Medan (Antara Babel) - Pers atau media massa bukan hanya dinilai mahir melaksanakan kontrol sosial yang terjadi di masyarakat, tetapi juga mengawasi pelanggaran kegiatan Pemilihan Umum Legislatif yang digelar pada 9 April 2014.
Ini adalah merupakan tugas atau "kewenangan" insan pers tersebut dalam mengawal dan memujudkan Pemilu yang jujur, adil, bersih dan juga bermartabat di negeri tercinta ini.
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang mengeluarkan biaya yang cukup besar itu, diharapkan tidak gagal atau sia-sia belaka, hanya karena segelintir golongan putih (golput) yang dianggap tidak memiliki jiwa nasionalisme yang cukup tinggi.
Hal yang seperti ini harus dapat dicegah dan disadarkan agar mereka (golput) mau memberikan hak suaranya atau "hak pilihnya" pada kotak suara Pemilu Legislatif tersebut.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, Syafrida R. Rasahan mengatakan kekuatan media massa cukup besar dalam menyampaikan informasi dan pengawasan seluruh proses tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014.
"Tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan lebih efektif jika bersinergi dengan peran media massa.
Hal tersebut dikatakannya pada acara workshop Peliputan Pemilu 2014 untuk wartawan media cetak dan media elektronik di Medan dengan thema "Praktik-praktik dan Pelanggaran Dalam Kampanye Peserta Pemilu/Pilkada".
Syafrida mengatakan peran Bawaslu dititik beratkan pada strategi pengawasan yaitu pencegahan dan penanganan pelanggaran.
Konsep pencegahan dan penanganan, menurut dia, sangat ditekankan dalam kerja-kerja pengawasan.
"Fokus pencegahan dilakukan dengan pendekatan karakteristik yang berbeda dengan yang didesain sesuai kebutuhan dan ekspektasi masyarakat," ucapnya.
Dia menyebutkan tidak bisa dipungkiri pengawasan pemilu dihadapkan pada aneka kondisi mulai keterbatasan personel pengawasan, anggaran, wilayah pengawasan yang luas dan berjauhan secara geografis, serta sumber daya manusia (SDM).
"Karena hal itu karakteristik tahapan yang menjadi objek pengawasan pemilu dan perlu dipahami, sehingga dapat ditentukan methode pencegahan yang efektif," ujar orang pertama di Bawaslu.
Ia menambahkan, jika aspek pencegahan dapat dioptimalkan, tentu saja sengketa dan perselisihan hasil pemilu dapat dikurangi.
Bahkan, jelasnya, dukungan media massa juga dapat disenergikan dengan penuh untuk melakukan pengawasan dan penyampaian informasi awal kepada masyarakat.
Hal ini adalah sebagai bentuk pendidikan politik awal bagi masyarakat tentang potensi pelanggaran yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu, pelaksana maupun masyarakat sebagai pemilih.
"Sudah saatnya kita menata pemilu dengan pola preventif.Jika terjadi pelanggaran harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Ketua Bawaslu.
Pendidikan Politik
Media massa bukan hanya bertugas memberitakan peristiwa yang terjadi di negeri ini, tetapi juga ikut melaksanakan pendidikan politik pada Pemilu Legislatif 9 April 2014.
"Peranan pers tersebut sangat mulia dalam memberitakan kegiatan kampanye dan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) legislatif yang hanya tinggal beberapa hari lagi," kata Anggota Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo.
Hal tersebut dikatakannya ketika membuka acara "workshop" peliputan Pemilu 2014 untuk wartawan media cetak dan media elektronik di Medan, dengan topik "Kode Etik Jurnalistik dan Konvergensi Media Dalam Pemilu/Pilkada".
Yosef mengatakan, melalui pemberitaan media, kesadaran warga untuk ikut dan menyukseskan Pemilu legislatif semakin lebih tinggi.
"Peranan pers juga dapat mengurangi warga yang golput atau tidak ikut berpartisipasi memilih pada Pemilu legislatif tersebut," katanya.
