Sungailiat (Antaranews Babel) - Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tarmizi Saat mengakui proyek padat karya yang dikelola pemerintah desa dapat mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat setempat.
"Saya optimistis melalui proyek padat karya yang dikelola pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa mampu mengurangi angka pengangguran," katanya di Sungailiat, Jumat.
Bupati mencontohnya, jika proyek padat karya mampu menyerap 200 orang tenaga kerja, maka akan ada 12.000 tenaga kerja terserap dari masyarakat di 62 desa.
"Proyek padat karya dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu solusinya membangun desa, dimana perencanaan dan pelaksanaanya dilakukan oleh masyarakat sendiri," jelasnya.
Menurutnya, proyek padat karya dilaksanakan bersumber dari anggaran alokasi dana desa (ADD) yang masing-masing pemerintah desa menerimanya dengan besaran yang disesuaikan.
"Meskipun pengelolaan atau pelaksanaan dengan sistem proyek padat karya, tetapi anggaran ADD tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai penggunaanya," jelasnya.
Dia mengatakan, pemerintah mendorong dana ADD yang diterima oleh pemerintah desa mampu membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya ingatkan, jangan sekali-kali menggunakan dana ADD untuk kepentingan pribadi karena dapat dikenai sanksi pidana, penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya," ujar bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Saya optimistis melalui proyek padat karya yang dikelola pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa mampu mengurangi angka pengangguran," katanya di Sungailiat, Jumat.
Bupati mencontohnya, jika proyek padat karya mampu menyerap 200 orang tenaga kerja, maka akan ada 12.000 tenaga kerja terserap dari masyarakat di 62 desa.
"Proyek padat karya dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu solusinya membangun desa, dimana perencanaan dan pelaksanaanya dilakukan oleh masyarakat sendiri," jelasnya.
Menurutnya, proyek padat karya dilaksanakan bersumber dari anggaran alokasi dana desa (ADD) yang masing-masing pemerintah desa menerimanya dengan besaran yang disesuaikan.
"Meskipun pengelolaan atau pelaksanaan dengan sistem proyek padat karya, tetapi anggaran ADD tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai penggunaanya," jelasnya.
Dia mengatakan, pemerintah mendorong dana ADD yang diterima oleh pemerintah desa mampu membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Saya ingatkan, jangan sekali-kali menggunakan dana ADD untuk kepentingan pribadi karena dapat dikenai sanksi pidana, penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya," ujar bupati.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018