Jakarta (Antaranews Babel) - Wacana yang dilontarkan Kementerian Perindustrian agar sejumlah barang dapat dihapuskan dari kategori Pajak Penjualan Barang Mewah harus dikaji dengan teliti agar jangan sampai menurunkan penerimaan negara.
"Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang sangat penting," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam rilis, Selasa.
Menurut dia, wacana tersebut harus dikaji secara mendalam untuk melihat dampaknya terhadap masyarakat.
Politisi Gerindra itu berpendapat, jika barang mewah yang dimaksud ternyata memang barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat banyak dan menjadi sumber perhatikan, maka hal itu harus diperhatikan.
"Untuk melakukan penghapusan itu tentu harus kita kaji ke depannya. Jangan sampai negara akan mengalami penurunan penerimaan dari penghapusan ini," kata Fadli Zon.
Ia mengemukakan bakal berkomunikasi dengan Komisi VI dan Komisi XI DPR terkait wacana yang sedang mengemuka ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bakal mengkaji revisi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil sedan yang diusulkan Kementerian Perindustrian.
"Kami akan membahasnya dengan tim tarif dan melihat bagaimana perubahan komponen itu akan kami berlakukan," kata Sri Mulyani ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Kamis (15/2).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut belum bersedia menyebutkan seberapa besar perubahannya. Ia mengatakan skema dari sisi insentif dan rezim pajak sedan akan disesuaikan dengan kebutuhan strategi industri dalam negeri.
Strategi industri dalam negeri tersebut misalnya seperti mobil listrik hingga strategi untuk meningkatkan komponen industri dalam negeri.
"Penerimaan dari sektor itu bukan merupakan hal yang paling utama, tetapi lebih kepada keinginan kalau memang tujuan mengurangi impor harus bentuknya cukai bukan PPnBM atau yang lain," ucap Sri Mulyani.
PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Revisi perpajakan industri otomotif yang digodok Kementerian Perindustrian ditargetkan rampung pada kuartal I tahun ini, atau Maret 2018.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018