Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Ratusan warga Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menolak hutan tanaman industri (HTI) karena merugikan masyarakat di daerah itu.
"Kami meminta DPRD menyampaikan aspirasi warga yang menolak HTI dan menghentikan segala aktivitas di hutan itu," kata Ketua Forum Perjuangan Bangka Barat Bersatu (FPBBB) usai berdialog dengan Ketua DPRD Kepulauan Babel Didit Srigusjaya di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan, FPBBB bersama seluruh warga Bangka Barat memyatakan penolakan terhadap HTI dan meminta PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) menghentikan segala aktivitas di HTI tersebut.
"Kami juga meminta bupati, gubernur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mencabut rekomendasi atau izin pengelolaan HTI. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan pada 2013, di mana isinya terkait pemberian izin penggunaan 66.460 hektare lahan di Kabupaten Bangka Barat untuk aktivitas HTI," ujarnya.
Ia menambahkan, penolakan yang diajukan masyarakat se-Kabupaten Bangka barat memiliki alasan yang kuat karena masuknya HTI berdampak negatif terhadap lingkungan, dimakan adanya pembukaan lahan secara besar-besaran.
Tanah yang digunakan sebagai lahan HTI merupakan lahan turun-temurun masyarakat menggantungkan hidup mereka karena sudah mereka kelolah menjadi perkebunan, ladang ume yang menjadi sumber kehidupan mereka.
Kawasan hutan yang dijadikan HTI membuat masyarakat kehilangan akses mengelolah hutan secara turun temurun dan HTI membuat masyarakat menjadi buruh di daerah mereka sendiri.
"Dari segi ekonomi kami menilai HTI tidak akan meningkatkan kehidupan masyarakat karena hampir semua masyarakat di kabupaten Bangka barat menggantungkan hidupnya dengam hutan, berkebun dan bertani," ujarnya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menambahkan, DPRD Babel siap menmpung dan mengawal aspirasi masyarakat kabupaten Bangka Barat yang menolak HTI.
"Kami akan menggelar banmus dan melobi semua fraksi untuk mendukung dan meneruskan perjuangan masyarakat yang menolak HTI ini karena kita tau HTI tidak akan berpihak pada masyarakat dan tidak berpihak pada anak cucu kita," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kami meminta DPRD menyampaikan aspirasi warga yang menolak HTI dan menghentikan segala aktivitas di hutan itu," kata Ketua Forum Perjuangan Bangka Barat Bersatu (FPBBB) usai berdialog dengan Ketua DPRD Kepulauan Babel Didit Srigusjaya di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan, FPBBB bersama seluruh warga Bangka Barat memyatakan penolakan terhadap HTI dan meminta PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) menghentikan segala aktivitas di HTI tersebut.
"Kami juga meminta bupati, gubernur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mencabut rekomendasi atau izin pengelolaan HTI. Dalam rekomendasi yang dikeluarkan pada 2013, di mana isinya terkait pemberian izin penggunaan 66.460 hektare lahan di Kabupaten Bangka Barat untuk aktivitas HTI," ujarnya.
Ia menambahkan, penolakan yang diajukan masyarakat se-Kabupaten Bangka barat memiliki alasan yang kuat karena masuknya HTI berdampak negatif terhadap lingkungan, dimakan adanya pembukaan lahan secara besar-besaran.
Tanah yang digunakan sebagai lahan HTI merupakan lahan turun-temurun masyarakat menggantungkan hidup mereka karena sudah mereka kelolah menjadi perkebunan, ladang ume yang menjadi sumber kehidupan mereka.
Kawasan hutan yang dijadikan HTI membuat masyarakat kehilangan akses mengelolah hutan secara turun temurun dan HTI membuat masyarakat menjadi buruh di daerah mereka sendiri.
"Dari segi ekonomi kami menilai HTI tidak akan meningkatkan kehidupan masyarakat karena hampir semua masyarakat di kabupaten Bangka barat menggantungkan hidupnya dengam hutan, berkebun dan bertani," ujarnya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menambahkan, DPRD Babel siap menmpung dan mengawal aspirasi masyarakat kabupaten Bangka Barat yang menolak HTI.
"Kami akan menggelar banmus dan melobi semua fraksi untuk mendukung dan meneruskan perjuangan masyarakat yang menolak HTI ini karena kita tau HTI tidak akan berpihak pada masyarakat dan tidak berpihak pada anak cucu kita," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018