Muntok (Antara Babel) - Legislator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Deddi Wijaya mengajak semua elemen menahan diri dan mengakhiri polemik tambang timah di wilayah perairan laut Desa Belolaut Muntok, Kabupaten Bangka Barat agar nelayan bisa beraktivitas dengan tenang dan nyaman.
"Polemik tambang bijih timah di perairan Desa Belolaut harus segera diakhiri agar para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan bisa menjalani hidup normal tanpa rasa khawatir," katanya saat dihubungi dari Muntok, Kamis.
Ia berharap semua pihak yang berpolemik terkait aktivitas pertambangan laut di Desa Belolaut bisa berjiwa besar menyikapi permasalahan itu.
"Semua pihak harus bisa saling menghargai, mulai dari PT Timah (Persero) Tbk selaku pemilik Izin Usaha Penambangan (IUP), pengusaha pemilik kapal isap produksi (KIP) dan ponton produksi," katanya.
Ia mengatakan, sejak awal 2016 sudah berulang kali Desa Belolaut dalam keadaan tidak nyaman dan terjadi pro-kontra terkait aktivitas tambang laut.
Seakan-akan masalah tambang di lokasi itu tidak berakhir, selalu menjadi rebutan seolah-olah kandungan timahnya tidak pernah habis.
"Nelayan setiap saat selalu disibukkan dan banyak membuang waktu untuk mengusir atau menolak KIP/PIP dibandingkan mencari ikan di laut," katanya.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, pemilik IUP yaitu PT Timah (Persero) Tbk memilili kewenangan melakukan penambangan melalui mitranya, namun ada hal yang tidak dapat diabaikan yaitu dampak sosial dari aktivitas tambang itu sendiri.
"Apabila aktivitas tambang timah di lokasi itu terus berlanjut, nelayan merasa terganggu dan rugi karena hasil tangkapan menurun," katanya.
Menurut dia, sebaiknya PT Timah dan mitra tidak perlu membuang waktu untuk memaksa fokus di Desa Belolaut, tetapi lebih baik mencari daerah baru yang lebih produktif kandungan timahnya.
"Jangan lagi dibahas ilegal atau legal tambang itu, meskipun aturan membolehkan buat apa ngotot menambang di Laut Belolaut kalau selalu menuai penolakan dari nelayan, biarkan nelayan-nelayan menjalani profesinya dengan tenang dan damai," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
"Polemik tambang bijih timah di perairan Desa Belolaut harus segera diakhiri agar para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan bisa menjalani hidup normal tanpa rasa khawatir," katanya saat dihubungi dari Muntok, Kamis.
Ia berharap semua pihak yang berpolemik terkait aktivitas pertambangan laut di Desa Belolaut bisa berjiwa besar menyikapi permasalahan itu.
"Semua pihak harus bisa saling menghargai, mulai dari PT Timah (Persero) Tbk selaku pemilik Izin Usaha Penambangan (IUP), pengusaha pemilik kapal isap produksi (KIP) dan ponton produksi," katanya.
Ia mengatakan, sejak awal 2016 sudah berulang kali Desa Belolaut dalam keadaan tidak nyaman dan terjadi pro-kontra terkait aktivitas tambang laut.
Seakan-akan masalah tambang di lokasi itu tidak berakhir, selalu menjadi rebutan seolah-olah kandungan timahnya tidak pernah habis.
"Nelayan setiap saat selalu disibukkan dan banyak membuang waktu untuk mengusir atau menolak KIP/PIP dibandingkan mencari ikan di laut," katanya.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, pemilik IUP yaitu PT Timah (Persero) Tbk memilili kewenangan melakukan penambangan melalui mitranya, namun ada hal yang tidak dapat diabaikan yaitu dampak sosial dari aktivitas tambang itu sendiri.
"Apabila aktivitas tambang timah di lokasi itu terus berlanjut, nelayan merasa terganggu dan rugi karena hasil tangkapan menurun," katanya.
Menurut dia, sebaiknya PT Timah dan mitra tidak perlu membuang waktu untuk memaksa fokus di Desa Belolaut, tetapi lebih baik mencari daerah baru yang lebih produktif kandungan timahnya.
"Jangan lagi dibahas ilegal atau legal tambang itu, meskipun aturan membolehkan buat apa ngotot menambang di Laut Belolaut kalau selalu menuai penolakan dari nelayan, biarkan nelayan-nelayan menjalani profesinya dengan tenang dan damai," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016