Kemenkumham Republik Indonesia membentuk agen informasi dan publikasi kemasyarakatan guna membangun citra positif pemasyarakatan di tengah masyarakat.
"Setiap petugas pemasyarakatan berperan untuk menyampaikan informasi program dan hasil kinerja pemasyarakatan," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkumham Reynhard Silitonga dalam keterangan pers diterima di Pangkalpinang, Senin malam.
Reynhard Silitonga mengatakan bahwa isu-isu krisis pemasyarakatan berpotensi besar menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemasyarakatan. Bahkan, berpengaruh pada citra dan reputasi pemasyarakatan.
"Kami tidak bisa menghindari adanya pemberitaan negatif tentang pemasyarakatan, apalagi tren viral dari platform media sosial," ujarnya.
Menurut dia, potensi terjadinya krisis yang tinggi di lingkungan pemasyarakatan menjadikan tahun ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperkuat jajaran pemasyarakatan dalam manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan.
Sepanjang 2023, kata dia, terdapat 103.954 berita positif pemasyarakatan yang telah terpublikasi melalui media. Kendati demikian, masih terdapat berita negatif yang telah beredar di tengah masyarakat yang dapat memantik krisis komunikasi di pemasyarakatan.
"Saya berikan apresiasi untuk seluruh jajaran pemasyarakatan yang tak lelah memublikasikan berita positif pemasyarakatan. khususnya pemangku fungsi kehumasan di seluruh satuan kerja," katanya.
Namun, kata dia, masih adanya berita negatif menjadikan pihaknya punya tanggung jawab untuk berkinerja baik dan mampu melalukan komunikasi pada situasi krisis.
Reyhard mengungkapkan bahwa situasi krisis yang terjadi dapat berdampak serius pada organisasi. Untuk itulah, manajemen komunikasi krisis diperlukan.
"Penerapan manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan ini juga merupakan tindak lanjut setelah disahkannya Grand Strategy Komunikasi Humas Pemasyarakatan pada tahun 2022," katanya.
Ia berharap Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bersama fungsi humasnya harus memiliki kemampuan melakukan deteksi dan mitigasi sesegera mungkin, khususnya terhadap suatu isu atau situasi krisis.
"Dimulai sejak prakrisis, krisis, hingga pascakrisis. Panduan pelaksanaannya telah disusun. Selama 3 hari ke depan, kami akan berlatih dan sharing knowledge," tambahnya.
Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja kehumasan jajaran pemasyarakatan di provinsi ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Setiap petugas pemasyarakatan berperan untuk menyampaikan informasi program dan hasil kinerja pemasyarakatan," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkumham Reynhard Silitonga dalam keterangan pers diterima di Pangkalpinang, Senin malam.
Reynhard Silitonga mengatakan bahwa isu-isu krisis pemasyarakatan berpotensi besar menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemasyarakatan. Bahkan, berpengaruh pada citra dan reputasi pemasyarakatan.
"Kami tidak bisa menghindari adanya pemberitaan negatif tentang pemasyarakatan, apalagi tren viral dari platform media sosial," ujarnya.
Menurut dia, potensi terjadinya krisis yang tinggi di lingkungan pemasyarakatan menjadikan tahun ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperkuat jajaran pemasyarakatan dalam manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan.
Sepanjang 2023, kata dia, terdapat 103.954 berita positif pemasyarakatan yang telah terpublikasi melalui media. Kendati demikian, masih terdapat berita negatif yang telah beredar di tengah masyarakat yang dapat memantik krisis komunikasi di pemasyarakatan.
"Saya berikan apresiasi untuk seluruh jajaran pemasyarakatan yang tak lelah memublikasikan berita positif pemasyarakatan. khususnya pemangku fungsi kehumasan di seluruh satuan kerja," katanya.
Namun, kata dia, masih adanya berita negatif menjadikan pihaknya punya tanggung jawab untuk berkinerja baik dan mampu melalukan komunikasi pada situasi krisis.
Reyhard mengungkapkan bahwa situasi krisis yang terjadi dapat berdampak serius pada organisasi. Untuk itulah, manajemen komunikasi krisis diperlukan.
"Penerapan manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan ini juga merupakan tindak lanjut setelah disahkannya Grand Strategy Komunikasi Humas Pemasyarakatan pada tahun 2022," katanya.
Ia berharap Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bersama fungsi humasnya harus memiliki kemampuan melakukan deteksi dan mitigasi sesegera mungkin, khususnya terhadap suatu isu atau situasi krisis.
"Dimulai sejak prakrisis, krisis, hingga pascakrisis. Panduan pelaksanaannya telah disusun. Selama 3 hari ke depan, kami akan berlatih dan sharing knowledge," tambahnya.
Kakanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja kehumasan jajaran pemasyarakatan di provinsi ini.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023