Bawaslu Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengawal hak pilih masyarakat di daerah itu sehingga dipastikan masyarakat terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2024 mendatang.
"Bawaslu melakukan patroli kawal hak pilih guna memastikan agar masyarakat telah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2024 mendatang," kata Ketua Bawaslu Belitung, Rezeki Aris Munazar di Tanjung Pandan, Selasa.
Menurut dia, patroli kawal hak pilih Bawaslu Belitung ini merupakan salah satu instrumen pengawasan dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada 2024.
"Salah satunya adalah pengawasan terhadap tahapan yang sekarang lagi berproses yakni pendataan dan pemutakhiran data pemilih oleh jajaran sahabat Pantarlih KPU untuk data pemilih Pilkada 2024," ujarnya.
Ia mengatakan, dalam pelaksanaan patroli kawal hak pilih, Bawaslu Belitung juga melakukan uji petik pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) Pilkada 2024.
"Patroli kawal hak Bawaslu Belitung dilaksanakan sampai ke tingkat ad-hoc jajaran kami Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) mendatangi rumah warga untuk memastikan apakah sudah didatangi oleh petugas Pantarlih, KPU" katanya.
Aris menjelaskan, dalam patroli tersebut, pihaknya bertanya langsung ke masyarakat apakah sudah didatangi oleh petugas Pantarlih untuk melakukan pendataan pemilih Pilkada 2024 atau belum pernah didatangi sama sekali.
Selain itu, lanjut dia, Bawaslu Belitung juga bertanya kepada masyarakat apakah di dalam rumah tersebut sudah ada yang berusia 17 tahun pada 27 November mendatang.
"Apabila ada maka harus dibuatkan KTP dan dimasukkan ke dalam data pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di pilkada nanti," ujarnya.
Ia menambahkan, selain itu, Bawaslu Belitung juga menjelaskan kepada masyarakat mengenai jumlah maksimal pemilih di dalam lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada 2024 yakni sebanyak 600 pemilih.
Kondisi ini, kata Aris, berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2024 lalu karena dalam satu TPS maksimal 300 pemilih.
"Sehingga ini harus disampaikan ke masyarakat kemungkinan nantinya akan ada penggabungan TPS sehingga lokasi TPS Pemilu 2024 lalu berbeda dengan lokasi TPS Pilkada 2024. Hal ini yang harus masyarakat ketahui jangan sampai mengurangi partisipasi pemilih" katanya.
Kemudian, lanjut Aris, dalam uji petik pihaknya juga bertanya di dalam rumah tersebut apakah ada yang sudah meninggal dunia dan apakah sudah dilaporkan sehingga tidak lagi terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada 2024.
"Termasuk apakah ada anak-anak mereka yang sudah menjadi anggota TNI/Polri jangan sampai masih terdata di dalam DPT," ujarnya.
Ia mengimbau agar masyarakat melapor jika belum terdata sebagai pemilih untuk segera melapor ke Bawaslu Belitung.
Bawaslu Belitung telah membuka posko kawal hak pilih masyarakat di Pilkada 2024 hingga ke tingkat desa/kelurahan.
"Kalau ada warga yang belum terdaftar sebagai hak pilih Pilkada 2024 nanti silahkan melapor ke posko kawal hak pilih Bawaslu Belitung," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Bawaslu melakukan patroli kawal hak pilih guna memastikan agar masyarakat telah terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2024 mendatang," kata Ketua Bawaslu Belitung, Rezeki Aris Munazar di Tanjung Pandan, Selasa.
Menurut dia, patroli kawal hak pilih Bawaslu Belitung ini merupakan salah satu instrumen pengawasan dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada 2024.
"Salah satunya adalah pengawasan terhadap tahapan yang sekarang lagi berproses yakni pendataan dan pemutakhiran data pemilih oleh jajaran sahabat Pantarlih KPU untuk data pemilih Pilkada 2024," ujarnya.
Ia mengatakan, dalam pelaksanaan patroli kawal hak pilih, Bawaslu Belitung juga melakukan uji petik pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) Pilkada 2024.
"Patroli kawal hak Bawaslu Belitung dilaksanakan sampai ke tingkat ad-hoc jajaran kami Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) mendatangi rumah warga untuk memastikan apakah sudah didatangi oleh petugas Pantarlih, KPU" katanya.
Aris menjelaskan, dalam patroli tersebut, pihaknya bertanya langsung ke masyarakat apakah sudah didatangi oleh petugas Pantarlih untuk melakukan pendataan pemilih Pilkada 2024 atau belum pernah didatangi sama sekali.
Selain itu, lanjut dia, Bawaslu Belitung juga bertanya kepada masyarakat apakah di dalam rumah tersebut sudah ada yang berusia 17 tahun pada 27 November mendatang.
"Apabila ada maka harus dibuatkan KTP dan dimasukkan ke dalam data pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di pilkada nanti," ujarnya.
Ia menambahkan, selain itu, Bawaslu Belitung juga menjelaskan kepada masyarakat mengenai jumlah maksimal pemilih di dalam lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada 2024 yakni sebanyak 600 pemilih.
Kondisi ini, kata Aris, berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2024 lalu karena dalam satu TPS maksimal 300 pemilih.
"Sehingga ini harus disampaikan ke masyarakat kemungkinan nantinya akan ada penggabungan TPS sehingga lokasi TPS Pemilu 2024 lalu berbeda dengan lokasi TPS Pilkada 2024. Hal ini yang harus masyarakat ketahui jangan sampai mengurangi partisipasi pemilih" katanya.
Kemudian, lanjut Aris, dalam uji petik pihaknya juga bertanya di dalam rumah tersebut apakah ada yang sudah meninggal dunia dan apakah sudah dilaporkan sehingga tidak lagi terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada 2024.
"Termasuk apakah ada anak-anak mereka yang sudah menjadi anggota TNI/Polri jangan sampai masih terdata di dalam DPT," ujarnya.
Ia mengimbau agar masyarakat melapor jika belum terdata sebagai pemilih untuk segera melapor ke Bawaslu Belitung.
Bawaslu Belitung telah membuka posko kawal hak pilih masyarakat di Pilkada 2024 hingga ke tingkat desa/kelurahan.
"Kalau ada warga yang belum terdaftar sebagai hak pilih Pilkada 2024 nanti silahkan melapor ke posko kawal hak pilih Bawaslu Belitung," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024