Demi sukses elektoral, populisme cenderung mendorong elite hanya fokus kepada bagian paling banyak dalam demografi sosial, yang akibatnya mengabaikan keberagaman dan mempertaruhkan integrasi nasional.
Strategi populisme dalam proses politik memang sering sukses mengantarkan seseorang atau elite untuk berkuasa.
Akan tetapi, kesuksesan itu acap mengancam kontrak sosial yang disepakati masyarakat berbeda-beda latar belakang untuk mengikatkan diri dalam entitas bernama negara.
Ironisnya, praktik populis itu kian umum, bahkan terjadi di India, yang seperti Indonesia, juga menggelar pemilihan umum tahun ini.
India menjadi perhatian besar bukan semata karena menjadi negara demokrasi terbesar di dunia, melainkan juga oleh adanya kecenderungan politik yang bergerak makin jauh ke kanan yang membuat khawatir banyak kalangan.
Dinamika politik India cenderung menjauhi sekularisme yang justru menjadi fondasi demokrasi dan kehidupan berbangsa di negara anak benua itu.
Negara itu terlihat makin ditarik masuk pemikiran radikal, di mana tabu mencampuradukkan agama dengan politik, mulai ditinggalkan.
Padahal pada 1994, Mahkamah Agung India mengeluarkan putusan yang menguatkan fondasi sekularisme, bahwa "politik dan agama tak boleh dicampuradukkan."
Putusan itu dikeluarkan 2 tahun setelah kaum fanatik menghancurkan sebuah masjid peninggalan Kekaisaran Mughal di Ayodhya, di negara bagian Uttar Pradesh.
Mesjid yang dibangun pada abad ke-16 oleh Kaisar Babur dari Dinasti Mughal itu diruntuhkan oleh massa fanatik pada 1992 sehingga memicu konflik sektarian maut yang merenggut 2.000-an nyawa manusia.
Warga Hindu di India beranggapan bahwa masjid tersebut didirikan setelah Mughal merobohkan sebuah kuil di bukit yang diyakini diabdikan untuk Dewa Ram, yang di Indonesia dikenal dengan Rama, seperti dikisahkan dalam Kitab Ramayana.
Sejarawan tak dapat memastikan apakah tanah itu memang tanah kelahiran sang dewa. Namun, mengutip laporan The Economist baru-baru ini, kaum Hindu India meyakini tempat kelahiran Ram adalah Ayodhya.
Mereka berkeyakinan bahwa dahulu kala sebuah kuil yang diabdikan kepada Dewa Ram berdiri di atas tanah yang ditempati masjid bernama Masjid Babri yang didirikan pada abad ke-16 semasa kekuasaan Dinasti Mughal, dan hilang akibat kerusuhan 1992.
Semakin keras
Keyakinan yang berpangkal pada masjid itu menjadi sumber ketegangan komunal dalam masyarakat India dari zaman ke zaman.
Semasa pemerintahan kolonial Inggris, ketegangan itu diatasi lewat kompromi, dengan membuat aturan, umat Muslim boleh shalat di dalam masjid itu, sedangkan umat Hindu beribadah di luar masjid tersebut.
Pada 1949, 2 tahun setelah India memerdekakan diri dari Inggris pada 15 Agustus 1947, persoalan masjid ini terus menjadi kontroversi, sampai pada 1980-an organisasi kanan Hindu Vishva Parishad (VHP) mengampanyekan pendirian kuil di tempat berdirinya Masjid Babri.
Gerakan itu menarik perhatian banyak pendukung, termasuk Partai Rakyat India atau Bharatiya Janata Party (BJP) yang didirikan pada April 1980.
Partai yang kini dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi itu memasukkan isu masjid di Ayodhya itu pada platform politiknya, sampai berhasil mengantarkan mereka mendapatkan dua kursi parlemen pusat (Lok Sabha) pada Pemilu 1984 dan 88 kursi pada Pemilu 1989.
Pada 1992, BJP mengorganisasikan unjuk rasa besar-besaran, yang lalu memicu massa melenyapkan Masjid Babri, yang tak lama kemudian menyulut konflik sektarian maut yang menyebar sampai jauh ke Pakistan dan Banglades.
Peristiwa itu sendiri tak membuat BJP memupus keinginan membangun kuil Ram, sampai kemudian Narendra Modi mewujudkan aspirasi itu setelah berkuasa selama 10 tahun.
Garis radikal BJP makin keras saja, tapi tertutupi oleh pencapaian tinggi ekonomi dan gengsi internasional yang diraih pemerintahan Modi, mulai dari sukses dalam forum-forum global seperti G20 dan BRICS, sampai sukses mengeksplorasi Bulan.
Kecenderungan radikal BJP kian mengemuka ketika Modi menghadiri penyucian kuil baru Ram Mandir di Ayodhya di bekas Masjid Babri, pada 22 Januari 2024.
Di lain pihak, pandangan radikal partai ini sering mendorong pendukung-pendukungnya bertindak agresif terhadap minoritas, termasuk 200-an juta Muslim India yang merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia.
