Pemuda Perbatasan Kalimantan Sebut Malaysia Mulai Resah

Jakarta (Antara Babel) - Kelompok Pemuda Penjaga Perbatasan di Kalimantan Utara menyebut Malaysia mulai resah dengan langkah Indonesia membangun perumahan dan jalan raya di daerah sengketa atau outstanding boundary problems (OBP) di Sungai Sumantipal dan Sinapad, Kalimantan Utara.

"Setelah Indonesia membangun perumahan tahun 2015 dan membuka jalan pada tahun 2016 di daerah sekitar Sungai Sumantipal dan Sinapad, Malaysia rupanya mulai 'kebakaran jenggot'. Mereka mulai melakukan langkah kekeluargaan yang motifnya ingin mengklaim wilayah tersebut," kata Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Kalimantan Paulus Murang, di jumpai dalam acara kunjungan kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Komisi II DPR RI di Kalimantan Utara, Selasa.

Paulus menjelaskan daerah sengketa di Sungai Sumantipal dan Sinapad, Kalimantan Utara, dengan luas 154.000 hektar yang meliputi 28 desa, secara hukum merupakan wilayah yang diserahkan Belanda kepada Inggris pada tahun 1930.

Malaysia, menurut dia, ingin mengklaim wilayah tersebut bermodalkan kondisi sejarah. Namun fakta di lapangan saat ini, secara hukum wilayah itu masih menjadi sengketa.

Paulus mencermati masyarakat di sana memang lebih mudah mengakses kegiatan perekonomian ke wilayah Malaysia ketimbang ke daerah lain di Kalimantan Utara yang memerlukan waktu lebih lama dan biaya jauh lebih tinggi.

Di sisi lain, Malaysia melakukan pendekatan kekeluargaan dengan kerap menyelenggarakan pengobatan gratis di wilayah itu.

Dengan kondisi tersebut, dia khawatir apabila masalah sengketa dibawa ke ranah sidang mahkamah arbritase internasional maka masyarakat di sana lebih memilih menjadi warga negara Malaysia.

"Malaysia memang pintar, mereka kerap memberikan 'vitamin' atau kemudahan kepada masyarakat, sehingga jika dilakukan sidang internasional Malaysia akan diuntungkan," jelas dia.

Dia meminta pemerintah Indonesia segera meneruskan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut guna memberikan kemudahan bagi warga setempat.

"Kalau bisa daerah OBP dikelola dengan membuka perkebunan, bangun perumahan dan jalan supaya ada asas efektifitas dari kita lebih dulu di sana. Kalau kita sudah kuasai pembangunan di sana mau apa Malaysia," tegas dia.

Paulus mengatakan sejauh ini pemuda perbatasan selalu berkoordinasi dengan TNI memegang prinsip NKRI harga mati. Dia mengharapkan kerja keras pemuda adat dan TNI ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Kepala Bidang Perencanaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makmur Marbun menekankan selama ini pihaknya telah merumuskan rekomendasi perencanaan pembangunan di seluruh daerah perbatasan dan melaporkannya kepada pihak istana.

Rekomendasi itu harus ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait guna mengantisipasi hilangnya wilayah NKRI ke tangan negara asing.

Menurut dia, persoalan pembangunan wilayah perbatasan harus diambil alih oleh pemerintah pusat, sebab pembangunan oleh pemerintah daerah seringkali hanya menyasar wilayah yang penduduknya banyak, guna kepentingan perolehan suara pemilu.

"Masyarakat di perbatasan kan umumnya jumlahnya sedikit. Kasarnya, untuk apa pemda bangun infrastruktur di sana, karena secara perhitungan politik kurang menguntungkan. Makanya pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan pusat dengan segera. Kami sudah merumuskan program yang menjadi rekomendasi," jelas Marbun dalam kunjungan kerja meninjau perbatasan Kalimantan Utara, Selasa.