Sungailiat (Antara Babel) - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hendra Yunus meminta pemerintah daerah setempat untuk memanfaatkan aset pembekuan ikan di daerah itu.
"Saya sarankan pihak pemerintah daerah agar memanfaatkan sarana pembekuan ikan di kawasan pelabuhan perikanan guna membantu penambahan pendapatan daerah," katanya di Sungailiat, Senin.
Menurut dia, sangat disayangkan sarana pembekuan ikan yang dibangun sejak 2004 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak digunakan sama sekali sesuai peruntukannya.
"Barangkali tidak hanya sarana pembekuan ikan saja aset pemerintah daerah yang tidak dioptimalkan, namun sejumlah aset lainnya juga mengalami hal serupa," katanya.
Khusus untuk sarana pembekuan ikan itu, dia menyarankan pemerintah daerah berkoordinasi kembali ke pemerintah pusat atau provinsi apakah aset itu sudah dilimpahkan pengelolaan ke pemerintah daerah atau belum, karena diketahui sebelumnya kawasan pelabuhan perikanan merupakan kawasan yang ditetapkan program Minapolitan.
"Perlu dicek kembali status aset apakah milik pemerintah Kabupaten atau termasuk aset yang diserahkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga kami berharap kalau memang aset pemerintah pusat melalui G to perlu dikoordinasikan ke pusat terkait pemanfaatannya sehingga tidak terkesan terbengkalai," katanya.
Menurut salah satu warga di Pelabuhan Perikanan, Yanto, pembangunan sarana pembekuan ikan itu dibangun sekitar tahun 2014, dan pernah digunakan untuk pemotongan bebek.
"Gedung pembekuan ikan yang sebagian besar mesinnya sudah rusak dan hilang pernah digunakan untuk pemotongan bebek oleh salah satu pengusaha," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Saya sarankan pihak pemerintah daerah agar memanfaatkan sarana pembekuan ikan di kawasan pelabuhan perikanan guna membantu penambahan pendapatan daerah," katanya di Sungailiat, Senin.
Menurut dia, sangat disayangkan sarana pembekuan ikan yang dibangun sejak 2004 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak digunakan sama sekali sesuai peruntukannya.
"Barangkali tidak hanya sarana pembekuan ikan saja aset pemerintah daerah yang tidak dioptimalkan, namun sejumlah aset lainnya juga mengalami hal serupa," katanya.
Khusus untuk sarana pembekuan ikan itu, dia menyarankan pemerintah daerah berkoordinasi kembali ke pemerintah pusat atau provinsi apakah aset itu sudah dilimpahkan pengelolaan ke pemerintah daerah atau belum, karena diketahui sebelumnya kawasan pelabuhan perikanan merupakan kawasan yang ditetapkan program Minapolitan.
"Perlu dicek kembali status aset apakah milik pemerintah Kabupaten atau termasuk aset yang diserahkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga kami berharap kalau memang aset pemerintah pusat melalui G to perlu dikoordinasikan ke pusat terkait pemanfaatannya sehingga tidak terkesan terbengkalai," katanya.
Menurut salah satu warga di Pelabuhan Perikanan, Yanto, pembangunan sarana pembekuan ikan itu dibangun sekitar tahun 2014, dan pernah digunakan untuk pemotongan bebek.
"Gedung pembekuan ikan yang sebagian besar mesinnya sudah rusak dan hilang pernah digunakan untuk pemotongan bebek oleh salah satu pengusaha," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017