Pangkalpinang (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) guna mewujudkan provinsi tanpa kawasan kumuh di Indonesia 2019.
"Program 'KOTAKU' ini juga berguna untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan pemukiman yang berkualitas," kata Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemprov Bangka Belitung Tajuddin di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, aspek penting program 'KOTAKU' adalah perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, partisipasi masyarakat dalam penangangan kawasan kumuh di perkotaan.
selain itu, aspek penting lainnya yakni partisipasi masyarakat dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dan meningkatnya kapasitas dan peran pemerintah daerah untuk menjalin kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan pemukiman kota.
"Program ini menekankan kepada adanya jaminan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan sejak dari awal melalui peran pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan pembangunan dalam mendorong pelaksanaan program peningkatan kualitas pemukiman," katanya.
Ia mengatakan, Pemprov Babel dalam menjalankan programnya juga konsen terhadap masalah penataan pemukiman atau kawasan kumuh. Pihaknya juga sering melakukan berbagai pertemuan dan konsolidasi dengan melibatkan instansi-instansi terkait dengan permasalahan tersebut.
"Kami telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan beberapa hasil kesepatakan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan melalui berbagai program hingga turun langsung ke lapangan, termasuk peluncuran program 'KOTAKU' sebagai landasannya," ujarnya.
Dikatakannya, berbagai pendekatan dan konsolidasi tersebut dilaksanakan dalam upaya menyamakan pemahaman terkait dengan kota tanpa kumuh khususnya di Bangka Belitung.
Menurutnya, penyusuanan 'roadmap' kawasan tanpa kumuh ini harus didukung dengan pendekatan penanganan berbasis kawasan dan keterpaduan antar sektor, kerjasama dan keterlibatan semua pelaku dari pemerintahm swasta hingga masyarakat.
"Dalam hal penanganannya harus mengarah pada pola 'urban investment' yang mendorong investasi publik serta penguatan data dan informasi berbasis 'spasial' sebagai dasar program penanganan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Program 'KOTAKU' ini juga berguna untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan pemukiman yang berkualitas," kata Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemprov Bangka Belitung Tajuddin di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan, aspek penting program 'KOTAKU' adalah perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, partisipasi masyarakat dalam penangangan kawasan kumuh di perkotaan.
selain itu, aspek penting lainnya yakni partisipasi masyarakat dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dan meningkatnya kapasitas dan peran pemerintah daerah untuk menjalin kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan pemukiman kota.
"Program ini menekankan kepada adanya jaminan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan sejak dari awal melalui peran pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan pembangunan dalam mendorong pelaksanaan program peningkatan kualitas pemukiman," katanya.
Ia mengatakan, Pemprov Babel dalam menjalankan programnya juga konsen terhadap masalah penataan pemukiman atau kawasan kumuh. Pihaknya juga sering melakukan berbagai pertemuan dan konsolidasi dengan melibatkan instansi-instansi terkait dengan permasalahan tersebut.
"Kami telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan beberapa hasil kesepatakan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan melalui berbagai program hingga turun langsung ke lapangan, termasuk peluncuran program 'KOTAKU' sebagai landasannya," ujarnya.
Dikatakannya, berbagai pendekatan dan konsolidasi tersebut dilaksanakan dalam upaya menyamakan pemahaman terkait dengan kota tanpa kumuh khususnya di Bangka Belitung.
Menurutnya, penyusuanan 'roadmap' kawasan tanpa kumuh ini harus didukung dengan pendekatan penanganan berbasis kawasan dan keterpaduan antar sektor, kerjasama dan keterlibatan semua pelaku dari pemerintahm swasta hingga masyarakat.
"Dalam hal penanganannya harus mengarah pada pola 'urban investment' yang mendorong investasi publik serta penguatan data dan informasi berbasis 'spasial' sebagai dasar program penanganan," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016