Pangkalpinang (Antara Babel) - DPD Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) membatalkan seluruh lelang paket pekerjaan di Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi di provinsi itu.
"Kami menilai lelang seluruh paket pekerjaan di Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan Babel, penuh tipu daya, persengkokolan yang merugikan negara," kata Ketua DPD LAKI Provinsi Kepulauan Babel, Muhammad Amin di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomo 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagai acuan dasar dalam proses lelang.
"Kami memiliki bukti bahwa pejabat pembuat komitmen dan pokja pengadaan barang dan jasa di satker ini dengan sengaja melanggar perpres, sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara miliaran rupiah," ujarnya.
Menurut dia pelanggaran ini terjadi secara massive di seluruh paket pekerjaan yang dilelangkan di Satrket Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bangka Belitung 2016.
"Pejabat pembuat komitmen di satker itu memanipulasi data, kebohongan publik untuk kepentingan rekanan kerjanya," ujarnya.
LAKI Pejuang 45, kata dia, sebagai fungsi kontrol pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta aktif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tumbuhnya tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negara.
Untuk itu, kata dia, diharapkan Kemenpupera untuk membatalkan seluruh lelang paket pekerjaan di Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan Babel, agar pembangunan berbagai infrastruktur masyarakat berjalan dengan peraturan yang berlaku.
"Kami berharap aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki praktik tipu daya dalam proses lelang ini. Kami siap memberikan data-data yang diperlukan kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan penyelidikkan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Kami menilai lelang seluruh paket pekerjaan di Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan Babel, penuh tipu daya, persengkokolan yang merugikan negara," kata Ketua DPD LAKI Provinsi Kepulauan Babel, Muhammad Amin di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomo 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagai acuan dasar dalam proses lelang.
"Kami memiliki bukti bahwa pejabat pembuat komitmen dan pokja pengadaan barang dan jasa di satker ini dengan sengaja melanggar perpres, sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara miliaran rupiah," ujarnya.
Menurut dia pelanggaran ini terjadi secara massive di seluruh paket pekerjaan yang dilelangkan di Satrket Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bangka Belitung 2016.
"Pejabat pembuat komitmen di satker itu memanipulasi data, kebohongan publik untuk kepentingan rekanan kerjanya," ujarnya.
LAKI Pejuang 45, kata dia, sebagai fungsi kontrol pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta aktif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tumbuhnya tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negara.
Untuk itu, kata dia, diharapkan Kemenpupera untuk membatalkan seluruh lelang paket pekerjaan di Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan Babel, agar pembangunan berbagai infrastruktur masyarakat berjalan dengan peraturan yang berlaku.
"Kami berharap aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki praktik tipu daya dalam proses lelang ini. Kami siap memberikan data-data yang diperlukan kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan penyelidikkan," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016