Jakarta, 12/3 (Antara) - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah Sri Lanka segera menghentikan kekerasan yang terjadi terhadap komunitas muslim yang ada di negara tersebut.
"Pola kekerasan yang terjadi di Sri Lanka memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di Rohingya Myanmar," kata Rofi Munawar dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut politisi PKS itu, bila tindakan tersebut tidak dicegah sejak awal, dirinya mencemaskan akan terjadi lagi tragedi kemanusiaan seperti yang menimpa Rohingya.
Rofi menganalisis bawa konflik ini seperti "bara dalam sekam'" karena pemicu konflik jika ditelusuri sangat riskan dan kelihatan terlampau sederhana.
Selain itu, ujar dia, ada pula akar permasalahan yang lebih besar terkait relasi bidang sosial dan ekonomi.
"Kemampuan mengelola dan meredam konflik akan sangat menentukan pemulihan kondisi di Sri Lanka saat ini, dan pada saat yang sama harus didorong munculnya dialog yang konstruktif," tuturnya.
Legislator asal Jawa Timur ini juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan keselamatan warga Indonesia di daerah konflik, membuka komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Sri Lanka dan sekaligus mendorong dihentikannya kekerasan yang terjadi di sana.
Hal yang serupa juga telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di sejumlah kawasan negara-negara konflik seperti Palestina dan Myanmar.
"Begitu pula lembaga-lembaga Internasional, khususnya PBB harus terus memantau perkembangan dan mendorong desakan penghentian kekerasan di Sri Lanka," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintahan Sri Lanka menyatakan keadaan darurat 10 hari untuk mengendalikan perluasan kekerasan kaum, kata juru bicara pemerintah, Selasa (6/3), sehari setelah umat Buddha dan Muslim bentrok di pusat pulau Samudera Hindia tersebut di Distrik Kandy.
Tekanan meningkat di antara dua masyarakat itu di Sri Lanka sejak tahun lalu, dengan beberapa kelompok Buddha garis keras menuduh kelompok Muslim memaksakan orang masuk Islam dan melakukan pengrusakan tempat arkeologi Buddha.
Beberapa sosok nasionalis Buddha juga mengecam kehadiran pencari suaka Muslim Rohingya Myanmar di Sri Lanka dari Myanmar, yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha.
"Sidang khusus kabinet memutuskan mengumumkan keadaan darurat untuk mencegah penyebaran kerusuhan kaum ke bagian lain negara ini," kata juru bicara pemerintah Dayasiri Jayasekara sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters.
Pemerintahan Sri Lanka juga memutuskan untuk menindak pihak-pihak yang menghasut kekerasan melalui sejumlah media sosial.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Pola kekerasan yang terjadi di Sri Lanka memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di Rohingya Myanmar," kata Rofi Munawar dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut politisi PKS itu, bila tindakan tersebut tidak dicegah sejak awal, dirinya mencemaskan akan terjadi lagi tragedi kemanusiaan seperti yang menimpa Rohingya.
Rofi menganalisis bawa konflik ini seperti "bara dalam sekam'" karena pemicu konflik jika ditelusuri sangat riskan dan kelihatan terlampau sederhana.
Selain itu, ujar dia, ada pula akar permasalahan yang lebih besar terkait relasi bidang sosial dan ekonomi.
"Kemampuan mengelola dan meredam konflik akan sangat menentukan pemulihan kondisi di Sri Lanka saat ini, dan pada saat yang sama harus didorong munculnya dialog yang konstruktif," tuturnya.
Legislator asal Jawa Timur ini juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan keselamatan warga Indonesia di daerah konflik, membuka komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Sri Lanka dan sekaligus mendorong dihentikannya kekerasan yang terjadi di sana.
Hal yang serupa juga telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di sejumlah kawasan negara-negara konflik seperti Palestina dan Myanmar.
"Begitu pula lembaga-lembaga Internasional, khususnya PBB harus terus memantau perkembangan dan mendorong desakan penghentian kekerasan di Sri Lanka," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintahan Sri Lanka menyatakan keadaan darurat 10 hari untuk mengendalikan perluasan kekerasan kaum, kata juru bicara pemerintah, Selasa (6/3), sehari setelah umat Buddha dan Muslim bentrok di pusat pulau Samudera Hindia tersebut di Distrik Kandy.
Tekanan meningkat di antara dua masyarakat itu di Sri Lanka sejak tahun lalu, dengan beberapa kelompok Buddha garis keras menuduh kelompok Muslim memaksakan orang masuk Islam dan melakukan pengrusakan tempat arkeologi Buddha.
Beberapa sosok nasionalis Buddha juga mengecam kehadiran pencari suaka Muslim Rohingya Myanmar di Sri Lanka dari Myanmar, yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha.
"Sidang khusus kabinet memutuskan mengumumkan keadaan darurat untuk mencegah penyebaran kerusuhan kaum ke bagian lain negara ini," kata juru bicara pemerintah Dayasiri Jayasekara sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters.
Pemerintahan Sri Lanka juga memutuskan untuk menindak pihak-pihak yang menghasut kekerasan melalui sejumlah media sosial.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018