Dia menyebutkan, pada Pemilu legislatif itu, jangan ada lagi golput, karena ini jelas akan merugikan pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga harus jeli dalam memilih calon-calon anggota legislatif yang memiliki visi ke depan yang lebih baik untuk pembangunan bangsa dan negara.
"Pilih lah anggota legislatif yang berkualitas, dekat dengan rakyat sehingga dapat membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat semakin lebih baik," kata Ketua Komisi Hukum Dewan Pers.
Yosef menambahkan, dalam pelaksanaan Pemilu legislatif diharapkan dapat berjalan aman, tertib, lancar, tidak ada mengalami kendala, tidak ada kerusuhan dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Partisipasi Pemilih
Media massa, baik cetak maupun elektronik dinilai sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum legislatif maupun presiden mendatang.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irmadi Lubis mengatakan media massa melalui pemberitaan-pemberitaan yang positif akan mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap pemerintahnya.
Apalagi memang saat ini masyarakat terkesan sudah apatis dengan pemerintah seolah-olah pemerintah tidak pernah hadir dan berbuat untuk rakyat, meski sebenarnya berbagai keberhasilan sudah dapat dicapai. Misalnya keberhasilan dalam upaya menyejahterakan rakyat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya.
Pers juga seharusnya memberitakan keberhasilan-keberhasilan tersebut, dengan kata lain juga harus menjadi penyambung antara pemerintah dengan masyarakatnya.
"Seolah-olah negara ini sudah kehilangan media penyambung kepada rakyatnya. Nah dalam hal ini LKBN Antara tentunya dapat menjadi solusi atas fenomena tersebut dan mengambil perannya sebagai lembaga penyambung antara pemerintah dengan rakyat," katanya.
Artinya, kalau pemberitaan positif itu terus ada, tentunya akan berimbas kepada yang lainnya, misalnya dapat meningkatkan minat masyarakat kembali untuk menyalurkan suaranya pada pemilu mendatang.
"Negara ini tidak akan maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya kalau rakyatnya apatis dan tidak mau tahu dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Ini adalah tugas kita bersama bagaimana apatis ini dapat dihilangkan dan berganti dengan optimistis," kata Irmadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
Ini adalah merupakan tugas atau "kewenangan" insan pers tersebut dalam mengawal dan memujudkan Pemilu yang jujur, adil, bersih dan juga bermartabat di negeri tercinta ini.
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang mengeluarkan biaya yang cukup besar itu, diharapkan tidak gagal atau sia-sia belaka, hanya karena segelintir golongan putih (golput) yang dianggap tidak memiliki jiwa nasionalisme yang cukup tinggi.
Hal yang seperti ini harus dapat dicegah dan disadarkan agar mereka (golput) mau memberikan hak suaranya atau "hak pilihnya" pada kotak suara Pemilu Legislatif tersebut.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, Syafrida R. Rasahan mengatakan kekuatan media massa cukup besar dalam menyampaikan informasi dan pengawasan seluruh proses tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014.
"Tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan lebih efektif jika bersinergi dengan peran media massa.
Hal tersebut dikatakannya pada acara workshop Peliputan Pemilu 2014 untuk wartawan media cetak dan media elektronik di Medan dengan thema "Praktik-praktik dan Pelanggaran Dalam Kampanye Peserta Pemilu/Pilkada".
Syafrida mengatakan peran Bawaslu dititik beratkan pada strategi pengawasan yaitu pencegahan dan penanganan pelanggaran.
Konsep pencegahan dan penanganan, menurut dia, sangat ditekankan dalam kerja-kerja pengawasan.
"Fokus pencegahan dilakukan dengan pendekatan karakteristik yang berbeda dengan yang didesain sesuai kebutuhan dan ekspektasi masyarakat," ucapnya.
Dia menyebutkan tidak bisa dipungkiri pengawasan pemilu dihadapkan pada aneka kondisi mulai keterbatasan personel pengawasan, anggaran, wilayah pengawasan yang luas dan berjauhan secara geografis, serta sumber daya manusia (SDM).