Sejumlah negara bagian yang dikuasai BJP bahkan menerbitkan hukum-hukum yang memperlihatkan negara terlibat jauh dalam urusan keyakinan sehingga mencampakkan sekularisme, seperti undang-undang yang melarang orang pindah agama.
Makin mengakar
Radikalisme juga menyerang pilar-pilar demokrasi India, termasuk pers dan oposisi, yang tak bisa berbuat banyak karena khawatir kehilangan basis suara jika menyerang kebijakan antipluralisme yang diusung BJP.
Akibatnya, Modi makin kuat berkuasa, sampai diyakini bakal memenangi pemilu India yang pada April dan Mei tahun ini.
Pemikiran radikal BJP sendiri lebih laku di India tengah dan utara, sedangkan India selatan yang lebih inklusif dan terbuka, tak begitu tertarik pada gagasan-gagasan eksklusif yang ditawarkan BJP.
Namun demikian, radikalisme itu kini mulai berubah menjadi chauvinisme yang di antaranya terlihat dari upaya mengganti nama "India" dengan "Bharat", yang memang asli India.
Chauvinisme ini membuat BJP getol menggali aspek-aspek asli India hingga zaman purba, dan sebaliknya aktif mengesampingkan pemikiran lain yang inklusif yang telah membentuk India sebagai bangsa majemuk nan bersatu.
Tak hanya kubu oposisi dan kaum minoritas yang mencemaskan gejala ini. Negara-negara Barat yang sensitif terhadap hak-hak kaum minoritas pun begitu.
Akan tetapi negara-negara Barat membutuhkan India untuk menangkal pengaruh China, termasuk di kawasan Indo-Pasifik.
Alhasil, pemikiran radikal tetap subur, bukan semata karena telah menyatukan bagian rakyat India yang lebih banyak, melainkan juga oleh kepentingan geopolitik sejumlah negara yang ingin menetralisasi pengaruh negara yang dianggapnya lawan.
Walaupun begitu, BJP belum pernah bisa menguasai lebih dari 40 persen suara dalam pemilu. Suara tertinggi yang bisa mereka dapat adalah 37,7 persen pada Pemilu 2019.
Angka itu masih di bawah rata-rata suara Partai Kongres saat memenangi pemilu India, yang bisa mengumpulkan 41 sampai 48 persen suara.
Bisa saja kali ini karena sukses ekonomi, internasional, dan ilmu pengetahuan yang dicapai pemerintahan Modi, mendorong suara BJP bertambah pada Pemilu 2024 pada 2 bulan nanti.
Akan tetapi, bisa juga stagnan atau bahkan berkurang jika kebanyakan rakyat menolak pemikiran radikal yang meninggalkan sekularisme India itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Strategi populisme dalam proses politik memang sering sukses mengantarkan seseorang atau elite untuk berkuasa.
Akan tetapi, kesuksesan itu acap mengancam kontrak sosial yang disepakati masyarakat berbeda-beda latar belakang untuk mengikatkan diri dalam entitas bernama negara.
Ironisnya, praktik populis itu kian umum, bahkan terjadi di India, yang seperti Indonesia, juga menggelar pemilihan umum tahun ini.
India menjadi perhatian besar bukan semata karena menjadi negara demokrasi terbesar di dunia, melainkan juga oleh adanya kecenderungan politik yang bergerak makin jauh ke kanan yang membuat khawatir banyak kalangan.
Dinamika politik India cenderung menjauhi sekularisme yang justru menjadi fondasi demokrasi dan kehidupan berbangsa di negara anak benua itu.
Negara itu terlihat makin ditarik masuk pemikiran radikal, di mana tabu mencampuradukkan agama dengan politik, mulai ditinggalkan.
Padahal pada 1994, Mahkamah Agung India mengeluarkan putusan yang menguatkan fondasi sekularisme, bahwa "politik dan agama tak boleh dicampuradukkan."
Putusan itu dikeluarkan 2 tahun setelah kaum fanatik menghancurkan sebuah masjid peninggalan Kekaisaran Mughal di Ayodhya, di negara bagian Uttar Pradesh.
Mesjid yang dibangun pada abad ke-16 oleh Kaisar Babur dari Dinasti Mughal itu diruntuhkan oleh massa fanatik pada 1992 sehingga memicu konflik sektarian maut yang merenggut 2.000-an nyawa manusia.
Warga Hindu di India beranggapan bahwa masjid tersebut didirikan setelah Mughal merobohkan sebuah kuil di bukit yang diyakini diabdikan untuk Dewa Ram, yang di Indonesia dikenal dengan Rama, seperti dikisahkan dalam Kitab Ramayana.
Sejarawan tak dapat memastikan apakah tanah itu memang tanah kelahiran sang dewa. Namun, mengutip laporan The Economist baru-baru ini, kaum Hindu India meyakini tempat kelahiran Ram adalah Ayodhya.
Mereka berkeyakinan bahwa dahulu kala sebuah kuil yang diabdikan kepada Dewa Ram berdiri di atas tanah yang ditempati masjid bernama Masjid Babri yang didirikan pada abad ke-16 semasa kekuasaan Dinasti Mughal, dan hilang akibat kerusuhan 1992.
