Pangkalpinang (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beberapa program dalam bidang pengelolaan pertambangan yang saat ini sedang dikerjakan maupun baru direncanakan sebagai upaya strategis daerah.
"Kami memiliki program dalam bidang pengelolaan pertambangan seperti penyusunan zonasi laut sebagai upaya pemerintah daerah dalam membagi wilayah kelautan sesuai potensinya seperti pertambangan, pariwisata dan perikanan," kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Kepulauan Babel, Syahrudin, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menerangkan Pemprov Kepulauan Babel akan melakukan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) agar turut meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama di sekitar lokasi tambang.
"Kami juga akan melakukan optimalisasi kegiatan reklamasi sebagai upaya menambah fungsi atau peran daerah bekas tambang sebagai pusat pemulihan ekonomi dan sosial selain perbaikan lingkungan hidup," ujarnya.
Menurut Syahrudin, pelaksanaan reklamasi tidak hanya dilakukan pada lahan bekas tambang tetapi juga di luar wilayah IUP terutama di daerah kritis yang berpotensi menimbulkan bencana atau wilayah yang direncanakan sebagai pusat pengembangan budidaya.
Selain itu, untuk pengembangan industri logam tanah jarang (LTJ) saat ini sedang disusun peraturan gubernur dalam rangka pengamanan mineral ikutan dan produk samping timah serta mendorong tumbuhnya industri pengolahan LTJ di Kepulauan Babel.
"Pemprov Kepulauan Babel juga akan memaksimalkan pendapatan daerah dari kegiatan pertambangan seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun pajak atau retribusi daerah serta sumbangan pihak ketiga," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami memiliki program dalam bidang pengelolaan pertambangan seperti penyusunan zonasi laut sebagai upaya pemerintah daerah dalam membagi wilayah kelautan sesuai potensinya seperti pertambangan, pariwisata dan perikanan," kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Kepulauan Babel, Syahrudin, di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menerangkan Pemprov Kepulauan Babel akan melakukan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) agar turut meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama di sekitar lokasi tambang.
"Kami juga akan melakukan optimalisasi kegiatan reklamasi sebagai upaya menambah fungsi atau peran daerah bekas tambang sebagai pusat pemulihan ekonomi dan sosial selain perbaikan lingkungan hidup," ujarnya.
Menurut Syahrudin, pelaksanaan reklamasi tidak hanya dilakukan pada lahan bekas tambang tetapi juga di luar wilayah IUP terutama di daerah kritis yang berpotensi menimbulkan bencana atau wilayah yang direncanakan sebagai pusat pengembangan budidaya.
Selain itu, untuk pengembangan industri logam tanah jarang (LTJ) saat ini sedang disusun peraturan gubernur dalam rangka pengamanan mineral ikutan dan produk samping timah serta mendorong tumbuhnya industri pengolahan LTJ di Kepulauan Babel.
"Pemprov Kepulauan Babel juga akan memaksimalkan pendapatan daerah dari kegiatan pertambangan seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun pajak atau retribusi daerah serta sumbangan pihak ketiga," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017