"Karena hal itu karakteristik tahapan yang menjadi objek pengawasan pemilu dan perlu dipahami, sehingga dapat ditentukan methode pencegahan yang efektif," ujar orang pertama di Bawaslu.
Ia menambahkan, jika aspek pencegahan dapat dioptimalkan, tentu saja sengketa dan perselisihan hasil pemilu dapat dikurangi.
Bahkan, jelasnya, dukungan media massa juga dapat disenergikan dengan penuh untuk melakukan pengawasan dan penyampaian informasi awal kepada masyarakat.
Hal ini adalah sebagai bentuk pendidikan politik awal bagi masyarakat tentang potensi pelanggaran yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu, pelaksana maupun masyarakat sebagai pemilih.
"Sudah saatnya kita menata pemilu dengan pola preventif.Jika terjadi pelanggaran harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Ketua Bawaslu.
Pendidikan Politik
Media massa bukan hanya bertugas memberitakan peristiwa yang terjadi di negeri ini, tetapi juga ikut melaksanakan pendidikan politik pada Pemilu Legislatif 9 April 2014.
"Peranan pers tersebut sangat mulia dalam memberitakan kegiatan kampanye dan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) legislatif yang hanya tinggal beberapa hari lagi," kata Anggota Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo.
Hal tersebut dikatakannya ketika membuka acara "workshop" peliputan Pemilu 2014 untuk wartawan media cetak dan media elektronik di Medan, dengan topik "Kode Etik Jurnalistik dan Konvergensi Media Dalam Pemilu/Pilkada".
Yosef mengatakan, melalui pemberitaan media, kesadaran warga untuk ikut dan menyukseskan Pemilu legislatif semakin lebih tinggi.
"Peranan pers juga dapat mengurangi warga yang golput atau tidak ikut berpartisipasi memilih pada Pemilu legislatif tersebut," katanya.
Dia menyebutkan, pada Pemilu legislatif itu, jangan ada lagi golput, karena ini jelas akan merugikan pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga harus jeli dalam memilih calon-calon anggota legislatif yang memiliki visi ke depan yang lebih baik untuk pembangunan bangsa dan negara.
"Pilih lah anggota legislatif yang berkualitas, dekat dengan rakyat sehingga dapat membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat semakin lebih baik," kata Ketua Komisi Hukum Dewan Pers.
Yosef menambahkan, dalam pelaksanaan Pemilu legislatif diharapkan dapat berjalan aman, tertib, lancar, tidak ada mengalami kendala, tidak ada kerusuhan dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Partisipasi Pemilih
Media massa, baik cetak maupun elektronik dinilai sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum legislatif maupun presiden mendatang.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irmadi Lubis mengatakan media massa melalui pemberitaan-pemberitaan yang positif akan mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap pemerintahnya.
Apalagi memang saat ini masyarakat terkesan sudah apatis dengan pemerintah seolah-olah pemerintah tidak pernah hadir dan berbuat untuk rakyat, meski sebenarnya berbagai keberhasilan sudah dapat dicapai. Misalnya keberhasilan dalam upaya menyejahterakan rakyat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya.
Pers juga seharusnya memberitakan keberhasilan-keberhasilan tersebut, dengan kata lain juga harus menjadi penyambung antara pemerintah dengan masyarakatnya.
"Seolah-olah negara ini sudah kehilangan media penyambung kepada rakyatnya. Nah dalam hal ini LKBN Antara tentunya dapat menjadi solusi atas fenomena tersebut dan mengambil perannya sebagai lembaga penyambung antara pemerintah dengan rakyat," katanya.
Artinya, kalau pemberitaan positif itu terus ada, tentunya akan berimbas kepada yang lainnya, misalnya dapat meningkatkan minat masyarakat kembali untuk menyalurkan suaranya pada pemilu mendatang.
"Negara ini tidak akan maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya kalau rakyatnya apatis dan tidak mau tahu dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Ini adalah tugas kita bersama bagaimana apatis ini dapat dihilangkan dan berganti dengan optimistis," kata Irmadi.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014