Pangkalpinang (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun tujuh skala prioritas perencanaan kerja tahun 2018 guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Kami telah menyusun tujuh skala prioritas 2018 untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan di provinsi ini," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Yan Megawandi di Pangkalpinang, Senin.
Ia menjelaskan, tujuh skala prioritas tersebut antara lain penanggulangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, produktivitas tenaga kerja, dan optimalisasi penggunaan dana.
Selain itu juga peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, optimalisasi mitigasi dan tanggap bencana.
"Tujuh skala prioritas rencana kerja tersebut diharapkan mampu selaras dengan arah pembangunan nasional sehingga dapat berjalan optimal," ujarnya.
Ia menyebut keberhasilan pemprov dalam menekan angka kemiskinan menjadi 5,05 persen atau di bawah angka nasional sebesar 10,70 persen.
"Angka ini rasio selama lima tahun terakhir tidak melebihi angka 0,29 persen atau paling rendah apabila dibandingan dengan provinsi lain di Indonesia," katanya.
Menurut dia tantangan ke depan adalah persoalan laju pertumbuhan ekonomi selama enam tahun terakhir yang mengalami perlambatan sehingga perlu perhatian dari berbagai pihak.
"Sekitar 80 persen luas wilayah Babel yang berupa lautan perlu dukungan perangkat aturan dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan di daerah kepulauan ini," ujaranya.
Untuk itu, menurut dia, pemprov membutuhkan dukungan dana dari pemerintah pusat dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang memadai.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami telah menyusun tujuh skala prioritas 2018 untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan di provinsi ini," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Yan Megawandi di Pangkalpinang, Senin.
Ia menjelaskan, tujuh skala prioritas tersebut antara lain penanggulangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, produktivitas tenaga kerja, dan optimalisasi penggunaan dana.
Selain itu juga peningkatan peluang dan kemudahan berinvestasi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, optimalisasi mitigasi dan tanggap bencana.
"Tujuh skala prioritas rencana kerja tersebut diharapkan mampu selaras dengan arah pembangunan nasional sehingga dapat berjalan optimal," ujarnya.
Ia menyebut keberhasilan pemprov dalam menekan angka kemiskinan menjadi 5,05 persen atau di bawah angka nasional sebesar 10,70 persen.
"Angka ini rasio selama lima tahun terakhir tidak melebihi angka 0,29 persen atau paling rendah apabila dibandingan dengan provinsi lain di Indonesia," katanya.
Menurut dia tantangan ke depan adalah persoalan laju pertumbuhan ekonomi selama enam tahun terakhir yang mengalami perlambatan sehingga perlu perhatian dari berbagai pihak.
"Sekitar 80 persen luas wilayah Babel yang berupa lautan perlu dukungan perangkat aturan dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan di daerah kepulauan ini," ujaranya.
Untuk itu, menurut dia, pemprov membutuhkan dukungan dana dari pemerintah pusat dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017