Muntok (Antara Babel) - Sejumlah perwakilan nelayan dari lima desa di Kecamatan Tempilang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadukan nasib kepada Bupati Bangka Barat terkait maraknya aktivitas penambangan liar bijih timah di perairan yang selama ini menjadi wilayah tangkap.
"Kami berharap Bupati Bangka Barat Parhan Ali memberikan solusi terbaik dengan menghentikan secara permanen aktivitas penambangan di perairan laut Tempilang agar warga bisa hidup aman dan nyaman dalam menekuni profesinya sebagai nelayan," kata koordinator nelayan, Suhaidir Kojek di Muntok, Selasa.
Ia mengatakan, aktivitas penambangan liar bijih timah di wilayah perairan laut Tempilang semakin mengkhawatirkan dan akan berdampak lebih luas jika tidak segera dihentikan.
Menurut dia, aktivitas penambangan liar bijih timah tidak hanya merusak kelestarian laut di perairan yang selama ini menjadi wilayah tangkap nelayan, namun dampak sosial juga cukup mengkhawatirkan.
"Nelayan sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa untuk menghentikan aktivitas dan ditindaklanjuti penertiban oleh aparat penegak hukum, namun para penambang tetap nekat menambang setelah beberapa hari berhenti," kata dia.
Bahkan, ujar Koordinator Forum Nelayan Bangka wilayah Kabupaten Bangka Barat tersebut, saat ini ponton tambang liar di lokasi itu yang sudah sekitar 200 unit kembali melakukan penambangan dan jumlahnya diperkirakan akan semakin bertambah jika tidak segera dihentikan.
Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebanyak 10 orang perwakilan nelayan lima desa yang terdiri dari Desa Tanjungniur, Bentengkota, Tempilang, Sinarsurya, dan Desa Airlintang, Kecamatan Tempilang didampingi anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Dafitri, Legislator Babel Dedi Wijaya dan koordinator Formnebak Bangka Barat menghadap Bupati Bangka Barat Parhan Ali.
Pada pertemuan di kantor bupati tersebut para nelayan menyampaikan keluh kesah yang dialami dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir.
Menurut mereka, tangkapan nelayan semakin berkurang dan saat ini semakin susah mendapatkan ikan untuk sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari.
"Hutang nelayan semakin menumpuk dan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena laut tumpuan hidup kami dari kecil sudah tidak menghasilkan ikan sesuai harapan," kata perwakilan nelayan Desa Tanjungniur, Sugianto.
Ia mengatakan, banyak nelayan di daerah itu yang mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah melalui pihak perbankan tidak bisa mengangsur iuran bulanan karena hasil tangkapan terus merosot.
"Kami khawatir dalam waktu dekat rumah yang kami jaminkan ke bank akan disita karena memang kami tidak mampu lagi membayar angsuran bulanan," kata dia.
Menanggapi permasalahan itu, Bupati Parhan Ali mengatakan akan segera membahas bersama dalam rapat Forkominda Kabupaten Bangka Barat yang akan digelar Kamis (10/11).
"Nanti akan dibahas, namun pada intinya saya tetap akan mendukung kepentingan nelayan untuk menghentikan aktivitas penambangan tersebut," kata dia.
Menurut dia, aktivitas penambangan yang sudah berlangsung sekian lama cukup merugikan nelayan karena limbah penambangan mencemari laut yang membuat nelayan semakin sulit mendapatkan ikan.
"Dampak negatif dari aktivitas tersebut juga mengkhawatirkan, seperti kriminalitas, peredaran narkoba, prostitusi dan kawasan pantai menjadi kumuh, kami khawatir jika tidak segera dihentikan akan merusak generasi muda di daerah itu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Kami berharap Bupati Bangka Barat Parhan Ali memberikan solusi terbaik dengan menghentikan secara permanen aktivitas penambangan di perairan laut Tempilang agar warga bisa hidup aman dan nyaman dalam menekuni profesinya sebagai nelayan," kata koordinator nelayan, Suhaidir Kojek di Muntok, Selasa.
Ia mengatakan, aktivitas penambangan liar bijih timah di wilayah perairan laut Tempilang semakin mengkhawatirkan dan akan berdampak lebih luas jika tidak segera dihentikan.
Menurut dia, aktivitas penambangan liar bijih timah tidak hanya merusak kelestarian laut di perairan yang selama ini menjadi wilayah tangkap nelayan, namun dampak sosial juga cukup mengkhawatirkan.
"Nelayan sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa untuk menghentikan aktivitas dan ditindaklanjuti penertiban oleh aparat penegak hukum, namun para penambang tetap nekat menambang setelah beberapa hari berhenti," kata dia.
Bahkan, ujar Koordinator Forum Nelayan Bangka wilayah Kabupaten Bangka Barat tersebut, saat ini ponton tambang liar di lokasi itu yang sudah sekitar 200 unit kembali melakukan penambangan dan jumlahnya diperkirakan akan semakin bertambah jika tidak segera dihentikan.
Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebanyak 10 orang perwakilan nelayan lima desa yang terdiri dari Desa Tanjungniur, Bentengkota, Tempilang, Sinarsurya, dan Desa Airlintang, Kecamatan Tempilang didampingi anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Dafitri, Legislator Babel Dedi Wijaya dan koordinator Formnebak Bangka Barat menghadap Bupati Bangka Barat Parhan Ali.
Pada pertemuan di kantor bupati tersebut para nelayan menyampaikan keluh kesah yang dialami dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir.
Menurut mereka, tangkapan nelayan semakin berkurang dan saat ini semakin susah mendapatkan ikan untuk sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari.
"Hutang nelayan semakin menumpuk dan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena laut tumpuan hidup kami dari kecil sudah tidak menghasilkan ikan sesuai harapan," kata perwakilan nelayan Desa Tanjungniur, Sugianto.
Ia mengatakan, banyak nelayan di daerah itu yang mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah melalui pihak perbankan tidak bisa mengangsur iuran bulanan karena hasil tangkapan terus merosot.
"Kami khawatir dalam waktu dekat rumah yang kami jaminkan ke bank akan disita karena memang kami tidak mampu lagi membayar angsuran bulanan," kata dia.
Menanggapi permasalahan itu, Bupati Parhan Ali mengatakan akan segera membahas bersama dalam rapat Forkominda Kabupaten Bangka Barat yang akan digelar Kamis (10/11).
"Nanti akan dibahas, namun pada intinya saya tetap akan mendukung kepentingan nelayan untuk menghentikan aktivitas penambangan tersebut," kata dia.
Menurut dia, aktivitas penambangan yang sudah berlangsung sekian lama cukup merugikan nelayan karena limbah penambangan mencemari laut yang membuat nelayan semakin sulit mendapatkan ikan.
"Dampak negatif dari aktivitas tersebut juga mengkhawatirkan, seperti kriminalitas, peredaran narkoba, prostitusi dan kawasan pantai menjadi kumuh, kami khawatir jika tidak segera dihentikan akan merusak generasi muda di daerah itu," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016