Jakarta (Antaranews Babel) - Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek, Mohammad Nur Azami menyarankan agar pemerintah memperhatikan nasib petani tembakau dan cengkih terkait dengan wacana penandatanganan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Mohammad Nur Azami melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, menilai penandatanganan FCTC nantinya berdampak negatif bagi industri kretek nasional karena ada sebanyak 38 butir pasal di dalamnya bertujuan melarang penyebaran produk hasil tembakau.
Padahal, menurut Azami, pendapatan negara sangat bergantung pada komoditas tembakau itu karena sepanjang 2017 pendapatan negara yang dipungut dari bea dan cukai rokok mencapai Rp150 triliun.
Pada dasarnya, komite mendukung langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang batal menandatangani FCTC WHO karena bisa mengintervensi kedaulatan petani tembakau sekaligus menghancurkan cengkih secara sistematis.
"Kami dengan tegas menolak semua bentuk intervensi kepada pemerintah untuk mengaksesi FCTC dan menolak semua bentuk produk hukum yang dapat mengancam kedaulatan petani tembakau dan cengkih," tuturnya.
Ia berpandangan industri kretek selama ini telah menghidupi sebanyak 6 juta orang dan memiliki daya tahan terhadap berbagai hantaman krisis.
Selain itu, menurut dia, Indonesia juga memiliki produk tembakau yang khas dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, pemerintah harus menolak ratifikasi FCTC.
"Pemerintah harus melawan semua bentuk gerakan dan inspirasi dari mana pun yang berupaya menghancurkan kedaulatan kretek nasional," katanya.
Senada disampaikan oleh Lembaga Konsumen Rokok Agus Condro yang mendesak Presiden Jokowi untuk melindungi kretek khas Indonesia agar dilindungi dari intervensi negara asing.
Menurut dia, Pemerintah harus membuat beleid yang pro terhadap petani tembakau agar berdaulat.
Sebenarnya yang harus dilakukan jelas, kata dia, melindungi kretek khas Indonesia yang terus menerus mendapat gempuran. Salah satunya adalah dengan melakukan perlindungan terhadap petani tembakau dan cengkih yang menjadi bahan dasar kretek khas Indonesia. Pemerintah harus membuat kebijkan yang propetani.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Mohammad Nur Azami melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, menilai penandatanganan FCTC nantinya berdampak negatif bagi industri kretek nasional karena ada sebanyak 38 butir pasal di dalamnya bertujuan melarang penyebaran produk hasil tembakau.
Padahal, menurut Azami, pendapatan negara sangat bergantung pada komoditas tembakau itu karena sepanjang 2017 pendapatan negara yang dipungut dari bea dan cukai rokok mencapai Rp150 triliun.
Pada dasarnya, komite mendukung langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang batal menandatangani FCTC WHO karena bisa mengintervensi kedaulatan petani tembakau sekaligus menghancurkan cengkih secara sistematis.
"Kami dengan tegas menolak semua bentuk intervensi kepada pemerintah untuk mengaksesi FCTC dan menolak semua bentuk produk hukum yang dapat mengancam kedaulatan petani tembakau dan cengkih," tuturnya.
Ia berpandangan industri kretek selama ini telah menghidupi sebanyak 6 juta orang dan memiliki daya tahan terhadap berbagai hantaman krisis.
Selain itu, menurut dia, Indonesia juga memiliki produk tembakau yang khas dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, pemerintah harus menolak ratifikasi FCTC.
"Pemerintah harus melawan semua bentuk gerakan dan inspirasi dari mana pun yang berupaya menghancurkan kedaulatan kretek nasional," katanya.
Senada disampaikan oleh Lembaga Konsumen Rokok Agus Condro yang mendesak Presiden Jokowi untuk melindungi kretek khas Indonesia agar dilindungi dari intervensi negara asing.
Menurut dia, Pemerintah harus membuat beleid yang pro terhadap petani tembakau agar berdaulat.
Sebenarnya yang harus dilakukan jelas, kata dia, melindungi kretek khas Indonesia yang terus menerus mendapat gempuran. Salah satunya adalah dengan melakukan perlindungan terhadap petani tembakau dan cengkih yang menjadi bahan dasar kretek khas Indonesia. Pemerintah harus membuat kebijkan yang propetani.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018