Muntok (Antara Babel) - Sebanyak 40 orang aparatur sipil negara yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti pendidikan dan pelatihan evaluasi jabatan agar semakin berkualitas dalam melayani masyarakat.
"Diklat evaluasi jabatan ini kami laksanakan untuk penataan jabatan dan reformasi birokrasi sumber daya manusia serta menjamin terjaganya kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat, Heru Warsito di Muntok, Senin.
Diklat teknis evaluasi jabatan dalam penyusunan kelas jabatan itu diikuti 40 orang ASN dari berbagai organisasi pemerintah daerah yang digelar selama lima hari di Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat.
Heru Warsito mengatakan diklat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan pada sektor pegawai di Pemkab Bangka Barat.
Ia menilai perlu dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja ASN agar mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan mereka.
"Ini adalah bagian manajemen ASN yang digunakan untuk membobot suatu jabatan dalam menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan," ujarnya.
Menurut dia, ke depan besaran gaji ASN tidak lagi berdasarkan pangkat dan golongan tapi akan ditentukan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan.
Melalui evaluasi jabatan dapat diketahui nilai jabatan dan kelas jabatan yang akan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
"Kami berharap para ASN yang mengikuti diklat dapat merefleksikan dalam praktik evaluasi kinerja aparatur dalam rangka penerapan penghargaan berbasis kinerja pada masa yang akan datang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Diklat evaluasi jabatan ini kami laksanakan untuk penataan jabatan dan reformasi birokrasi sumber daya manusia serta menjamin terjaganya kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat, Heru Warsito di Muntok, Senin.
Diklat teknis evaluasi jabatan dalam penyusunan kelas jabatan itu diikuti 40 orang ASN dari berbagai organisasi pemerintah daerah yang digelar selama lima hari di Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat.
Heru Warsito mengatakan diklat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan pada sektor pegawai di Pemkab Bangka Barat.
Ia menilai perlu dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja ASN agar mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan mereka.
"Ini adalah bagian manajemen ASN yang digunakan untuk membobot suatu jabatan dalam menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan," ujarnya.
Menurut dia, ke depan besaran gaji ASN tidak lagi berdasarkan pangkat dan golongan tapi akan ditentukan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan.
Melalui evaluasi jabatan dapat diketahui nilai jabatan dan kelas jabatan yang akan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
"Kami berharap para ASN yang mengikuti diklat dapat merefleksikan dalam praktik evaluasi kinerja aparatur dalam rangka penerapan penghargaan berbasis kinerja pada masa yang akan datang," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017