Jakarta (Antara Babel) - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz menilai
penunjukkan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI memenuhi rasa
kebersamaan dan keadilan di institusi tersebut, khususnya dari sisi
matra Angkatan Udara.
"Kami meyakini bahwa Presiden telah memikirkan secara matang menunjuk calon Panglima TNI. Ini memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di TNI, dari sisi matra angkatan udara," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menilai Marsekal Hadi memiliki modal yang besar dalam memimpin TNI karena pernah menjabat Sekretaris Militer tahun 2015-2016 dan baik dalam hubungan kerja bersama Presiden Joko Widodo.
Menurut dia dengan bekal tersebut, diharapkan tercipta chemistry yang semakin kuat antara Presiden Jokowi dan Marsekal Hadi sehingga tugas pertahanan dan keamanan TNI bisa berjalan lebih baik.
"Beliau punya modal besar karena dulu sebagai Sesmil juga banyak berhubungan dengan Presiden sehingga mudah-mudahan chemestry-nya nanti baik dengan presiden," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan setiap penunjukan nama calon Panglima TNI yang diajukan Presiden, tidak pernah ditolak Komisi I DPR, apalagi calon tunggal.
Menurut dia, selama ini Komisi I DPR tidak ada masalah dengan Marsekal Hadi karena sering berkomunikasi khususnya terkait dengan TNI sebagai mitra kerja Komisi I DPR.
"Jadi saya rasa, tidak terlalu ada masalah, meskipun demikian tetap nanti secara formal akan ada surat-surat yang harus kita cek kelengkapannya dan rekam jejaknya," katanya.
Meutya meyakini sebelum masa reses pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2017-2018, proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI bisa dilaksanakan. Menurut dia, DPR memiliki waktu dua pekan untuk memproses pergantian Panglima TNI.
Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Fadli mengatakan setelah Pimpinan menerima surat tersebut, langsung diserahkan kepada Kesekjenan DPR untuk di proses dan dijadwalkan hari ini akan digelar Rapat Pimpinan DPR lalu dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Dia menjelaskan dalam surat Presiden tersebut juga disampaikan keinginan agar proses pergantian Panglima TNI tidak dalam waktu yang lama.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017
"Kami meyakini bahwa Presiden telah memikirkan secara matang menunjuk calon Panglima TNI. Ini memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di TNI, dari sisi matra angkatan udara," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menilai Marsekal Hadi memiliki modal yang besar dalam memimpin TNI karena pernah menjabat Sekretaris Militer tahun 2015-2016 dan baik dalam hubungan kerja bersama Presiden Joko Widodo.
Menurut dia dengan bekal tersebut, diharapkan tercipta chemistry yang semakin kuat antara Presiden Jokowi dan Marsekal Hadi sehingga tugas pertahanan dan keamanan TNI bisa berjalan lebih baik.
"Beliau punya modal besar karena dulu sebagai Sesmil juga banyak berhubungan dengan Presiden sehingga mudah-mudahan chemestry-nya nanti baik dengan presiden," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan setiap penunjukan nama calon Panglima TNI yang diajukan Presiden, tidak pernah ditolak Komisi I DPR, apalagi calon tunggal.
Menurut dia, selama ini Komisi I DPR tidak ada masalah dengan Marsekal Hadi karena sering berkomunikasi khususnya terkait dengan TNI sebagai mitra kerja Komisi I DPR.
"Jadi saya rasa, tidak terlalu ada masalah, meskipun demikian tetap nanti secara formal akan ada surat-surat yang harus kita cek kelengkapannya dan rekam jejaknya," katanya.
Meutya meyakini sebelum masa reses pada Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2017-2018, proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI bisa dilaksanakan. Menurut dia, DPR memiliki waktu dua pekan untuk memproses pergantian Panglima TNI.
Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Fadli mengatakan setelah Pimpinan menerima surat tersebut, langsung diserahkan kepada Kesekjenan DPR untuk di proses dan dijadwalkan hari ini akan digelar Rapat Pimpinan DPR lalu dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Dia menjelaskan dalam surat Presiden tersebut juga disampaikan keinginan agar proses pergantian Panglima TNI tidak dalam waktu yang lama.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2017