Pangkalpinang (Antara Babel) - Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar reses di daerah pemilihan guna menampung aspirasi masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, Minggu, mengatakan kegiatan reses mandiri tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota Dewan di dapil masing-masing.
"Dalam kegiatan reses tadi sore saya menerima banyak masukan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan seperti komite sekolah, layanan BPJS, layanan administrasi dan usulan program kegiatan," katanya.
Secara umum masyarakat masih bingung terkait iuran komite bagi warga yang tidak mampu. "Padahal saat ini kita sudah memiliki Perda Penyelenggara Pendidikan yang memberikan jaminan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan," katanya.
Pihaknya akan melakukan cek dan ricek ke lapangan apakah benar ada sekolah yang menolak surat keterangan tidak mampu. "Kami berharap sekolah dapat melakukan implementasi Perda Penyelenggara Pendidikan dan tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan haknya yaitu hak mendapatkan pendidikan," ujarnya.
Begitu juga masalah kesehatan, masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan informasi yang utuh terkait penggunaan kartu KIS dan BPJS bantuan iuran.
"Ada masyarakat yang tidak memiliki nomor rekening bank dan ditolak mendaftar, ini tentu akan kita konfirmasi ke BPJS setempat, apakah memang seperti itu," katanya.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan jalan-jalan di Kota Pangkalpinang yang dibongkar karena proyek galian pipa. Mereka heran dengan pekerjaan yang tidak selesa-selesai itu karena masih menyisakan ruas jalan yang becek dan berlubang.
"Reses ini akan kami tindak lanjuti, jangan sampai masyarakat dibiarkan terlalu lama dalam kondisi seperti ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016
Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, Minggu, mengatakan kegiatan reses mandiri tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota Dewan di dapil masing-masing.
"Dalam kegiatan reses tadi sore saya menerima banyak masukan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan seperti komite sekolah, layanan BPJS, layanan administrasi dan usulan program kegiatan," katanya.
Secara umum masyarakat masih bingung terkait iuran komite bagi warga yang tidak mampu. "Padahal saat ini kita sudah memiliki Perda Penyelenggara Pendidikan yang memberikan jaminan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan," katanya.
Pihaknya akan melakukan cek dan ricek ke lapangan apakah benar ada sekolah yang menolak surat keterangan tidak mampu. "Kami berharap sekolah dapat melakukan implementasi Perda Penyelenggara Pendidikan dan tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan haknya yaitu hak mendapatkan pendidikan," ujarnya.
Begitu juga masalah kesehatan, masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan informasi yang utuh terkait penggunaan kartu KIS dan BPJS bantuan iuran.
"Ada masyarakat yang tidak memiliki nomor rekening bank dan ditolak mendaftar, ini tentu akan kita konfirmasi ke BPJS setempat, apakah memang seperti itu," katanya.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan jalan-jalan di Kota Pangkalpinang yang dibongkar karena proyek galian pipa. Mereka heran dengan pekerjaan yang tidak selesa-selesai itu karena masih menyisakan ruas jalan yang becek dan berlubang.
"Reses ini akan kami tindak lanjuti, jangan sampai masyarakat dibiarkan terlalu lama dalam kondisi seperti ini," katanya.
Editor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2016