjabat wali kota nantinya dalam menjalankan tugasnya tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) transisi.
Menurutnya sesuai dengan hasil rapat bersama tim TAPD bahwa mengacu pada APBD 2024, mencerminkan proyeksi pada RPJMD transisi.
"Artinya itu mengacu pada apa yang telah diamanatkan pada pemerintah pusat," katanya di Pangkalpinang, Rabu (9/8)
Selanjutnya hal-hal yang paling mendasar dalam penerapan APBD, yaitu bagaimana bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dasar.
"Kemudian hal-hal yang menjadi prioritas bagi pelayanan masyarakat. Ini perihal yang tidak bisa kita kesampingkan," ujarnya.
Abang Hertza juga menyampaikan APBD tahun 2024, DPRD Pangkalpinang masih menginginkan kegiatan yang pro rakyat.
Apalagi kata Dia, selama pasca Covid-19 lalu belum bisa dianggap bahwa geliat ekonomi ini sudah stabil.
"Masyarakat masih butuh peran pemerintah yang sangat besar untuk menjadi gardan bagi masyarakat, sehingga eksistensi masyarakat yang agak rentan itu bisa survive," katanya.
"Kemudian bagaimana pembangunan infrastruktur dan lainnya bisa beriringan dan sejalan serta bersinergi bersama," katanya menambahkan.
Tetapi kata Dia, perlu digaris bawahi, tidak serta merta itu bisa memenuhi segala urusan dan kepentingan masyarakat.
Jika dilihat dari grafiknya untuk APBD Kota Pangkalpinang dari tahun 2022, 2023 dan 2024 itu grafiknya cenderung lebih menurun kebawah. Sehingga penurunan ini otomatis akan berpengaruh terhadap pelayanan publik, serta peran pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
"Disisi lain apapun yang menjadi arah dan tujuan pembangunan kota Pangkalpinang itu tidak boleh keluar dari koridor yangbtelah ditentukan," jelasnya.
Disamping itu, Abang Hertza menjelaskan jika RPJMD masa Walikota itu berakhir pada bulan November tepatnya tanggal 17 November 2023 nanti.
Tetapi walaupun nantinya diisi oleh penjabat wali kota acuannya tetap tergantung pada RPJMD transisi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Dan kami juga telah mewanti betul-betul kepada tim TAPD untuk memproyeksikan anggaran 2024 mengacu pada RPJMD transisi tersebut, sehingga bagaimanapun tujuan arah pembangunan kota Pangkalpinang itu akan bersinergi dengan arah tujuan pembangunan secara nasional," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Menurutnya sesuai dengan hasil rapat bersama tim TAPD bahwa mengacu pada APBD 2024, mencerminkan proyeksi pada RPJMD transisi.
"Artinya itu mengacu pada apa yang telah diamanatkan pada pemerintah pusat," katanya di Pangkalpinang, Rabu (9/8)
Selanjutnya hal-hal yang paling mendasar dalam penerapan APBD, yaitu bagaimana bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dasar.
"Kemudian hal-hal yang menjadi prioritas bagi pelayanan masyarakat. Ini perihal yang tidak bisa kita kesampingkan," ujarnya.
Abang Hertza juga menyampaikan APBD tahun 2024, DPRD Pangkalpinang masih menginginkan kegiatan yang pro rakyat.
Apalagi kata Dia, selama pasca Covid-19 lalu belum bisa dianggap bahwa geliat ekonomi ini sudah stabil.
"Masyarakat masih butuh peran pemerintah yang sangat besar untuk menjadi gardan bagi masyarakat, sehingga eksistensi masyarakat yang agak rentan itu bisa survive," katanya.
"Kemudian bagaimana pembangunan infrastruktur dan lainnya bisa beriringan dan sejalan serta bersinergi bersama," katanya menambahkan.
Tetapi kata Dia, perlu digaris bawahi, tidak serta merta itu bisa memenuhi segala urusan dan kepentingan masyarakat.
Jika dilihat dari grafiknya untuk APBD Kota Pangkalpinang dari tahun 2022, 2023 dan 2024 itu grafiknya cenderung lebih menurun kebawah. Sehingga penurunan ini otomatis akan berpengaruh terhadap pelayanan publik, serta peran pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
"Disisi lain apapun yang menjadi arah dan tujuan pembangunan kota Pangkalpinang itu tidak boleh keluar dari koridor yangbtelah ditentukan," jelasnya.
Disamping itu, Abang Hertza menjelaskan jika RPJMD masa Walikota itu berakhir pada bulan November tepatnya tanggal 17 November 2023 nanti.
Tetapi walaupun nantinya diisi oleh penjabat wali kota acuannya tetap tergantung pada RPJMD transisi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Dan kami juga telah mewanti betul-betul kepada tim TAPD untuk memproyeksikan anggaran 2024 mengacu pada RPJMD transisi tersebut, sehingga bagaimanapun tujuan arah pembangunan kota Pangkalpinang itu akan bersinergi dengan arah tujuan pembangunan secara nasional," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023