Jakarta (Antara Babel) - Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mengkritisi seruan beberapa pihak agar memboikot atau tidak memilih partai politik pendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena bisa menjurus pada radikalisme berbasis agama.
"Seruan agar tidak memilih partai-partai yang mendukung Perppu Ormas menjadi UU, semua itu masalah pemahaman tentang agama yang pada titik tertentu bisa menjurus radikalisme berbasis agama," kata Romahurmuziy atau Romi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Romi saat menjadi pembicara evaluasi realisasi anggaran program Bimas Islam Triwulan III dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan nikah tahun 2017 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Selasa.
Romi menilai isu tersebut akan tetap menjadi isu yang paling mengemuka dalam pembagunan sektor keagamaan sampai 5-10 tahun kedepan.
Dia mengatakan, secara geografis Indonesia sangat mudah untuk di pecah belah sehingga dibalik seluruh konflik yang diagamakan, ada faktor non-agama namun banyak pihak yang terjebak dan menganggapnya sebagai konflik berbasis agama.
"Konflik horizontal juga dilatarbelakangi dengan identitas-identitas yang sama sekali bukan identitas keagamaan. Karena itu, membaca konflik horizontal harus dengan kehati-hatian," ujarnya.
Dia berharap masyarakat tidak mudah menganggap konflik horizontal sebagai konflik berbasis agama.
Romi juga mengatakan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan keempat terbesar penduduknya di dunia, menjadi laboraturium dari semua agama.
Dia menjelaskan, salah satunya adalah Islam, sehingga laku dan gerak Islam di Indonesia, akan menentukan laku dan gerak Islam di dunia karena 1/8 penduduk Islam di dunia ada di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Seruan agar tidak memilih partai-partai yang mendukung Perppu Ormas menjadi UU, semua itu masalah pemahaman tentang agama yang pada titik tertentu bisa menjurus radikalisme berbasis agama," kata Romahurmuziy atau Romi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Romi saat menjadi pembicara evaluasi realisasi anggaran program Bimas Islam Triwulan III dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan nikah tahun 2017 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Selasa.
Romi menilai isu tersebut akan tetap menjadi isu yang paling mengemuka dalam pembagunan sektor keagamaan sampai 5-10 tahun kedepan.
Dia mengatakan, secara geografis Indonesia sangat mudah untuk di pecah belah sehingga dibalik seluruh konflik yang diagamakan, ada faktor non-agama namun banyak pihak yang terjebak dan menganggapnya sebagai konflik berbasis agama.
"Konflik horizontal juga dilatarbelakangi dengan identitas-identitas yang sama sekali bukan identitas keagamaan. Karena itu, membaca konflik horizontal harus dengan kehati-hatian," ujarnya.
Dia berharap masyarakat tidak mudah menganggap konflik horizontal sebagai konflik berbasis agama.
Romi juga mengatakan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan keempat terbesar penduduknya di dunia, menjadi laboraturium dari semua agama.
Dia menjelaskan, salah satunya adalah Islam, sehingga laku dan gerak Islam di Indonesia, akan menentukan laku dan gerak Islam di dunia karena 1/8 penduduk Islam di dunia ada di Indonesia.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017