Jakarta (Antaranews Babel) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur meminta sekolah kedinasan untuk meningkatkan kapasitas jumlah mahasiswa yang diterima.
"Kami sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) sekolah kedinasan, nantinya ada organisasi yang menaungi sekolah kedinasan dan akan difokuskan pada bidang-bidang yang benar dibutuhkan, yang tidak diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)," ujar Asman di Jakarta, Rabu.
Ia memberi contoh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bertujuan mencetak para pamong, maka pihaknya akan fokus di situ. Ke depan, lanjut dia, sekolah kedinasan tidak hanya mengisi kementerian terkait tetapi juga menyebar di sejumlah kementerian dan daerah.
"Kemampuan sekolah kedinasan seperti STAN maupun IPDN mampu meluluskan sekitar 7.000 orang per tahun. Kalau kapasitasnya tidak ditingkatkan maka tidak menyediakan kebutuhan tenaga kerja."
Begitu juga, untuk penerimaan mahasiswa sekolah kedinasan, ia meminta agar ditingkatkan kapasitas penerimaannya. Contohnya untuk sekolah dinas perhubungan tidak hanya menerima 200 mahasiswa baru setiap tahunnya, Asman meminta untuk meningkatkan menjadi 1.000 agar lulusannya nanti bisa disebar ke daerah-daerah.
"Kalau perlu jangan diasramakan, agar bisa ditingkatkan kapasitasnya."
Bahkan pihaknya nanti, ingin nanti anak-anak dari daerah tidak kembali ke daerahnya namun bekerja di daerah lain. Misalnya anak-anak dari Papua bisa jadi pejabat di Jawa maupun di daerah lainnya.
"Kami ingin nanti Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perekat nasional, supaya anak Papua bisa menjadi camat di Bandung atau Aceh, sehingga rasa ke-Indonesia-an semakin kuat," cetus Asman.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Kami sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) sekolah kedinasan, nantinya ada organisasi yang menaungi sekolah kedinasan dan akan difokuskan pada bidang-bidang yang benar dibutuhkan, yang tidak diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)," ujar Asman di Jakarta, Rabu.
Ia memberi contoh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bertujuan mencetak para pamong, maka pihaknya akan fokus di situ. Ke depan, lanjut dia, sekolah kedinasan tidak hanya mengisi kementerian terkait tetapi juga menyebar di sejumlah kementerian dan daerah.
"Kemampuan sekolah kedinasan seperti STAN maupun IPDN mampu meluluskan sekitar 7.000 orang per tahun. Kalau kapasitasnya tidak ditingkatkan maka tidak menyediakan kebutuhan tenaga kerja."
Begitu juga, untuk penerimaan mahasiswa sekolah kedinasan, ia meminta agar ditingkatkan kapasitas penerimaannya. Contohnya untuk sekolah dinas perhubungan tidak hanya menerima 200 mahasiswa baru setiap tahunnya, Asman meminta untuk meningkatkan menjadi 1.000 agar lulusannya nanti bisa disebar ke daerah-daerah.
"Kalau perlu jangan diasramakan, agar bisa ditingkatkan kapasitasnya."
Bahkan pihaknya nanti, ingin nanti anak-anak dari daerah tidak kembali ke daerahnya namun bekerja di daerah lain. Misalnya anak-anak dari Papua bisa jadi pejabat di Jawa maupun di daerah lainnya.
"Kami ingin nanti Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perekat nasional, supaya anak Papua bisa menjadi camat di Bandung atau Aceh, sehingga rasa ke-Indonesia-an semakin kuat," cetus Asman.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018