Jakarta (Antara Babel) - Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi menilai di Hari Ulang Tahun ke-72 TNI, Presiden harus selalu menjaga agar institusi tersebut profesional dan tidak masuk dalam ranah politik praktis sesuai dengan UU 34 tahun 2004 tentang TNI.
"Perlu komitmen Presiden terkait penambahan anggaran pertahanan agar TNI bisa fokus ke tugas pertahanannya, menguatkan postur pertahanan dan integrasi dengan kebijakan politik negara," kata Bobby di Jakarta, Kamis.
Dia berharap TNI ke depan harus bisa lebih profesional dalam mengimplementasikan poros maritim nawacita, sehingga menjadi kekuatan militer yang bisa disegani di kawasan dan dunia.
Selain itu, menurut dia, TNI harus mampu menyesuaikan posturnya yang bertumpu pada sektor maritim, dan mengintegrasikan dengan kebijakan politik nasional dan luar negeri.
"Ini bukan berarti TNI ikut berpolitik, tetapi ikut menjaga agar fokus pada peran-peran pertahanan, bukan peran-peran nonpertahanan," ujarnya.
Langkah-langkah tersebut, menurut dia, perlu didukung kebijakan anggaran yang memadai oleh elit sipil dan politik, agar tugas-tugas pertahanan kawasan bisa dilakukan dengan baik.
Dia menilai Presiden hendaknya harus mengembalikan marwah "macan Asia", yaitu postur pertahanan yang benar-benar disegani dan mumpuni.
Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan salah satu syarat menjadi TNI yang profesional dan kuat adalah jaminan kesejahteraan pada prajuritnya.
Menurut dia, tentara yang profesional adalah tentara yang terdidik dengan baik, terlatih dengan baik dan terjamin kesejahteraannya oleh bangsa dan negara.
"Karena itu salah satu fokus dari Komisi I DPR baik saat pembahasan rapat kerja adalah kita memperhatikan dari segi kesejahteraan dari para prajurit kita juga perumahan untuk rapat dan juga khusus untuk prajurit yang bertugas di wilayah terdepan dari negara kesatuan RI," katanya.
Dia menilai penguasaan teknologi dibutuhkan para prajurit karena perang ke depan bukan perang konvensional lagi, namun menggunakan alat teknologi canggih dan prajurit kita harus menyesuaikan diri dengan tantangan dan perubahan dunia tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Perlu komitmen Presiden terkait penambahan anggaran pertahanan agar TNI bisa fokus ke tugas pertahanannya, menguatkan postur pertahanan dan integrasi dengan kebijakan politik negara," kata Bobby di Jakarta, Kamis.
Dia berharap TNI ke depan harus bisa lebih profesional dalam mengimplementasikan poros maritim nawacita, sehingga menjadi kekuatan militer yang bisa disegani di kawasan dan dunia.
Selain itu, menurut dia, TNI harus mampu menyesuaikan posturnya yang bertumpu pada sektor maritim, dan mengintegrasikan dengan kebijakan politik nasional dan luar negeri.
"Ini bukan berarti TNI ikut berpolitik, tetapi ikut menjaga agar fokus pada peran-peran pertahanan, bukan peran-peran nonpertahanan," ujarnya.
Langkah-langkah tersebut, menurut dia, perlu didukung kebijakan anggaran yang memadai oleh elit sipil dan politik, agar tugas-tugas pertahanan kawasan bisa dilakukan dengan baik.
Dia menilai Presiden hendaknya harus mengembalikan marwah "macan Asia", yaitu postur pertahanan yang benar-benar disegani dan mumpuni.
Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan salah satu syarat menjadi TNI yang profesional dan kuat adalah jaminan kesejahteraan pada prajuritnya.
Menurut dia, tentara yang profesional adalah tentara yang terdidik dengan baik, terlatih dengan baik dan terjamin kesejahteraannya oleh bangsa dan negara.
"Karena itu salah satu fokus dari Komisi I DPR baik saat pembahasan rapat kerja adalah kita memperhatikan dari segi kesejahteraan dari para prajurit kita juga perumahan untuk rapat dan juga khusus untuk prajurit yang bertugas di wilayah terdepan dari negara kesatuan RI," katanya.
Dia menilai penguasaan teknologi dibutuhkan para prajurit karena perang ke depan bukan perang konvensional lagi, namun menggunakan alat teknologi canggih dan prajurit kita harus menyesuaikan diri dengan tantangan dan perubahan dunia tersebut.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017