Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu mengintensifkan koordinasi antarlembaga pemerintah, guna mengatasi konflik sosial masyarakat yang akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Kita bersama-sama harus saling bersinergi dan berkoordinasi dalam upaya memastikan setiap upaya konflik dapat diatasi, dengan mempedomani aturan yang berlaku," kata Suganda Pandapotan Pasaribu pada Rakor Tim Terpadu Penanganan Potensi Konflik Pemilu 2024 di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel melalui Kesbangpol terus meningkatkan koordinasi dengan Polri, TNI, KPU, Bawaslu dan pihak terkait lainnya dalam penanganan potensi konflik sosial masyarakat menjelang pesta demokrasi tahun depan.
"Tugas dalam penanganan konflik ini bukan hanya dilakukan seorang kepala pemerintah daerah, namun juga tanggung jawab bersama, ujarnya.
Menurut dia dalam mewujudkan pemilu damai ini, tidak hanya dibutuhkan peran aparat keamanan tetapi seluruh elemen di masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat dan pemuda turut memelihara kondisi damai serta aman di wilayah ini.
"Dengan membangun sistem peringatan dini dengan memelihara hubungan baik, mengintensifkan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu upaya yang penting dalam penanganan konflik di masyarakat," ujarnya.
Menurut dia dalam meredam potensi konflik dengan senantiasa tanggap menghadapi kemungkinan buruk dan sigap dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, menjadi langkah dalam upaya penanganan konflik sosial.
"Agar dapat mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dengan memberdayakan forum-forum yang sudah ada, menggunakan kearifan lokal dan himpunan adat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Kita bersama-sama harus saling bersinergi dan berkoordinasi dalam upaya memastikan setiap upaya konflik dapat diatasi, dengan mempedomani aturan yang berlaku," kata Suganda Pandapotan Pasaribu pada Rakor Tim Terpadu Penanganan Potensi Konflik Pemilu 2024 di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel melalui Kesbangpol terus meningkatkan koordinasi dengan Polri, TNI, KPU, Bawaslu dan pihak terkait lainnya dalam penanganan potensi konflik sosial masyarakat menjelang pesta demokrasi tahun depan.
"Tugas dalam penanganan konflik ini bukan hanya dilakukan seorang kepala pemerintah daerah, namun juga tanggung jawab bersama, ujarnya.
Menurut dia dalam mewujudkan pemilu damai ini, tidak hanya dibutuhkan peran aparat keamanan tetapi seluruh elemen di masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat dan pemuda turut memelihara kondisi damai serta aman di wilayah ini.
"Dengan membangun sistem peringatan dini dengan memelihara hubungan baik, mengintensifkan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu upaya yang penting dalam penanganan konflik di masyarakat," ujarnya.
Menurut dia dalam meredam potensi konflik dengan senantiasa tanggap menghadapi kemungkinan buruk dan sigap dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, menjadi langkah dalam upaya penanganan konflik sosial.
"Agar dapat mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dengan memberdayakan forum-forum yang sudah ada, menggunakan kearifan lokal dan himpunan adat," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023