Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berupaya keras untuk mendorong mempercepat penyelesaian sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HTI) di daerah ini.
"Kami akan segera membentuk panitia kerja agar bisa lebih fokus dalam menangani permasalahan ini, dan kami akan berupaya sekuat tenaga agar sengketa ini bisa cepat diselesaikan," kata Pelaksana Tugas Ketua DPRD Provinsi Babel Adet Mastur, di Pangkalpinang, Sabtu.
Hal itu merupakan tindak lanjut DPRD Babel menanggapi laporan masyarakat yang tergabung dalam Forum Penyelamat Hutan Rakyat beberapa waktu lalu terkait permasalahan pemanfaatan pengelolaan kawasan khususnya perusahaan pemegang izin HTI.
Dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan sengketa keberadaan HTI yang terjadi di Babel, Adet bersama Komisi III DPRD Babel telah melakukan konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Pertemuan dengan Dinas Kehutanan Sumsel tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan peta awal kawasan hutan semasa Babel masih bergabung dengan Sumsel.
"Ini untuk memastikan apakah izin-izin HTI yang ada di Babel masuk dalam kawasan, padahal kawasan hutan di Babel telah mengalami beberapa kali perubahan," katanya pula.
Selain itu, DPRD Babel juga ingin mempelajari dan berkonsultasi terkait langkah-langkah yang pernah diambil Pemprov Sumsel dalam menyelesaikan sengketa HTI, termasuk pencabutan izin.
Menurut dia, permintaan pencabutan izin HTI yang bermasalah merupakan aspirasi masyarakat yang juga perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.
"Pengalaman ini akan kami jadikan acuan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengusulkan pencabutan izin HTI yang bermasalah," katanya lagi.
Menurut dia, keinginan masyarakat untuk mencabut izin HTI bermasalah sangat beralasan, karena selain tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, perkembangan pengelolaan serta pemanfaatannya juga sangat sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan luas kawasan.
"Kami tetap konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat, dengan membentuk panitia kerja. Bulan depan sudah bekerja," kata Adet pula.
