Muntok (Antaranews Babel) - Wakil Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Markus meminta aparat sipil negara di daerah itu inovatif atau melakukan terobosan baru untuk mempercepat laju pembangunan di daerah itu.
"Terobosan baru sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Kami berharap upaya yang telah dan akan dilakukan bisa mewujudkan cita-cita bersama tersebut," kata Markus di Muntok, Rabu.
Menurut dia, pemerintah terus melakukan berbagai terobosan baru, salah satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah.
Dalam aturan tersebut disebutkan dengan tegas, rinci dan jelas mengenai prinsip, kreteria dan mekanisme inovasi daerah sebagai suatu kebijakan daerah.
"Aturan tersebut penting diterbitkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang," kata dia.
Hal ini disampaikan Markus dalam apel peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22 yang digelar di lapangan parkir timur kantor Bupati Bangka Barat.
Dalam kegiatan yang diikuti seluruh kepala OPD dan ASN dan tenaga honor di lingkungan Pemkab Bangka Barat itu disampaikan amanat Menteri Dalam Negeri yang berisi ajakan kepada seluruh kepala daerah dan perangkat daerah agar berani berinovasi.
"Sudah ada perlindungan hukum yang menyebutkan inovasi tak bisa dipidanakan," katanya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memaknai peringatan Hari Otonomi Daerah bukan hanya sekedar seremoni belaka, namun untuk dijadikan sebagai sebuah momentum dalam melakukan evaluasi pencapaian penyelenggaraan otonomi daerah yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Terobosan baru sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Kami berharap upaya yang telah dan akan dilakukan bisa mewujudkan cita-cita bersama tersebut," kata Markus di Muntok, Rabu.
Menurut dia, pemerintah terus melakukan berbagai terobosan baru, salah satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah.
Dalam aturan tersebut disebutkan dengan tegas, rinci dan jelas mengenai prinsip, kreteria dan mekanisme inovasi daerah sebagai suatu kebijakan daerah.
"Aturan tersebut penting diterbitkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang," kata dia.
Hal ini disampaikan Markus dalam apel peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22 yang digelar di lapangan parkir timur kantor Bupati Bangka Barat.
Dalam kegiatan yang diikuti seluruh kepala OPD dan ASN dan tenaga honor di lingkungan Pemkab Bangka Barat itu disampaikan amanat Menteri Dalam Negeri yang berisi ajakan kepada seluruh kepala daerah dan perangkat daerah agar berani berinovasi.
"Sudah ada perlindungan hukum yang menyebutkan inovasi tak bisa dipidanakan," katanya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memaknai peringatan Hari Otonomi Daerah bukan hanya sekedar seremoni belaka, namun untuk dijadikan sebagai sebuah momentum dalam melakukan evaluasi pencapaian penyelenggaraan otonomi daerah yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018