Semakin keras
Keyakinan yang berpangkal pada masjid itu menjadi sumber ketegangan komunal dalam masyarakat India dari zaman ke zaman.
Semasa pemerintahan kolonial Inggris, ketegangan itu diatasi lewat kompromi, dengan membuat aturan, umat Muslim boleh shalat di dalam masjid itu, sedangkan umat Hindu beribadah di luar masjid tersebut.
Pada 1949, 2 tahun setelah India memerdekakan diri dari Inggris pada 15 Agustus 1947, persoalan masjid ini terus menjadi kontroversi, sampai pada 1980-an organisasi kanan Hindu Vishva Parishad (VHP) mengampanyekan pendirian kuil di tempat berdirinya Masjid Babri.
Gerakan itu menarik perhatian banyak pendukung, termasuk Partai Rakyat India atau Bharatiya Janata Party (BJP) yang didirikan pada April 1980.
Partai yang kini dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi itu memasukkan isu masjid di Ayodhya itu pada platform politiknya, sampai berhasil mengantarkan mereka mendapatkan dua kursi parlemen pusat (Lok Sabha) pada Pemilu 1984 dan 88 kursi pada Pemilu 1989.
Pada 1992, BJP mengorganisasikan unjuk rasa besar-besaran, yang lalu memicu massa melenyapkan Masjid Babri, yang tak lama kemudian menyulut konflik sektarian maut yang menyebar sampai jauh ke Pakistan dan Banglades.
Peristiwa itu sendiri tak membuat BJP memupus keinginan membangun kuil Ram, sampai kemudian Narendra Modi mewujudkan aspirasi itu setelah berkuasa selama 10 tahun.
Garis radikal BJP makin keras saja, tapi tertutupi oleh pencapaian tinggi ekonomi dan gengsi internasional yang diraih pemerintahan Modi, mulai dari sukses dalam forum-forum global seperti G20 dan BRICS, sampai sukses mengeksplorasi Bulan.
Kecenderungan radikal BJP kian mengemuka ketika Modi menghadiri penyucian kuil baru Ram Mandir di Ayodhya di bekas Masjid Babri, pada 22 Januari 2024.
Di lain pihak, pandangan radikal partai ini sering mendorong pendukung-pendukungnya bertindak agresif terhadap minoritas, termasuk 200-an juta Muslim India yang merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia.
Sejumlah negara bagian yang dikuasai BJP bahkan menerbitkan hukum-hukum yang memperlihatkan negara terlibat jauh dalam urusan keyakinan sehingga mencampakkan sekularisme, seperti undang-undang yang melarang orang pindah agama.
Makin mengakar
Radikalisme juga menyerang pilar-pilar demokrasi India, termasuk pers dan oposisi, yang tak bisa berbuat banyak karena khawatir kehilangan basis suara jika menyerang kebijakan antipluralisme yang diusung BJP.
Akibatnya, Modi makin kuat berkuasa, sampai diyakini bakal memenangi pemilu India yang pada April dan Mei tahun ini.
Pemikiran radikal BJP sendiri lebih laku di India tengah dan utara, sedangkan India selatan yang lebih inklusif dan terbuka, tak begitu tertarik pada gagasan-gagasan eksklusif yang ditawarkan BJP.
Namun demikian, radikalisme itu kini mulai berubah menjadi chauvinisme yang di antaranya terlihat dari upaya mengganti nama "India" dengan "Bharat", yang memang asli India.
Chauvinisme ini membuat BJP getol menggali aspek-aspek asli India hingga zaman purba, dan sebaliknya aktif mengesampingkan pemikiran lain yang inklusif yang telah membentuk India sebagai bangsa majemuk nan bersatu.
Tak hanya kubu oposisi dan kaum minoritas yang mencemaskan gejala ini. Negara-negara Barat yang sensitif terhadap hak-hak kaum minoritas pun begitu.
Akan tetapi negara-negara Barat membutuhkan India untuk menangkal pengaruh China, termasuk di kawasan Indo-Pasifik.
Alhasil, pemikiran radikal tetap subur, bukan semata karena telah menyatukan bagian rakyat India yang lebih banyak, melainkan juga oleh kepentingan geopolitik sejumlah negara yang ingin menetralisasi pengaruh negara yang dianggapnya lawan.
Walaupun begitu, BJP belum pernah bisa menguasai lebih dari 40 persen suara dalam pemilu. Suara tertinggi yang bisa mereka dapat adalah 37,7 persen pada Pemilu 2019.
Angka itu masih di bawah rata-rata suara Partai Kongres saat memenangi pemilu India, yang bisa mengumpulkan 41 sampai 48 persen suara.
Bisa saja kali ini karena sukses ekonomi, internasional, dan ilmu pengetahuan yang dicapai pemerintahan Modi, mendorong suara BJP bertambah pada Pemilu 2024 pada 2 bulan nanti.
Akan tetapi, bisa juga stagnan atau bahkan berkurang jika kebanyakan rakyat menolak pemikiran radikal yang meninggalkan sekularisme India itu.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024