Koba (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan langkah antisipasi untuk menghindari konflik pertambangan bijih timah di masyarakat.
"Aktivitas penambangan bijih timah terutama di kawasan marbuk Koba sudah terjadi pro dan kontra, ini harus segera diantisipasi untuk menghindari konflik di masyarakat," kata Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh di Koba, Senin.
Ia menjelaskan, kendati pertambangan merupakan urusan provinsi namun wilayah penambangan ada di Bangka Tengah maka harus segera dicegah sebelum berdampak di masyarakat.
"Kami bersama aparat kepolisian dan lembaga kompeten lainnya akan selalu melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang liar di beberapa kawasan," ujarnya.
Ibnu menegaskan, kehidupan tanpa konflik di masyarakat lebih penting dibanding membiarkan aktivitas penambangan pada beberapa kawasan.
"Kalau sudah terjadi konflik di masyarakat yang rugi tentu warga, pemerintah daerah tentu tidak akan melakukan pembiaran karena berpengaruh terhadap program pembangunan," ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan persoalan penambangan bijih timah harus ada upaya duduk bersama mengatasinya.
"Pemerintah kabupaten dan Pemprov Babel harus duduk bersama dalam rangka mencari solusi, jangan lakukan pembiaran karena rawan terjadi konflik," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Aktivitas penambangan bijih timah terutama di kawasan marbuk Koba sudah terjadi pro dan kontra, ini harus segera diantisipasi untuk menghindari konflik di masyarakat," kata Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh di Koba, Senin.
Ia menjelaskan, kendati pertambangan merupakan urusan provinsi namun wilayah penambangan ada di Bangka Tengah maka harus segera dicegah sebelum berdampak di masyarakat.
"Kami bersama aparat kepolisian dan lembaga kompeten lainnya akan selalu melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang liar di beberapa kawasan," ujarnya.
Ibnu menegaskan, kehidupan tanpa konflik di masyarakat lebih penting dibanding membiarkan aktivitas penambangan pada beberapa kawasan.
"Kalau sudah terjadi konflik di masyarakat yang rugi tentu warga, pemerintah daerah tentu tidak akan melakukan pembiaran karena berpengaruh terhadap program pembangunan," ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan persoalan penambangan bijih timah harus ada upaya duduk bersama mengatasinya.
"Pemerintah kabupaten dan Pemprov Babel harus duduk bersama dalam rangka mencari solusi, jangan lakukan pembiaran karena rawan terjadi konflik," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017