Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang telah menyepakati penyerahan dana hibah guna mendukung penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang.
Adapun besaran dana hibah yang disepakati untuk diserahkan kepada KPU Kota Pangkalpinang dengan total anggaran Rp23,950 miliar dengan rincian 40 persen tahap pertama sebesar Rp9,580 miliar tahun anggaran 2023 dan tahap kedua 60 persen sebesar Rp14,370 miliar di tahun anggaran 2024.
Sementara Bawaslu Kota Pangkalpinang menerima anggaran sebesar Rp6,364 miliar dengan tahap pertama dianggarkan 40 persen sebesar Rp2,545 miliar di tahun anggaran 2023 dan tahap ke dua 60 persen sebesar Rp3,818 miliar tahun anggaran 2024.
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan bahwa kesepakatan ini menandai bahwa koordinasi antara pemerintah kota, KPU, dan Bawaslu sudah berjalan baik.
Ia juga menjelaskan bahwa persiapan anggaran ini sudah tertuang di dalam aturan. Sehingga sudah menjadi tugas pemerintahan untuk mempersiapkan anggaran demi kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
“Itu sudah sesuai aturan yang menjadi tugas kami mempersiapkan anggaran untuk penyelenggara pemilu ini memang harus dianggarkan pemerintah dan jadi aturan yang sudah berlaku,” ungkap Molen.
Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Penti berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah memberikan perhatian kepada penyelenggara pemilihan umum.
Terkait penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun mendatang, Penti berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan berjalan kondusif.
“Semoga partisipasi di Pilkada serentak 2024 nanti meningkat kemudian kita minta kalau bisa ke depannya tidak ada keributan aman dan damai sehingga bisa berjalan dengan lancar untuk Pilkada serentak,” ujarnya.
Sementara Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali menambahkan kesepakatan ini merupakan kolaborasi yang baik untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja sebagai pengawas pemilu.
“Agar menjaga kondisi kita Pemilu ke depan karena yang kita pahami bahwa Kota Pangkalpinang dari periode ke periode itu tidak mengalami hambatan apapun, informasi-informasi yang ada secara nasional juga tidak berdampak di Kota Pangkalpinang dan ini harus kita syukur mudah-mudahan di tahun 2024 mendatang suhu politiknya juga adem ayem,” jelasnya.
Di kesempatan tersebut, Imam juga mengajak seluruh pihak agar bersama mengawal demokrasi sebaik mungkin.
“Artinya kami dari Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri artinya butuh dukungan dari pemerintah, butuh dukungan dari masyarakat butuh dukungan dari lembaga semua instansi terkait untuk pesta demokrasi nanti di 2024 mendatang,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang.
Adapun besaran dana hibah yang disepakati untuk diserahkan kepada KPU Kota Pangkalpinang dengan total anggaran Rp23,950 miliar dengan rincian 40 persen tahap pertama sebesar Rp9,580 miliar tahun anggaran 2023 dan tahap kedua 60 persen sebesar Rp14,370 miliar di tahun anggaran 2024.
Sementara Bawaslu Kota Pangkalpinang menerima anggaran sebesar Rp6,364 miliar dengan tahap pertama dianggarkan 40 persen sebesar Rp2,545 miliar di tahun anggaran 2023 dan tahap ke dua 60 persen sebesar Rp3,818 miliar tahun anggaran 2024.
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan bahwa kesepakatan ini menandai bahwa koordinasi antara pemerintah kota, KPU, dan Bawaslu sudah berjalan baik.
Ia juga menjelaskan bahwa persiapan anggaran ini sudah tertuang di dalam aturan. Sehingga sudah menjadi tugas pemerintahan untuk mempersiapkan anggaran demi kelancaran penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
“Itu sudah sesuai aturan yang menjadi tugas kami mempersiapkan anggaran untuk penyelenggara pemilu ini memang harus dianggarkan pemerintah dan jadi aturan yang sudah berlaku,” ungkap Molen.
Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Penti berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah memberikan perhatian kepada penyelenggara pemilihan umum.
Terkait penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun mendatang, Penti berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan berjalan kondusif.
“Semoga partisipasi di Pilkada serentak 2024 nanti meningkat kemudian kita minta kalau bisa ke depannya tidak ada keributan aman dan damai sehingga bisa berjalan dengan lancar untuk Pilkada serentak,” ujarnya.
Sementara Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali menambahkan kesepakatan ini merupakan kolaborasi yang baik untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja sebagai pengawas pemilu.
“Agar menjaga kondisi kita Pemilu ke depan karena yang kita pahami bahwa Kota Pangkalpinang dari periode ke periode itu tidak mengalami hambatan apapun, informasi-informasi yang ada secara nasional juga tidak berdampak di Kota Pangkalpinang dan ini harus kita syukur mudah-mudahan di tahun 2024 mendatang suhu politiknya juga adem ayem,” jelasnya.
Di kesempatan tersebut, Imam juga mengajak seluruh pihak agar bersama mengawal demokrasi sebaik mungkin.
“Artinya kami dari Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri artinya butuh dukungan dari pemerintah, butuh dukungan dari masyarakat butuh dukungan dari lembaga semua instansi terkait untuk pesta demokrasi nanti di 2024 mendatang,” katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023