Muntok (Antaranews Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan pembentukan kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu upaya mencegah pernikahan dini.
"Penikahan dini merupakan salah satu permasalahan serius yang harus segera ditangani bersama, selain permasalahan gizi buruk, putus sekolah, melalui kampung KB," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat, Ismail di Muntok, Kamis.
Ia mengatakan, di daerah masih ada temuan kasus gizi buruk yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan balita, pernikahan dini, kurang pendidikan dan persoalan keluarga berencana sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Melalui kampung KB yang terus digencarkan pembentukannya diharapkan penanganan permasalahan tersebut bisa lebih terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan banyak pihak.
"Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri, butuh keterlibatan seluruh pihak guna meningkatkan derajat kesehatan sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan" kata dia.
Hingga tahun ini dari 64 desa/kelurahan di Bangka Barat Pemkab Bangka Barat sudah membentuk 15 kampung KB yang tersebar di enam kecamatan di daerah itu.
Tahun lalu dibentuk tujuh kampung KB, tahun ini delapa , yaitu di Desa Ibul, Pangek, Airnyatoh, Simpangtiga di wilayah Kecamatan Simpangteritip, Desa Tuik dan Tugang di Kecamatan Kelapa, serta Desa Rukam dan Tumbak Petar di Kecamatan Parittiga.
"Kampung itu kami bentuk di lokasi yang rentan persoalan ekonomi, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan permasalahan kependudukan," katanya.
Dengan terbentuknya kampung KB, kata dia, seluruh elemen masyarakat, swasta dan pemerintah secara bersama memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengatasi segala permasalahan yang ada.
Ia mencontohkan, permasalahan gizi buruk yang ditemukan di salah satu desa harus segera ditangani dengan melibatkan dinas terkait agar bisa segera tertangani, dan pihak lainnya mengupayakan peningkatan pemahaman sekaligus mendorong agar keluarga yang bersangkutan semakin sejahtera.
"Kampung KB bukan hanya mencegah lonjakan jumlah penduduk melalui kontrasepsi dan pendidikan reproduksi, namun lebih pada upaya membangun keluarga kecil yang sehat dan sejahtera," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Penikahan dini merupakan salah satu permasalahan serius yang harus segera ditangani bersama, selain permasalahan gizi buruk, putus sekolah, melalui kampung KB," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat, Ismail di Muntok, Kamis.
Ia mengatakan, di daerah masih ada temuan kasus gizi buruk yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan balita, pernikahan dini, kurang pendidikan dan persoalan keluarga berencana sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Melalui kampung KB yang terus digencarkan pembentukannya diharapkan penanganan permasalahan tersebut bisa lebih terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan banyak pihak.
"Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri, butuh keterlibatan seluruh pihak guna meningkatkan derajat kesehatan sekaligus tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan" kata dia.
Hingga tahun ini dari 64 desa/kelurahan di Bangka Barat Pemkab Bangka Barat sudah membentuk 15 kampung KB yang tersebar di enam kecamatan di daerah itu.
Tahun lalu dibentuk tujuh kampung KB, tahun ini delapa , yaitu di Desa Ibul, Pangek, Airnyatoh, Simpangtiga di wilayah Kecamatan Simpangteritip, Desa Tuik dan Tugang di Kecamatan Kelapa, serta Desa Rukam dan Tumbak Petar di Kecamatan Parittiga.
"Kampung itu kami bentuk di lokasi yang rentan persoalan ekonomi, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan permasalahan kependudukan," katanya.
Dengan terbentuknya kampung KB, kata dia, seluruh elemen masyarakat, swasta dan pemerintah secara bersama memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengatasi segala permasalahan yang ada.
Ia mencontohkan, permasalahan gizi buruk yang ditemukan di salah satu desa harus segera ditangani dengan melibatkan dinas terkait agar bisa segera tertangani, dan pihak lainnya mengupayakan peningkatan pemahaman sekaligus mendorong agar keluarga yang bersangkutan semakin sejahtera.
"Kampung KB bukan hanya mencegah lonjakan jumlah penduduk melalui kontrasepsi dan pendidikan reproduksi, namun lebih pada upaya membangun keluarga kecil yang sehat dan sejahtera," kata dia.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018