Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan menyebut empat langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sistem pertahanan Indonesia ke depan.
Anies menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan adalah menambah anggaran pertahanan nasional menjadi 1 sampai 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Untuk mencapai penambahan itu, pemerintah juga harus memperbesar GDP (PDB, red) atau APBN, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting," kata Anies saat menjawab pertanyaan dari Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat ketiga yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam.
Langkah kedua, lanjut Anies, utang-utang dari luar negeri, yang digunakan untuk kegiatan produktif, bisa dipakai guna menambah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga anggaran pertahanan secara otomatis bisa ditambah.
Kemudian, dia menjelaskan bahwa pajak negara harus diperluas basisnya dan juga ditingkatkan efektivitasnya sehingga pendapatan negara bisa bertambah.
Baca juga: Anies: Negara harus fasilitasi kemudahan akses pasar internasional
Baca juga: Anies: Indonesia harus pimpin ASEAN atasi ancaman Laut Cina Selatan
Baca juga: Anies ingin bangun rumah kebudayaan Indonesia di seluruh dunia
Langkah keempat, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, adalah memastikan bahwa pemerintah harus memastikan praktik-praktik koruptif dihapuskan sehingga penggunaan anggaran pertahanan akan optimal.
Dengan empat langkah itu, anggaran kementerian pertahanan bisa ditambah untuk meningkatkan sistem pertahanan ke depan, tutur Anies.
Dia menambahkan bahwa praktik "middle man" atau perantara dalam kegiatan pengadaan alutsista juga harus dihapuskan sesuai dengan peraturan negara.
"Peraturan perundangan mengharuskan bahwa pembelian alutsista harus antar negara dengan negara atau langsung dengan korporasi yang membuatnya. Jadi kami melihat, dengan cara seperti itu kenaikan alokasi bisa terwujud, dan satu hal lagi efisiensi juga harus dikerjakan nantinya," kata Anies.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat kedua pada 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang kembali mempertemukan para capres.
Tema debat ketiga yang digelar oleh KPU meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Anies menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan adalah menambah anggaran pertahanan nasional menjadi 1 sampai 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Untuk mencapai penambahan itu, pemerintah juga harus memperbesar GDP (PDB, red) atau APBN, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting," kata Anies saat menjawab pertanyaan dari Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat ketiga yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam.
Langkah kedua, lanjut Anies, utang-utang dari luar negeri, yang digunakan untuk kegiatan produktif, bisa dipakai guna menambah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga anggaran pertahanan secara otomatis bisa ditambah.
Kemudian, dia menjelaskan bahwa pajak negara harus diperluas basisnya dan juga ditingkatkan efektivitasnya sehingga pendapatan negara bisa bertambah.
Baca juga: Anies: Negara harus fasilitasi kemudahan akses pasar internasional
Baca juga: Anies: Indonesia harus pimpin ASEAN atasi ancaman Laut Cina Selatan
Baca juga: Anies ingin bangun rumah kebudayaan Indonesia di seluruh dunia
Langkah keempat, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, adalah memastikan bahwa pemerintah harus memastikan praktik-praktik koruptif dihapuskan sehingga penggunaan anggaran pertahanan akan optimal.
Dengan empat langkah itu, anggaran kementerian pertahanan bisa ditambah untuk meningkatkan sistem pertahanan ke depan, tutur Anies.
Dia menambahkan bahwa praktik "middle man" atau perantara dalam kegiatan pengadaan alutsista juga harus dihapuskan sesuai dengan peraturan negara.
"Peraturan perundangan mengharuskan bahwa pembelian alutsista harus antar negara dengan negara atau langsung dengan korporasi yang membuatnya. Jadi kami melihat, dengan cara seperti itu kenaikan alokasi bisa terwujud, dan satu hal lagi efisiensi juga harus dikerjakan nantinya," kata Anies.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat kedua pada 22 Desember 2023, KPU menggelar debat ketiga yang kembali mempertemukan para capres.
Tema debat ketiga yang digelar oleh KPU meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024