Lombok Timur (Antaranews Babel) - Beberapa pengungsi musibah gempa Lombok yang ditempatkan di sejumlah titik posko pengungsian di Kecamatan Sembalun dan Sambelia mengeluhkan ketidakmerataan pemberian bantuan oleh sejumlah elemen donatur.
Inak Deni misalnya, pengungsi di Dusun Sajang, Kecamatan Sembalun ini mengaku sudah tiga hari berada di tenda pengungsian, tapi pendistribusian bantuan masih banyak yang kurang.
"Masih banyak yang kurang. Kalaupun kita lihat ada pengiriman bantuan hanya lewat aja," keluhnya saat berada di pengungsian Desa Sajang, Sembalun, Rabu.
Menurut dia, akibat tidak merata distribusi bantuan banyak di antara warga yang akhirnya harus rela tidak menerima bantuan.
"Bantuan tetap ada dikirimin. Tapi kan gak cukup juga. Ya itu tadi ada yang dapat banyak ada yang dapatnya sedikit," katanya menjelaskan.
Dari hasil pantauan di lokasi, desa-desa di Kecamatan Sembalun, banyak di antara warga yang mendirikan posko-posko pengungsian di halaman rumah mereka. Ada yang dihuni 10 orang hingga belasan orang. Kalaupun ada bantuan datang, khususnya yang diberikan instansi pemerintah, kelompok masyarakat maupun perorangan tidak menyalurkan ke posko utama yang ada di kantor Camat maupun kantor desa melainkan langsung ke posko-posko yang didirikan warga tersebut.
Terkait tidak meratanya pendistribusian ini pun juga diakui Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan yang juga ikut turun langsung ke sejumlah lokasi di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara yang menjadi lokasi terparah akibat gempa bumi yang terjadi pada Minggu (29/7) pagi di wilayah itu, distribusi bantuan masih kurang dikoordinasikan.
Di mana masing-masing lembaga sosial, perorangan, dinas instansi juga pemda masih jalan sendiri. Dirinya pun melihat ini sangat menyayangkan hal seperti ini bisa terjadi, meski sesungguhnya NTB telah memiliki pengalaman menangani bencana.
Menyikapi persoalan ini, kata Johan, lembaga sosial ataupun instansi terkait termasuk pemda perlu mengatur langkah agar beriringan sehingga terkesan kompak.
"Alangkah bagusnya dinas sosial atau BNPB mendata lembaga sosial yang menurunkan tim dan posko. Selanjutnya dibagi posisinya pada daerah terdampak secara merata dan proporsional. Sehingga tidak terkesan jalan sendiri-sendiri dan penanganan/pendataan bisa lebih maksimal," usul politisi PKS kelahiran Sumbawa ini.
Sebab, menurut dia, kalau hal ini terus dibiarkan dikhawatirkan masyarakat bisa berteriak dan antipati terhadap pemerintah maupun petugas yang ada di lapangan.
"Makanya ini harus segera dicarikan jalan keluar. Jangan terus dibiarkan. Kasihan masyarakat sudah tiga hari berada di pengungsian dengan kondisi yang sedang trauma. Jangan lagi tambah beban pikiran mereka dengan ini dan itu. Meski pun dalam kondisi ini 100 persen bisa sempurna," katanya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Muhammad Rum membenarkan jika sejauh ini masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah dalam penanganan pascagempa.
Untuk itu, pemerintah sejauh ini terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warga terdampak gempa, termasuk pemenuhan kebutuhan warga yang tinggal di posko pengungsian, kata Rum seraya menambahkan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah.
"Tapi ini kan, titik pengungsinya menyebar dan jauh-jauh, sedangkan kekuatan kita terbatas," ujarnya.
Dia mencontohkan, soal cukup melimpahnya bantuan yang ada di Posko Sambelia, Lombok Timur, termasuk tersedianya dapur umum di sana.
"Yang jadi pemerataan itu ialah bagaimana soal pemerataan bantuan. Jadi kemungkinan ada yang diberikan berulang dan ada yang tidak sama sekali," lanjutnya.
Ia pun mengapresiasi maraknya bantuan yang datang, baik dari pemerintah, perusahaan, hingga lembaga kemanusiaan. Namun, ia berharap adanya koordinasi agar bantuan yang datang bisa terdistribusi secara merata.
Rum menjelaskan, BPBD NTB terus mendistribusikan bantuan kebutuhan seperti makanan siap saji, air bersih, serta sarana MCK memadai. Sedangkan, soal kerusakan rumah warga masih dalam pendataan.
