Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, melantik Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, sebagai Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Babel periode tahun 2024-2027. Pelantikan dilaksanakan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris di Discovery Kartika Plaza Kuta, Bali, Rabu (18/09/2024).
Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis (19/9), selain Harun Sulianto, juga dilantik anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2027 dari unsur Pemerintah, yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman) dan Kepala Biro Hukum Setda Prov Babel (Harpin). Dari unsur akademisi, dilantik Hasmonel (Universitas Terbuka), Yandi (Universitas Pertiba), dan Jeanne D.N. Manik (Universitas Bangka Belitung). Selanjutnya, dari unsur Notaris adalah Yuli Kemala, Eva Sabarina Siregar, dan Hendra Kurniawan.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar, dalam sambutannya, berpesan agar yang dilantik terus menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap Notaris. Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta otentik; akta tersebut dapat dijadikan alat bukti di depan pengadilan. Profesi Notaris memiliki peranan yang penting. MPW harus bersama-sama dengan Pemerintah dalam satu posisi dan satu tujuan bersama, sehingga dalam pelaksanaan tugas MPWN dan MKNW tidak akan menemukan kendala atau hambatan.
Cahyo kembali menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH, agar dalam bekerja senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, terutama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan jabatan Notaris. Mengingat tantangan yang dihadapi ke depan begitu besar dalam membangun bangsa, kita harus menerapkan standar dan contoh dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada.
"Saya yakin dengan adanya sinergi ketiga unsur dari Pemerintah, Akademisi, dan Notaris, pelaksanaan pembinaan Notaris akan jauh lebih baik,” tutur Cahyo. Cahyo juga meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) di seluruh Indonesia untuk menjaga sinergisitas dan kekompakan di wilayah masing-masing, serta menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan.
Kepada seluruh anggota MPWN dan MKNW yang berasal dari unsur Notaris dan Akademisi, agar terus memperbaiki citra Notaris di mata dunia. "Kepada seluruh Notaris dan calon Notaris, untuk senantiasa menyiapkan dan meningkatkan kompetensi dalam menghadapi entitas bisnis baru atau investasi baru di Indonesia, salah satunya seperti family office," pesannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis (19/9), selain Harun Sulianto, juga dilantik anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024-2027 dari unsur Pemerintah, yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman) dan Kepala Biro Hukum Setda Prov Babel (Harpin). Dari unsur akademisi, dilantik Hasmonel (Universitas Terbuka), Yandi (Universitas Pertiba), dan Jeanne D.N. Manik (Universitas Bangka Belitung). Selanjutnya, dari unsur Notaris adalah Yuli Kemala, Eva Sabarina Siregar, dan Hendra Kurniawan.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar, dalam sambutannya, berpesan agar yang dilantik terus menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap Notaris. Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta otentik; akta tersebut dapat dijadikan alat bukti di depan pengadilan. Profesi Notaris memiliki peranan yang penting. MPW harus bersama-sama dengan Pemerintah dalam satu posisi dan satu tujuan bersama, sehingga dalam pelaksanaan tugas MPWN dan MKNW tidak akan menemukan kendala atau hambatan.
Cahyo kembali menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH, agar dalam bekerja senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, terutama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan jabatan Notaris. Mengingat tantangan yang dihadapi ke depan begitu besar dalam membangun bangsa, kita harus menerapkan standar dan contoh dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada.
"Saya yakin dengan adanya sinergi ketiga unsur dari Pemerintah, Akademisi, dan Notaris, pelaksanaan pembinaan Notaris akan jauh lebih baik,” tutur Cahyo. Cahyo juga meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) di seluruh Indonesia untuk menjaga sinergisitas dan kekompakan di wilayah masing-masing, serta menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan.
Kepada seluruh anggota MPWN dan MKNW yang berasal dari unsur Notaris dan Akademisi, agar terus memperbaiki citra Notaris di mata dunia. "Kepada seluruh Notaris dan calon Notaris, untuk senantiasa menyiapkan dan meningkatkan kompetensi dalam menghadapi entitas bisnis baru atau investasi baru di Indonesia, salah satunya seperti family office," pesannya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024