Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengintegrasikan tiga aplikasi data elektronik, guna meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat di daerah itu.
"Saat ini kita sedang berupaya mengintegrasikan tiga aplikasi data yaitu e-planning, e-budgeting dan e-monev," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel, Sudarman di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan selama ini masih ada kendala penggunaan tiga aplikasi tersebut, ?sehingga arus data dari e-planning tidak dapat di transfer ke aplikasi e-udgeting. Oleh karena itu, data harus didata ulang agar bisa diproses di e-budgeting.
"Saat ini masih dalam proses pemutakhiran data dan ditargetkan selesai dalam bulan ini," ujarnya.
Menurut dia, dalam mengintegrasikan tiga aplikasi data tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan pegembang BPKP, Universitas Darma Persada dan IT independen.
Selain itu, melakukan studi komparasi pada kasus sama, proses administrasi dan meminta pihak BPKP untuk dapat membuka akses aplikasi, guna memecahkan persoalan tersebut.
"Kita siap bekerja sama dengan pengembang e-planning dalam mempercepat integrasi ini dengan membuka coding yang ada di e-planning, namun persoalannya diaplikasi e-budgeting belum dapat menyelaraskan hal tersebut," katanya.
Ia menambahkan persoalan ini tidak hanya terjadi di Bangka Belitung, tetapi juga terjadi pemerintah provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa gubernur dan bupati ikut menyelesaikan dan belum terwujud.
"Kita berharap penggabungan aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan mampu melayani dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Saat ini kita sedang berupaya mengintegrasikan tiga aplikasi data yaitu e-planning, e-budgeting dan e-monev," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Babel, Sudarman di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan selama ini masih ada kendala penggunaan tiga aplikasi tersebut, ?sehingga arus data dari e-planning tidak dapat di transfer ke aplikasi e-udgeting. Oleh karena itu, data harus didata ulang agar bisa diproses di e-budgeting.
"Saat ini masih dalam proses pemutakhiran data dan ditargetkan selesai dalam bulan ini," ujarnya.
Menurut dia, dalam mengintegrasikan tiga aplikasi data tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan pegembang BPKP, Universitas Darma Persada dan IT independen.
Selain itu, melakukan studi komparasi pada kasus sama, proses administrasi dan meminta pihak BPKP untuk dapat membuka akses aplikasi, guna memecahkan persoalan tersebut.
"Kita siap bekerja sama dengan pengembang e-planning dalam mempercepat integrasi ini dengan membuka coding yang ada di e-planning, namun persoalannya diaplikasi e-budgeting belum dapat menyelaraskan hal tersebut," katanya.
Ia menambahkan persoalan ini tidak hanya terjadi di Bangka Belitung, tetapi juga terjadi pemerintah provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa gubernur dan bupati ikut menyelesaikan dan belum terwujud.
"Kita berharap penggabungan aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan mampu melayani dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018