Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama untuk mengawasi netralitas para kepala desa dan lurah pada pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu 2024.
"Hal ini penting dilakukan agar pemilu berjalan dengan aman, lancar dan damai," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Muhammad Soleh di Mentok, Kamis.
Menurut dia, netralitas bagi seluruh aparatur di lingkungan pemerintah daerah dan jajaran di bawah menjadi hal penting dan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam aturan tersebut dicantumkan adanya larangan bagi seluruh aparatur negara, termasuk kepala desa dan lurah untuk terlibat dalam politik praktis.
"Kami ingatkan kembali, para kepala desa dan lurah harus bersikap netral, kami akan segera melakukan kerja sama dengan Bawaslu dalam memperkuat pengawasan agar bisa bersama-sama mengawasi netralitas aparatur," katanya.
Jika ditemukan adanya keberpihakan dan terbukti melanggar aturan, maka pelanggar akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga pemecatan.
"Ini ada prosedurnya dan kita berharap tidak ada kepala desa atau lurah yang terlibat dalam praktik ini," ujarnya.
Untuk mendukung upaya membentuk netralitas aparatur, khususnya kepala desa dan lurah, Pemkab Bangka Barat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung telah menggelar penyuluhan hukum yang diikuti seluruh kepala desa dan lurah di Bangka Barat.
Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhammad Bangbang mengatakan penyuluhan ini dilakukan agar para aparatur mampu menjaga sikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami menyampaikan beberapa aturan agar mereka memahami dan mampu bersikap netral pada pemilu dan kita juga menyosialisasikan program Paralegal Justice Award agar para lurah dan kepala desa bisa menjadi perantara dalam menyelesaikan beberapa permasalahan hukum yang ada di wilayah kerja masing-masing," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Hal ini penting dilakukan agar pemilu berjalan dengan aman, lancar dan damai," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Muhammad Soleh di Mentok, Kamis.
Menurut dia, netralitas bagi seluruh aparatur di lingkungan pemerintah daerah dan jajaran di bawah menjadi hal penting dan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam aturan tersebut dicantumkan adanya larangan bagi seluruh aparatur negara, termasuk kepala desa dan lurah untuk terlibat dalam politik praktis.
"Kami ingatkan kembali, para kepala desa dan lurah harus bersikap netral, kami akan segera melakukan kerja sama dengan Bawaslu dalam memperkuat pengawasan agar bisa bersama-sama mengawasi netralitas aparatur," katanya.
Jika ditemukan adanya keberpihakan dan terbukti melanggar aturan, maka pelanggar akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga pemecatan.
"Ini ada prosedurnya dan kita berharap tidak ada kepala desa atau lurah yang terlibat dalam praktik ini," ujarnya.
Untuk mendukung upaya membentuk netralitas aparatur, khususnya kepala desa dan lurah, Pemkab Bangka Barat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung telah menggelar penyuluhan hukum yang diikuti seluruh kepala desa dan lurah di Bangka Barat.
Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhammad Bangbang mengatakan penyuluhan ini dilakukan agar para aparatur mampu menjaga sikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami menyampaikan beberapa aturan agar mereka memahami dan mampu bersikap netral pada pemilu dan kita juga menyosialisasikan program Paralegal Justice Award agar para lurah dan kepala desa bisa menjadi perantara dalam menyelesaikan beberapa permasalahan hukum yang ada di wilayah kerja masing-masing," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024