Pangkalpinang (Antara Babel) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka telah menahan warga negara Malaysia Kamarrudin M Top selaku mantan Direktur Utama (Dirut) PT Kobatin yang bergerak di bidang pertambangan timah karena menunggak pajak sebesar Rp38 miliar.
Kepala KPP Pratama Bangka Ramdanu Martis di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan pihaknya melakukan penahanan dan pencekalan terhadap Kamarrudin M Top karena tidak melunasi tunggakan pajak sejak 2010.
"Kami menjemput paksa dia karena menunggak pajak. Yang bersangkutan dicekal dan dititipkan ke Lapas Tuatunu sampai dengan hutang pajak dilunasi," katanya.
Dia mengungkapkan Kamarrudin menunggak pajak perusahaan yang dipimpinnya sejak 2010, di mana pada 2013 telah kami lakukan proses penagihan sesuai prosedur berupa teguran hingga surat paksa, tetapi tidak ditanggapi.
Ia menyebutkan penindakan terhadap penunggak pajak ini merupakan pertama kali di Bangka Belitung.
Masalah penindakan ini, penunggak pajak tersebut diberi batas waktu pelunasan selama satu tahun.
"Selama disandera, yang bersangkutan diberi batas waktu pelunasan pada enam bulan pertama, jika belum tuntas maka ditambah enam bulan lagi. Kami terapkan ini karena 2016 merupakan tahunnya penegakkan hukum, sedangkan tahun-tahun sebelumnya hanya sebatas pembinaan saja," ujarnya.
Ia mengimbau kepada para wajib pajak yang nakal untuk segera membayar dan melunasi pajak, karena dalam penegakkan hukum pihaknya tidak akan pandang bulu termasuk orang penting sekalipun.
"Siapapun orangnya kami tidak pandang bulu. Jika tidak melunasi pajaknya, kami tak sungkan melakukan penindakan. Saat ini masih banyak yang kami tagih namun belum direspon, untuk itu kami minta mereka melunasi dengan membayar pajak sesuai ketentuan sebelum dilakukan penindakan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
Kepala KPP Pratama Bangka Ramdanu Martis di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan pihaknya melakukan penahanan dan pencekalan terhadap Kamarrudin M Top karena tidak melunasi tunggakan pajak sejak 2010.
"Kami menjemput paksa dia karena menunggak pajak. Yang bersangkutan dicekal dan dititipkan ke Lapas Tuatunu sampai dengan hutang pajak dilunasi," katanya.
Dia mengungkapkan Kamarrudin menunggak pajak perusahaan yang dipimpinnya sejak 2010, di mana pada 2013 telah kami lakukan proses penagihan sesuai prosedur berupa teguran hingga surat paksa, tetapi tidak ditanggapi.
Ia menyebutkan penindakan terhadap penunggak pajak ini merupakan pertama kali di Bangka Belitung.
Masalah penindakan ini, penunggak pajak tersebut diberi batas waktu pelunasan selama satu tahun.
"Selama disandera, yang bersangkutan diberi batas waktu pelunasan pada enam bulan pertama, jika belum tuntas maka ditambah enam bulan lagi. Kami terapkan ini karena 2016 merupakan tahunnya penegakkan hukum, sedangkan tahun-tahun sebelumnya hanya sebatas pembinaan saja," ujarnya.
Ia mengimbau kepada para wajib pajak yang nakal untuk segera membayar dan melunasi pajak, karena dalam penegakkan hukum pihaknya tidak akan pandang bulu termasuk orang penting sekalipun.
"Siapapun orangnya kami tidak pandang bulu. Jika tidak melunasi pajaknya, kami tak sungkan melakukan penindakan. Saat ini masih banyak yang kami tagih namun belum direspon, untuk itu kami minta mereka melunasi dengan membayar pajak sesuai ketentuan sebelum dilakukan penindakan," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016