Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal ZA membuka Rapat Konsolidasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak se-Babel tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Babel pada Kamis malam (30/5/2024).
Pada rapat konsolidasi ini, Pj. Gubernur Kep. Babel menyampaikan, berbagai hal yang didiskusikan terkait kesiapan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang, dengan memperhatikan berbagai dinamikanya baik tantangan, kendala, hingga merumuskan solusinya.
Safrizal menuturkan bahwa pilkada merupakan wujud nyata dari pemenuhan demokrasi lokal di Indonesia. Salah satu tujuan utama diharapkan mampu melahirkan sosok figur pemimpin politik baru di daerah yang kompeten, inovatif akomodatif, jujur dan berakhlak.
Di samping itu juga diharapkan mampu membawa dan mengembangkan daerah provinsi, kabupaten/kota menjadi semakin maju, mandiri kolaboratif, di tengah disrupsi dan digitalisasi layanan publik dengan berbagai kompeleksitas persoalan yang menuntut kecepatan dan ketetapan dalam pengambilan keputusan.
Orang nomor satu di Kep. Babel tersebut juga mengingatkan faktor lain yang tidak kalah penting dalam tahapan pilkada 2024 yakni memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024.
"Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, semakin nyata masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan," tuturnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa partisipasi pemilih pada pilkada mengalami peningkatan, dibeberkan Safrizal, pada 2017 Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 915.853 sedangkan untuk pilkada tahun 2024 DPT sebanyak 1.067.434. Selain tingkat partisipasi pemilih yang secara kuantatif semakin membaik, pemerintah dan penyelenggara pilkada juga perlu mendorong peningkatan kualitas partisipasi.
"Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan kualitas kampanye, pemberatasan hoaks, serta politik uang (money politik) maupun penegakan sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelengara pilkada," sebutnya.
Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Safrizal, juga perlu dicegah pada pilkada serentak 2024.
"Semoga dengan rapat konsolidasi ini dapat memperoleh masukan bagi perumusan rekomendasi kebijakan dinamika kesiapan pilkada serentak tahun 2024," tutupnya.
Turut hadir dalam rapat konsolidasi ini diantaranya, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, Forkompimda, Ketua KPU,bdan Bawaslu Kep. Babel beserta jajarannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Pada rapat konsolidasi ini, Pj. Gubernur Kep. Babel menyampaikan, berbagai hal yang didiskusikan terkait kesiapan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang, dengan memperhatikan berbagai dinamikanya baik tantangan, kendala, hingga merumuskan solusinya.
Safrizal menuturkan bahwa pilkada merupakan wujud nyata dari pemenuhan demokrasi lokal di Indonesia. Salah satu tujuan utama diharapkan mampu melahirkan sosok figur pemimpin politik baru di daerah yang kompeten, inovatif akomodatif, jujur dan berakhlak.
Di samping itu juga diharapkan mampu membawa dan mengembangkan daerah provinsi, kabupaten/kota menjadi semakin maju, mandiri kolaboratif, di tengah disrupsi dan digitalisasi layanan publik dengan berbagai kompeleksitas persoalan yang menuntut kecepatan dan ketetapan dalam pengambilan keputusan.
Orang nomor satu di Kep. Babel tersebut juga mengingatkan faktor lain yang tidak kalah penting dalam tahapan pilkada 2024 yakni memastikan pemilih menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024.
"Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, semakin nyata masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan," tuturnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa partisipasi pemilih pada pilkada mengalami peningkatan, dibeberkan Safrizal, pada 2017 Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 915.853 sedangkan untuk pilkada tahun 2024 DPT sebanyak 1.067.434. Selain tingkat partisipasi pemilih yang secara kuantatif semakin membaik, pemerintah dan penyelenggara pilkada juga perlu mendorong peningkatan kualitas partisipasi.
"Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan kualitas kampanye, pemberatasan hoaks, serta politik uang (money politik) maupun penegakan sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelengara pilkada," sebutnya.
Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Safrizal, juga perlu dicegah pada pilkada serentak 2024.
"Semoga dengan rapat konsolidasi ini dapat memperoleh masukan bagi perumusan rekomendasi kebijakan dinamika kesiapan pilkada serentak tahun 2024," tutupnya.
Turut hadir dalam rapat konsolidasi ini diantaranya, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, Forkompimda, Ketua KPU,bdan Bawaslu Kep. Babel beserta jajarannya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024