Pangkalpinang (Antara Babel) - Dirjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial Adhy Karyono meminta pemerintah daerah dapat membantu pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di kawasan rawan bencana di daerah.
"Bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan KSB ini bisa melalui penganggaran dengan dana APBD, sehingga pembentukan KSB ini tidak hanya bergantung pada APBN saja," katanya, di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menyebutkan, hingga saat ini KSB yang telah terbentuk dari dana APBN termasuk di Kota Pangkalpinang sudah mencapai 424 lokasi. Sedangkan pembentukan KSB yang didukung dana APBD saat ini sudah cukup banyak.
"Untuk KSB yang dibiayai dari APBD sudah mencapai 320 lokasi. Kami akan terus mendorong pembentukan KSB ini tidak hanya dari APBN, tapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui APBD," ujarnya pula.
Dia menyatakan, secara nasional dana yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan bencana ini masih sangat jauh dari target kebutuhan korban.
"Kemampuan kementerian baik BNPB maupun Kementerian Sosial tidak lebih sekitar 20 persen saja. Namun semua itu terbantu dengan dukungan dari masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi," katanya lagi.
Ia mengatakan, selama ini dalam penanganan bencana, bantuan dari masyarakat lebih tinggi dari pemerintah, seperti bantuan bencana yang terjadi beberapa waktu lalu di Sumedang dan Garut.
"Dengan masyarakat terjun langsung dalam memberikan bantuan ini, diharapkan dapat mengurangi dampak dan risiko terjadi bencana di wilayah masing-masing," ujarnya pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan KSB ini bisa melalui penganggaran dengan dana APBD, sehingga pembentukan KSB ini tidak hanya bergantung pada APBN saja," katanya, di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menyebutkan, hingga saat ini KSB yang telah terbentuk dari dana APBN termasuk di Kota Pangkalpinang sudah mencapai 424 lokasi. Sedangkan pembentukan KSB yang didukung dana APBD saat ini sudah cukup banyak.
"Untuk KSB yang dibiayai dari APBD sudah mencapai 320 lokasi. Kami akan terus mendorong pembentukan KSB ini tidak hanya dari APBN, tapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui APBD," ujarnya pula.
Dia menyatakan, secara nasional dana yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan bencana ini masih sangat jauh dari target kebutuhan korban.
"Kemampuan kementerian baik BNPB maupun Kementerian Sosial tidak lebih sekitar 20 persen saja. Namun semua itu terbantu dengan dukungan dari masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi," katanya lagi.
Ia mengatakan, selama ini dalam penanganan bencana, bantuan dari masyarakat lebih tinggi dari pemerintah, seperti bantuan bencana yang terjadi beberapa waktu lalu di Sumedang dan Garut.
"Dengan masyarakat terjun langsung dalam memberikan bantuan ini, diharapkan dapat mengurangi dampak dan risiko terjadi bencana di wilayah masing-masing," ujarnya pula.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016