Pangkalpinang (Antara Babel) - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Baturusa Cerucuk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan sebanyak 159 DAS harus segera dipulihkan karena kondisinya sangat kritis.
"Sebanyak 159 dari 433 DAS di provinsi ini kondisinya sangat kritis," kata Kepala Seksi Evaluasi UPT BPDAS Baturusa Cerucuk, Taufik Aulia di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menjelaskan, DAS kategori kritis dapat dilihat dari potensi rawan erosi, pencemaran, sedimentasi, longsor yang cukup besar di sepanjang aliran sungai tersebut.
"Sebanyak 274 DAS sisanya harus dipertahankan, karena berpotensi menjadi kritis," ujarnya.
Menurut dia, kerusakan DAS ini karena aktivitas pertambangan yang dilakukan secara massif di sepanjang aliran sungai dan perubahan lahan secara cepat dari kawasan hutan menjadi perkebunan.
"Lahan hutan di sekitar wilayah hulu sungai yang berubah menjadi daerah perkebunan sangat berpengaruh terhadap kondisi DAS," ujarnya.
Ia mengatakan, selama ini upaya pembenahan DAS sering mengalami hambatan diantaranya koordinasi antarpemerintah daerah tingkat kabupaten/ kota yang masih lemah sehingga proses rehabilitasi kurang berjalan maksimal.
"Pada 2016 telah terbentuk Forum DAS yang berisi berbagai unsur pemangku kebijakan mengenai kondisi aliran sungai, sehingga diharapkan dapat mempermudah koordinasi untuk memperbaiki DAS di daerah ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Sebanyak 159 dari 433 DAS di provinsi ini kondisinya sangat kritis," kata Kepala Seksi Evaluasi UPT BPDAS Baturusa Cerucuk, Taufik Aulia di Pangkalpinang, Jumat.
Ia menjelaskan, DAS kategori kritis dapat dilihat dari potensi rawan erosi, pencemaran, sedimentasi, longsor yang cukup besar di sepanjang aliran sungai tersebut.
"Sebanyak 274 DAS sisanya harus dipertahankan, karena berpotensi menjadi kritis," ujarnya.
Menurut dia, kerusakan DAS ini karena aktivitas pertambangan yang dilakukan secara massif di sepanjang aliran sungai dan perubahan lahan secara cepat dari kawasan hutan menjadi perkebunan.
"Lahan hutan di sekitar wilayah hulu sungai yang berubah menjadi daerah perkebunan sangat berpengaruh terhadap kondisi DAS," ujarnya.
Ia mengatakan, selama ini upaya pembenahan DAS sering mengalami hambatan diantaranya koordinasi antarpemerintah daerah tingkat kabupaten/ kota yang masih lemah sehingga proses rehabilitasi kurang berjalan maksimal.
"Pada 2016 telah terbentuk Forum DAS yang berisi berbagai unsur pemangku kebijakan mengenai kondisi aliran sungai, sehingga diharapkan dapat mempermudah koordinasi untuk memperbaiki DAS di daerah ini," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017