"Harus kita akui, warga terdampak masih memerlukan tambahan tenda, alas, sarana air bersih yang masih terus diupayakan," tandas Rum.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
Inak Deni misalnya, pengungsi di Dusun Sajang, Kecamatan Sembalun ini mengaku sudah tiga hari berada di tenda pengungsian, tapi pendistribusian bantuan masih banyak yang kurang.
"Masih banyak yang kurang. Kalaupun kita lihat ada pengiriman bantuan hanya lewat aja," keluhnya saat berada di pengungsian Desa Sajang, Sembalun, Rabu.
Menurut dia, akibat tidak merata distribusi bantuan banyak di antara warga yang akhirnya harus rela tidak menerima bantuan.
"Bantuan tetap ada dikirimin. Tapi kan gak cukup juga. Ya itu tadi ada yang dapat banyak ada yang dapatnya sedikit," katanya menjelaskan.
Dari hasil pantauan di lokasi, desa-desa di Kecamatan Sembalun, banyak di antara warga yang mendirikan posko-posko pengungsian di halaman rumah mereka. Ada yang dihuni 10 orang hingga belasan orang. Kalaupun ada bantuan datang, khususnya yang diberikan instansi pemerintah, kelompok masyarakat maupun perorangan tidak menyalurkan ke posko utama yang ada di kantor Camat maupun kantor desa melainkan langsung ke posko-posko yang didirikan warga tersebut.
Terkait tidak meratanya pendistribusian ini pun juga diakui Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan yang juga ikut turun langsung ke sejumlah lokasi di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara yang menjadi lokasi terparah akibat gempa bumi yang terjadi pada Minggu (29/7) pagi di wilayah itu, distribusi bantuan masih kurang dikoordinasikan.
Di mana masing-masing lembaga sosial, perorangan, dinas instansi juga pemda masih jalan sendiri. Dirinya pun melihat ini sangat menyayangkan hal seperti ini bisa terjadi, meski sesungguhnya NTB telah memiliki pengalaman menangani bencana.
Menyikapi persoalan ini, kata Johan, lembaga sosial ataupun instansi terkait termasuk pemda perlu mengatur langkah agar beriringan sehingga terkesan kompak.
"Alangkah bagusnya dinas sosial atau BNPB mendata lembaga sosial yang menurunkan tim dan posko. Selanjutnya dibagi posisinya pada daerah terdampak secara merata dan proporsional. Sehingga tidak terkesan jalan sendiri-sendiri dan penanganan/pendataan bisa lebih maksimal," usul politisi PKS kelahiran Sumbawa ini.
Sebab, menurut dia, kalau hal ini terus dibiarkan dikhawatirkan masyarakat bisa berteriak dan antipati terhadap pemerintah maupun petugas yang ada di lapangan.
"Makanya ini harus segera dicarikan jalan keluar. Jangan terus dibiarkan. Kasihan masyarakat sudah tiga hari berada di pengungsian dengan kondisi yang sedang trauma. Jangan lagi tambah beban pikiran mereka dengan ini dan itu. Meski pun dalam kondisi ini 100 persen bisa sempurna," katanya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Muhammad Rum membenarkan jika sejauh ini masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah dalam penanganan pascagempa.
Untuk itu, pemerintah sejauh ini terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warga terdampak gempa, termasuk pemenuhan kebutuhan warga yang tinggal di posko pengungsian, kata Rum seraya menambahkan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah.
"Tapi ini kan, titik pengungsinya menyebar dan jauh-jauh, sedangkan kekuatan kita terbatas," ujarnya.
Dia mencontohkan, soal cukup melimpahnya bantuan yang ada di Posko Sambelia, Lombok Timur, termasuk tersedianya dapur umum di sana.
"Yang jadi pemerataan itu ialah bagaimana soal pemerataan bantuan. Jadi kemungkinan ada yang diberikan berulang dan ada yang tidak sama sekali," lanjutnya.
Ia pun mengapresiasi maraknya bantuan yang datang, baik dari pemerintah, perusahaan, hingga lembaga kemanusiaan. Namun, ia berharap adanya koordinasi agar bantuan yang datang bisa terdistribusi secara merata.
Rum menjelaskan, BPBD NTB terus mendistribusikan bantuan kebutuhan seperti makanan siap saji, air bersih, serta sarana MCK memadai. Sedangkan, soal kerusakan rumah warga masih dalam pendataan.
"Harus kita akui, warga terdampak masih memerlukan tambahan tenda, alas, sarana air bersih yang masih terus diupayakan," tandas Rum.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018