Potensi Politik Presiden AS Baru Dengan Indonesia

Jakarta (Antara Babel) - Tepat sepuluh tahun yang lalu, sebuah buku kontroversial berjudul "Can She Be Stopped? Hillary Clinton Will Be The Next President of the US Unless.." terbit di negara adidaya tersebut.

Karya yang ditulis mantan penulis pidato Presiden AS Ronald Reagan, John Podoretz itu meyakini bahwa Hillary Clinton adalah calon yang bakal diusung Partai Demokrat pada Pilpres AS tahun 2006.

Namun, sebagaimana telah diketahui dan ditulis oleh lintasan sejarah, sosok yang menjadi pilihan Partai Demokrat dan akhirnya menjadi Presiden AS ke-44, adalah Barack Obama.

Meski buku itu menjadi bahan lelucon karena memprediksikan hal yang salah, tetapi perkiraan Podhoretz ternyata bisa saja, atau hampir menjadi kenyataan pada tahun 2016 ini.

Pasalnya, Hillary Clinton yang kali ini diusung oleh Partai Demokrat berhasil mengungguli calon lainnya, Donald Trump yang menjadi calon resmi dari Partai Republik, dalam sejumlah poling.

Misalnya, survey yang dilakukan Reuters/Ipsos, NBC News/Wall Street Journal, LA Times/USC, yang dikeluarkan hasilnya pada Kamis (4/8), menunjukkan Clinton unggul atas Trump secara berurutan dalam persentase adalah 43-39, 47-38, dan 45-44.

Sedangkan bila ada empat calon yang diikutkan dalam poling (mencakup calon presiden dari Partai Libertarian Gary Johnson dan Partai Hijau Jill Stein) seperti yang dilakukan oleh Rasmussen Report, menunjukkan hasil Clinton mendapatkan 44 persen, Trump 40 persen, Johnson 6 persen, dan Stein 3 persen.

Dapat disimpulkan secara aman bahwa untuk saat ini, beragam hasil survey menunjukkan bahwa Clinton menjadi calon terkuat untuk menjadi Presiden AS ke-45.

Namun, untuk dapat lebih dipastikan siapa yang bakal menjadi Presiden AS berikutnya, memang harus menunggu hasil pemilihan 8 November 2016.

Kabar menguatnya peluang Hillary Rodham Clinton untuk menjadi kepala negara AS berikutnya menggembirakan banyak pihak, termasuk di Republik Indonesia.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Jalal mengatakan, calon Presiden Amerika Serikat Hillary Clinton lebih mengerti Indonesia dibandingkan kandidat lainnya seperti Donald Trump.

"Saya lebih pilih Hillary Clinton daripada Donald Trump, karena ia memahami Asia dan Hillary yang menjalankan kebijakan 'rebalance' terhadap Asia," kata Dino usai menghadiri acara perpisahan masa jabatan Dubes AS Robert Blake di Wisma Antara, Jakarta, Senin (18/7).

Ketika berdiskusi dengan Robert Blake, Dino juga mengatakan bahwa kalaupun Trump terpilih menjadi Presiden AS, tidak akan terlalu jauh melenceng dari politik luar negeri AS, karena kebijakannya memang harus menjalin hubungan baik dengan negara mayoritas muslim dan negara berkembang.

Dino juga berharap bahwa pemimpin AS harus bisa menjaga stabilitas ekonomi AS, karena itu yang diharapkan, kemudian juga harus memahami kekuatan yang dimiliki Amerika Serikat seperti apa, agar tidak menghancurkan.

Presiden AS harus bisa menciptakan stabilitas dan keamanan dalam kondisi keadaan yang seperti sekarang, sehingga Nagara Paman Sam yang adidaya bisa menjaga kedamaian tanpa menghancurkan.

"Tanggung jawab Presiden AS nanti besar, siapapun yang terpilih, terutama persoalan kestabilan keamanan internasional," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini hubungan antara Indonesia dengan AS sedang dalam kondisi bagus, setelah tadinya terkena embargo dalam militer kedua negara.

    

                          Soal perdagangan

Bagaimana halnya dengan perdagangan? Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo menyimpan keinginan agar Indonesia bisa bergabung dengan perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

Sampai kini, Hillary Clinton juga menunjukkan pernyataan yang bisa berubah soal kemitraan perjanjian perdagangan tersebut.

Sebagaimana pernah ditulis Antara, dalam debat pertama calon presiden Partai Demokrat pada 13 Oktober 2015, Hillary menyatakan dirinya menentang TPP meski saat menjabat Menteri Luar Negeri AS di kabinet Obama, dia menyetujuinya.

Hillary berkilah bahwa ketika menjabat sebagai menlu, dia menyatakan setuju karena menilai bahwa hal itu akan memenuhi "gold standard" (standar emas) yang diharapkannya.

Namun, setelah negosiasi tentang TPP berlanjut hingga saat ini, Hillary menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas tersebut dinilainya tidak memenuhi standarnya.

Selain Amerika Serikat, negara lainnya yang saat ini masuk dalam TPP adalah Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.

TPP itu sendiri telah ditandatangani di Auckland, Selandia Baru, pada tanggal 4 Februari 2016 setelah perwakilan antarnegara itu melakukan 7 tahun negosiasi.

Tujuan dari TPP, berdasarkan 30 bab dalam perjanjian tersebut adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi, mendukung penciptaan lapangan kerja, meningkatkan inovasi, produktivitas dan daya saing, menaikkan tingkat kesejahteraan penghidupan, mengurangi kemiskinan, mempromosikan transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan.

