Indonesia mempertanyakan bagaimana kepemimpinan Dewan Keamanan (DK) PBB dalam menciptakan perdamaian ketika kondisi di Palestina terus memburuk.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat berpidato di hadapan forum Debat Terbuka Tingkat Tinggi DK PBB di Markas Besar PBB New York, Rabu (25/9).
“Kita semua di sini membicarakan tentang kepemimpinan dalam isu perdamaian. Namun, damai itu tidak pernah dirasakan oleh Bangsa Palestina,” ujar Menlu.
Dengan kondisi mengkhawatirkan di Palestina di mana 41.000 orang telah kehilangan nyawa dan jutaan orang lainnya mengungsi, serta akses terhadap bantuan diputus, menurut Retno, "Kita layak mempertanyakan rasa kemanusiaan dunia".
“Jika kita tidak bisa melaksanakan hal yang dimandatkan DK PBB untuk menciptakan perdamaian, apa lagi yang tersisa dari kepemimpinan DK dalam isu perdamaian?” Retno mempertanyakan.
Karena itu, Indonesia menawarkan cara-cara untuk mengembalikan kredibilitas dan kepercayaan atas DK PBB dengan mengupayakan kepemimpinan yang lebih demokratis serta mengikutsertakan lebih banyak pihak.
“Indonesia menyerukan mekanisme yang lebih demokratis untuk pengambilan keputusan yang efektif supaya tidak ada kelambanan dalam menghadapi ancaman besar terhadap kedamaian dan keamanan internasional,” ucap Menlu.
Retno menutup pidatonya dengan satu penegasan bahwa dunia tidak perlu repot-repot mencari cara untuk menciptakan perdamaian di masa depan, karena langkah-langkah itu harus dimulai sejak saat ini juga.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat berpidato di hadapan forum Debat Terbuka Tingkat Tinggi DK PBB di Markas Besar PBB New York, Rabu (25/9).
“Kita semua di sini membicarakan tentang kepemimpinan dalam isu perdamaian. Namun, damai itu tidak pernah dirasakan oleh Bangsa Palestina,” ujar Menlu.
Dengan kondisi mengkhawatirkan di Palestina di mana 41.000 orang telah kehilangan nyawa dan jutaan orang lainnya mengungsi, serta akses terhadap bantuan diputus, menurut Retno, "Kita layak mempertanyakan rasa kemanusiaan dunia".
“Jika kita tidak bisa melaksanakan hal yang dimandatkan DK PBB untuk menciptakan perdamaian, apa lagi yang tersisa dari kepemimpinan DK dalam isu perdamaian?” Retno mempertanyakan.
Karena itu, Indonesia menawarkan cara-cara untuk mengembalikan kredibilitas dan kepercayaan atas DK PBB dengan mengupayakan kepemimpinan yang lebih demokratis serta mengikutsertakan lebih banyak pihak.
“Indonesia menyerukan mekanisme yang lebih demokratis untuk pengambilan keputusan yang efektif supaya tidak ada kelambanan dalam menghadapi ancaman besar terhadap kedamaian dan keamanan internasional,” ucap Menlu.
Retno menutup pidatonya dengan satu penegasan bahwa dunia tidak perlu repot-repot mencari cara untuk menciptakan perdamaian di masa depan, karena langkah-langkah itu harus dimulai sejak saat ini juga.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024