Muntok (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendukung upaya percepatan pembangunan pelabuhan terpadu di Kawasan Industri Tanjungular Muntok.
"Pemkab selalu mendukung percepatan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam proses percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di lokasi itu," kata Bupati Bangka Barat, Parhan Ali di Muntok, Selasa.
Ia mengatakan, selain menyediakan anggaran pembangunan infrastruktur, pemkab juga terus melakukan penguatan hubungan antarlembaga di tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
"Kami juga telah menggelar koordinasi dengan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjungpriok, Dinas Perhubungan Provinsi Babel untuk mempercepat realisasi rencana tersebut," katanya.
Melalui pertemuan itu, dia berharap ada kepastian realisasi percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Bangka Barat.
Menurut dia, sektor kemaritiman menjadi prioritas pembangunan pemerintah RI melalui program nawacita gagasan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Sistem jaringan transportasi laut di Bangka Barat sudah cukup baik dan akan terus dikembangkan untuk menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah strategis, untuk itu perlu dukungan pemerintah pusat dan provinsi," katanya.
Ia mengajak semua pihak saling bekerja sama dan profesional agar rencana pembangunan transportasi handal agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pada rapat koordinasi yang berlangsung di ruang OR l Pemkab Bangka Barat, dihadiri Bupati Parhan Ali, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjungpriok, I Nyoman Gede Saputra, Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Babel, Nadirsyah, Kepala Dishubaprbudinfo Kabupaten Bangka Barat, Rozali dan sejumlah pejabat SKPD Pemkab setempat.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjungpriok, I Nyoman Gede Saputra pada kesempatan itu menerangkan Indonesia miliki empat pelabuhan utama.
"Target Menteri Perhubungan pada 2016, minimal 600 pelabuhan telah selesai dibangun sehingga akan ada sekitar 1.300 pelabuhan kecil dan besar. Berdasarkan Undang-Undang, pelabuhan itu tidak bisa dikembangkan apabila tidak memiliki RIP, DLKR-DLKP," katanya.
Untuk itu, tugas tim Otoritas Pelabuhan Tanjungpriok untuk merapikan permasalahan yang ada di Pelabuhan Tanjungular sesuai tugas yang diamanatkan dasar hukum dari pelaksanaan, seluruh pelabuhan di bangun berdasarkan kebutuhan dan ada manfaat
Berdasarkan kajian awal, ditemukan adanya pendangkalan sangat tinggi, sulit untuk dikembangkan, dan kencangnya angin arus di Pelabuhan Muntok, maka direkomendasikan untuk dikembangkan pelabuhan baru yaitu di Tanjungular.
"Tidak perlu mematikan Pelabuhan Muntok tetapi menyiapkan pelabuhan lain, Pelabuhan Tanjungular menjadi prioritas," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Pemkab selalu mendukung percepatan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam proses percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di lokasi itu," kata Bupati Bangka Barat, Parhan Ali di Muntok, Selasa.
Ia mengatakan, selain menyediakan anggaran pembangunan infrastruktur, pemkab juga terus melakukan penguatan hubungan antarlembaga di tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
"Kami juga telah menggelar koordinasi dengan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjungpriok, Dinas Perhubungan Provinsi Babel untuk mempercepat realisasi rencana tersebut," katanya.
Melalui pertemuan itu, dia berharap ada kepastian realisasi percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Bangka Barat.
Menurut dia, sektor kemaritiman menjadi prioritas pembangunan pemerintah RI melalui program nawacita gagasan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Sistem jaringan transportasi laut di Bangka Barat sudah cukup baik dan akan terus dikembangkan untuk menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah strategis, untuk itu perlu dukungan pemerintah pusat dan provinsi," katanya.
Ia mengajak semua pihak saling bekerja sama dan profesional agar rencana pembangunan transportasi handal agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pada rapat koordinasi yang berlangsung di ruang OR l Pemkab Bangka Barat, dihadiri Bupati Parhan Ali, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjungpriok, I Nyoman Gede Saputra, Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Babel, Nadirsyah, Kepala Dishubaprbudinfo Kabupaten Bangka Barat, Rozali dan sejumlah pejabat SKPD Pemkab setempat.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjungpriok, I Nyoman Gede Saputra pada kesempatan itu menerangkan Indonesia miliki empat pelabuhan utama.
"Target Menteri Perhubungan pada 2016, minimal 600 pelabuhan telah selesai dibangun sehingga akan ada sekitar 1.300 pelabuhan kecil dan besar. Berdasarkan Undang-Undang, pelabuhan itu tidak bisa dikembangkan apabila tidak memiliki RIP, DLKR-DLKP," katanya.
Untuk itu, tugas tim Otoritas Pelabuhan Tanjungpriok untuk merapikan permasalahan yang ada di Pelabuhan Tanjungular sesuai tugas yang diamanatkan dasar hukum dari pelaksanaan, seluruh pelabuhan di bangun berdasarkan kebutuhan dan ada manfaat
Berdasarkan kajian awal, ditemukan adanya pendangkalan sangat tinggi, sulit untuk dikembangkan, dan kencangnya angin arus di Pelabuhan Muntok, maka direkomendasikan untuk dikembangkan pelabuhan baru yaitu di Tanjungular.
"Tidak perlu mematikan Pelabuhan Muntok tetapi menyiapkan pelabuhan lain, Pelabuhan Tanjungular menjadi prioritas," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016