Dalam prinsip teknisnya, TPP seperti halnya perjanjian bebas lainnya, berisi perihal menurunkan tarif bea masuk perdagangan, serta membuat mekanisme penyelesaian perselisihan antara investor dan negara.

Pemerintahan AS bangga atas terciptanya TPP karena selama ini negara adidaya itu belum berhasil menggolkan Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik (TTIP) yang merupakan usulan perjanjian dagang antara AS dan negara-negara Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak di dalam negeri seperti LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) menyarankan Indonesia jangan mau diajak masuk ke dalam TPP yang memiliki lebih banyak dampak kerugian daripada kebermanfaatan bagi Indonesia.

Menurut LSM tersebut, TPP merupakan suatu "megatrading blocs" yang mendorong kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang mewakili 40 persen kekuatan ekonomi dunia.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, IGJ menilai implementasi perjanjian perdagangan bebas menjadikan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dan menjadi pasar impor bagi produk barang dan jasa negara lain.

Jika Indonesia bergabung dengan TPP, dinilai tidak banyak peluang yang bisa diraih Indonesia dalam meningkatkan kinerja perdagangannya, khususnya di tengah situasi pelemahan ekonomi global saat ini.

Hal itu, papar IGJ, didukung dengan data perdagangan Indonesia dengan ke-12 negara anggota TPP, sebanyak 80 persen di antaranya terus mengalami kecenderungan negatif dari seluruh total perdagangan.

Bila ingin memperluas akses pasar, relatif banyak cara yang dinilai bisa dilakukan oleh Indonesia yang juga telah mengikuti banyak sekali perjanjian perdagangan pasar bebas seperti halnya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Republik Rakyat Tiongkok.

    

Bagaimana Trump?

   

Berbicara mengenai Republik Rakyat Tiongkok, menarik pula untuk dikemukakan bahwa sejumlah petinggi negara Tirai Bambu tersebut ternyata lebih memilih Donald Trump sebagai Presiden AS berikutnya.

Sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters pada tanggal 12 Juli 2016, pada tahun 2010, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memicu reaksi keras dari Beijing karena dianggap terlalu keras dalam persoalan sengketa wilayah Laut China Selatan.

Kini, Beijing mengikuti dengan waspada pertarungan Hillary Clinton dengan Donald Trump untuk menjadi presiden Amerika Serikat.

Meski Trump sering mengucapkan komentar pedas soal defisit perdagangan antara negaranya dengan China, namun Beijing menganggapnya sebagai tokoh yang relatif belum diketahui.

"Clinton akan menjadi lawan yang sulit," kata seorang sumber diplomatik China kepada Reuters sambil mengakui tidak terlalu tahu banyak soal pendirian politik luar negeri Trump.

Diplomat-diplomat China telah mengetahui sikap Clinton karena telah bertahun-tahun berkomunikasi saat tokoh tersebut menjadi ibu negara dan menteri luar negeri. Mereka tahu bahwa Clinton adalah pengkritik keras Beijing dalam berbagai hal, dari sengketa Laut China Selatan, perdagangan, sampai hak asasi manusia.

China masih mengingat tahun 2010 dalam pertemuan puncak keamanan Asia Tenggara di Hanoi. Saat itu, Cinton secara terbuka mengatakan bahwa dalam persoalan sengketa Laut China Selatan, solusi akses terbuka dan hukum adalah "kepentingan nasional" Amerika Serikat.

China kemudian merespon dengan memperingatkan agar negara-negara yang terlibat sengketa tidak besar kepala karena mendapat dukungan dari Amerika Serikat. "Hillary adalah tokoh yang sangat keras jika menyangkut China," kata seorang pejabat Beijing yang dekat dengan elit militer kepada Reuters.

Selain sejumlah petinggi China, pejabat politik negara lainnya yang diberitakan media Barat mendukung Donald Trump adalah Rusia, yang telah lama dipimpin oleh sosok Presiden Vladimir Putin.

Sebagaimana dilaporkan laman media Inggris, Guardian, pada 30 Juli 2016 lalu, Trump sejak tahun 1987 telah berupaya berekspansi dengan mengembangkan jaringan hotelnya di Moskow, ibukota Uni Sovyet (Rusia era Perang Dingin).

Pada 2013, Trump juga pernah mengunjungi Moskow dan berencana menemui Putin (Presiden Rusia) itu membatalkan janji pertemuan di menit-menit akhir), serta pada tahun yang sama saat diwawancarai stasiun televisi MSNBC, Trump menyebutkan dia dan Putin memiliki hubungan.

Sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan apakah China atau Rusia mendukung Trump bila dikaitkan dengan Indonesia, karena kedua negara itu juga memiliki sejumlah perjanjian kerja sama di Tanah Air (bahkan Rusia juga baru-baru ini diberitakan akan membangun fasilitas cold storage untuk menyimpan ikan nelayan di kawasan Natuna).

Perlu pula diingatkan bahwa Indonesia memiliki konsep politik bebas aktif, sehingga permainan politik tingkat tinggi yang mengarah kepada "zero-sum game" (satu pihak pasti menang, dan pihak lainnya pasti kalah).

Indonesia harus bisa berperan dalam dunia perpolitikan global agar tercipta keadilan dan kesetaraan di mana berbagai pihak dapat mengakui adanya "win-win solution" (solusi yang diterima semua pihak).

Begitu juga hubungannya dengan Pilpres AS 2016, siapa pun yang menjadi Presiden Amerika Serikat mendatang, baik itu Clinton maupun Trump, Indonesia harus bisa mengoptimalkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk keuntungan rakyat Indonesia khususnya, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat global.